PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat
(2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 /
PMK.05 / 2007 tenlang Dewan Pengawas Badan layanan
Umum, Rumah Sakit Umum Dacrah Alimuddin Umar tclah
memenuhi syarat untuk membentuk dewan Pengawas
UU No.6 Tahun 1991, UU No.44 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.23 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.61 Tahun 2007, Permenkes No.10 Tahun 2014, PERDA No.8 Tahun 2016, PERBUP No.17 Tahun 2012
Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis
Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit
Umum Daerah Alimuddin Umar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2018.
Halaman 8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 55 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Informasi Jabatan Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyeragaman uraian jabatan, nama jabatan, kode jabatan, ikhtisar jabatan, uraian tugas, bahan kerja, perangkat kerja, hasil kerja, tanggungjawab, wewenang, korelasi jabatan, kondisi kerja dan resiko kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngada, perlu mengatur informasi jabatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngada
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permenpan RB No. 33 Tahun 2011; Permendagri No. 35 Tahun 2012; Permenpan RB No. 41 Tahun 2018; Peraturan Kepala BKN No. 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 6 Tahun 2018; Peraturan Bupati Ngada No. 51 Tahun 2016; Peraturan Bupati Ngada No. 54 Tahun 2018; Peraturan Bupati Ngada No. 49 Tahun 2018
Peraturan tersebut berisi tentang Informasi Jabatan Sekretariat Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2018.
3 halaman; 57 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 55 Tahun 2018
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 99 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07 /2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan
Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, maka perlu
mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 4
Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan
Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten
Purbalingga Tahun Anggaran 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Purbalingga Nemer 4 Tahun 2018 ten tang Tata
Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa
Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 6 ayat (4), perubahan Pasal 7.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2018.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 4 Tahun 2018 diubah.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 55 Tahun 2018
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2018/No. 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tcntang Pcraturan Peliaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana tetah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pel&ksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bwpati tentang DaftaR Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskaia Desa;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003; Undang'Undaij^g Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan P^merintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan PenWintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016;
PERATURAN BUPATI INI BERISIKAN TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. MAKJSUD DAN TUJUAN 3. RlUANG UNGKUP 4. KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL 5. KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 6. MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA 7. TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DESA 8. PEMBINAAN MONITORING, EVALUASI DAN PEMBIAYAAN 9. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018.
25
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 55 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Toba Samosir
ABSTRAK:
Dalam rangka mencegah dampak negatif, penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan serta menghormati hak asasi manusia maka perlu diatur mengenai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan atau memproduksi rokok, sehingga perlu dibentuk Peraturan Bupati Toba Samosir tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Toba Samosir.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 27 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 41 Tahun 1999; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 109 Tahun 2012; dan PERBUP Toba Samosir No. 66 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Toba Samosir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Azaz dan Tujuan, Hak dan Kewajiban, Kawasan Tanpa Rokok, Ruangan/Tempat Khusus Untuk Merokok (Smoking Area), Peran Serta Masyarakat, Pembinaan, Pengawasan dan Sanksi serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2018.
10
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 55 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2018
ABSTRAK:
dalam rangka optimalisasi pedoman teknis pelaksaan sensus Barang Milik Daerah Tahun 2018, maka perlu untuk meninjau kembali Peraturan wali Kota Cilegon Nomor 39 tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2018.
UU No 15 Th 1999; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 27 Th 2014; Perda Kota Cilegon No 1 Th 2018.
Peraturan wali Kota Cilegon tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sensus barang Milik Daerah Tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 39 Tahun 29018.
Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 55 Tahun 29018.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 55 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Miskin Kab Temanggung Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mencegah dan menangani kerentanan sosial penduduk miskin di Kabupaten Temanggung selama masa berkabung, maka diperlukan perlindungan sosial; bahwa dalam rangka mewe=ujudkan perlindungan sosial tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu memberikan santunan kematian dalambentuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung Tahun 2019;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 15 Tahun 2004; UU No 13 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Perda Kab Temanggungn No 11 Tahun 2018; Perda Kab Temanggung No 12 Tahun 2018; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 32 Tahun 2011; Perbup Temanggung No 29 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 44 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang mekanisme penyaluran santunan kematian yaitu ahli waris harus melengkapi syarat administrasi, pembiayaan dibebankan pada APBD Tahun 2019 pada Pos Anggaran Belanja Bantuan Sosial Santunan Duka Cita. Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Bupati melalui Keada Dinsos.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 55 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR PELAYANAN BIDANG TENAGA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, perlu standar pelayanan
UU No.27 Tahun 1959, UU No.13 Tahun 2003, UU No.2 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.31 Tahun 2006, Permenakertrans No.11 Tahun 2013, Permenpan RB No.15 Tahun 2014, Perbup No.37 Tahun 2012
ketentuan umum; ruang lingkup; standar, komponen dan penerapan; peran serta masyarakat; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018.
5 halaman dan 8 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 55 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
ABSTRAK:
Tata cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan telah ditetapkan dengan Perwal No 5 Th 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perwal No 135 Th 2016 tentang Perubahan kedua atas Perwal No 57 Th 2015 tentang Tata cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, namun dengan diterbitkannya Peraturan daeran No 4 Th 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No 7 Th 2010 tentang Pajak daerah maka Peraturan Walikota No 57 Th 2014 tentang Tata Cara Bea Perolehan Hak Atas tanah dan bangunan perlu dilakukan Perubahan.
UU No 2 Th 1993; UU No 19 th 1997 yg telah diubah dg UU No 19 Th 2000; UU No 14 Th 2002; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 135 Th 2000; PP No 58 Th 2005; PP No 55 Th 2016; Perda No 7 Th 2010 yg telah diubah dg Perda No 4 Th 2018; Perda No 8 Th 2016; Perwal No 57 Th 2014 yg telah diubah dg Perwal No 135 Th 2016; Perwal No 80 th 2016.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 57 tahun 2014 tentang Tata cara Pengelolaan Bea Perolehan hak Atas Tanah dan bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan walikota Nomor 135 Tahun 2016 tentang Pereubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2018.
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 57 Tahun 2014
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 55 Tahun 2018
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 55 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Honorarium Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan Dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2018
ABSTRAK:
a. berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf c dan huruf dan d Persatuan Pemerintah Nomor 18 Taahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Belanja penunjang kegiatan DPRD disediahkan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD berupa, Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dan penyediaan tenaga ahli fraksi;
b.berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Jo Pasal 24 ayat (3) peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dan tenaga ahli fraksi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No.17 Tahun 2003
4. UU No. 1 Tahun 2004
5. UU No.2 Tahun 2008
6. UU No.12 Tahun 2011
7. UU No. 17 Tahun 2014
8. UU No.23 Tahun 2014
9. PP No.16 Tahun 2010
10. PP No.18 Tahun 2107
11. PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006
12. PERDA No.04 Tahun 2017
13.PERBUP NO. 96 2017
Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapakan dengan mempertimbangkan asa kepatutan , asas kewajaran dan standar kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2018.
4
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
