Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 55, BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019 NOMOR 46 SERI E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 55 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA PADA DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan mutu, prestasi dan semangat keija Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) pada Desa dan Kelurahan di Kabupaten Mempawah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu diberikan insentif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga Pada Desa dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.5 Tahun 2014, PP No.47 Tahun 2015, PP No.8 Tahun 2016, Permendagri RI No.114 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.20 Tahun 2018.
Kewajiban; Pendanaan Dan Tata Cara Pencairan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
6 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 55 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, Berita Daerah Kab. Agam Tahun 2019 Nomor 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring terhadap sistem dan prosedur BPHTB yang diatur dengan Perbup. No. 40 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB perlu disempurnakan
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, Perda Kab. Agam No. 7 Tahun 2011, Perda Kab. Agam No. 11 Tahun 2016
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Sistem dan Prosedur
3. Pengurangan BPHTB
4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2019.
27 Hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 55 Tahun 2019
PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 55, BD.2019/No.55
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No. 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6); UU No.38 Tahun 2000; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No.7 Tahun 2017; Perda Prov. Gorontalo No. 1 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2019.
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 55 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
ABSTRAK:
Dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan, perlu dilaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 51 Th 2008; UU No 1 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 17 Th 2003; PP No 17 Th 2018; PP No 12 Th 2019; Perpres No 16 th 2018; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 18 Th 2018; Permendagri No 130 Th 2018.
1. Ketentuan Umum; 2. Kegiatan; 3. Penganggaran; 4. Pelaksanaan Anggaran; 5. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban; 6. Pembinaan dan Pengawasan; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2019.
12 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan Nomor 55 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 55, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 55
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang pelimpahan sebagian kewenangan wali kota kepada camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah
ABSTRAK:
Menimbang a. bahwa Camat selain melaksanakan tugas penyelenggara urusan
pemerintahan umum, camat jug~ melaksanakan pelimpahan
sebagian wewenang Wali :Kota untuk mengefektifkan
penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatart dan
mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai
perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan
masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
b. bahwa Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 39 Tahun 2011
tentang Pendelegasian Sebagian Urusan Peme~tahan Dari Wali
Kota Kepada Camat Dan Lurah sudah tidak sesuai dengan
Dinamika peraturan perun<iangan, maka perlu dilakukan
perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota
Kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan
Pemerintahan Daerah.
Mengingat: Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 77 Tahun 2016
materi pokok: mengatur mengenai Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota
Kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan
Pemerintahan Daerah. Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai:
a. Maksud dan Tujuan
b. Pelaksanaan urusan;
c. Kewenangan camat;
d. Pembinaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
Pada saat Peraturan ini berlaku maka :
Peraturan W ali Kota Nomor 39 Tahun 2011 ten tang Pendelegasian
sebagian urusan pemerintahan dari Wali Kota kepada Camat dan
Lurah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 55 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAMANAN KANTOR PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor Pemerintah Kabuoaten Kubu Raya perlu diatur standar operasional prosedur penagamanan pada Kantor Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
bahwa berdasarkan peertimbangan diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasionnal Prosedur Pengamanan Kantor Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 35 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, Perda Kab Kubu Raya No 6 Tahun 2016, Perda Kab Kubu Raya No 54 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pengamanan kantor pemerintah daerah, petugas pengamanan dan petugas penerima tamu, kegiatan masal dan demonstrasi, penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2019.
Perbup ini terdiri dari 9 hlm peraturan dan 1 hlm lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 55 Tahun 2019
PERUMAHAN - MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH - TATA KELOLA PEMBANGUNAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2019/NO.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 huruf g, Pasal 14 huruf I, pasal 15 huruf n, dan pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah perlu mendukung peningkatan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, pembinaan dan pengawasan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2019.
10 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 55 Tahun 2019
PERGUB Prov. Kalimantan Selatan No. 26 Tahun 2017 tentang Penggunaan,Pembelian,Dan Pertanggungjawaban Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 2 (Dua), Roda 3 (Tiga), Dan Roda 4 (Empat) Atau Lebih Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon Il), Pejabat Administrator (Eselon Ill), Dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan ketenangan
dalam bekerja, perlu penyesuaian pemberian bahan bakar
minyak kendaraan dinas Roda 2 (dua), Roda 3 (tiga), dan Roda 4
(empat) atau lebih Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
(Eselon II), Pejabat Administrator (Eselon III), dan Pejabat
Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan, sudah tidak sesuai lagi sehingga harus
diganti;
bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 026
Tahun 2017 tentang Penggunaan, Pembelian, dan
Pertanggungjawaban Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 2
(dua), Roda 3 (tiga) dan Roda 4 (empat) atau Lebih Bagi Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Pejabat Administrator
(Eselon III), dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sudah tidak sesuai
lagi sehingga harus diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak
Kendaraan Dinas;
Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; PeraturanPresidenNomor 87 Tahun 2014; PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun
2007; PeraturanDaerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun
2016; PeraturanGubernur Kalimantan Selatan Nomor 092Tahun 2012 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan
SelatanNomor 071 Tahun 2018 ; PeraturanGubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016;
Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Pemberian BBM;
3. Pembelian BBM;
4. Penatausahaan;
5. Pertanggungjawaban;
6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2019.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 026 Tahun 2017tentang Penggunaan, Pembelian, dan
Pertanggungjawaban Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 2 (Dua), Roda 3 (Tiga),
dan Roda 4 (Empat)Atau Lebih Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II),
Pejabat Administrator (Eselon III), dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2017 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
