Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - Kepegawaian, Aparatur Negara - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 106, BD Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 106
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA TAHUN 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Tahun Anggaran 2022.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021.
Penerima Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD adalah:
a. PNS dan Calon PNS;
b. PPPK;
c. Bupati dan Wakil Bupati;
d. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
e. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
f. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas tidak diberikan kepada:
a. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; atau
b. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 106 Tahun 2022
PERBUP Kab. Konawe Selatan No. 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
Mencabut :
PERBUP Kab. Konawe Selatan No. 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 106, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 106
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kab.Konawe Selatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri
Sipil
yang
handal,
profesional
dan bermoral sebagai
penyelenggara
pemerintahan yang
menerapkan
prinsip-
prinsip
pemerintahan yang
baik,
perlu
melaksanakan
penegakan
disiplin
pegawai
;
bahwa dengan
telah ditetapkannya
Peraturan
Pemerintah Nomor
94 Tahun 2O2 1 tentang
Disiplin
Pegawai Negeri
Sipil,
perlu
mengatur lebih lanjut
mengenai
pedoman pelaksanaan penegakan
Disiplin
Pegawai Negeri
Sipil;
bahwa berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana dimaksud
huruf
a dan huruf
b tersebut di atas
maka
perlu
menetapkan Peraturan
Bupati Konawe
Selatan tentang
Pedoman Pelaksanaan
Penegakan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Konawe
Selatan
Undang-Undang Nomor
4
Tahun 2003 tentang
Pembentukan
Kabupaten Konawe
Selatan
di Provinsi Sulawesi
Tenggara
(t
embaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2003
Nomor
24,
Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 4267);
Undang-Unda.ng
Nomor 12 Tahun
2011 tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-undalgan
(lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2O1l Nomor 82,
Tambahan kmbaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5234
sebagaimana
telah diubah
beberapa
kali terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor 13
Tahun
2022 ter,;tang
Perubahan
Kedua atas Undang-Undang
Nomor
12
Tahun 2O1l
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-
undangan
(kmbaran
Negara Republik
Indonesia
TaJ'run
2022
Nomor
143, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 6801); Undang-Undang Nomor
5
Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil
Negara
(l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2014
Nomor
6,
Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor
5494);
4. Undang-Undang
Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2014
Nomor
244, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor
5587), sebagaimana
telah diubah
beberapa kali terakhir
dengan
Undang-Undang
Nomor 9 Tahun
2015 tentang
Perubahan
Kedua
Atas Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang Pemerintahan
Daerah
(l,embaran
Negara Republik
lndonesia
Tahun
2015 Nomor
58,
Tambahan
Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor 5679);
5. Peraturan
Pemerintah Nomor
42 Tahun
2OO4 tentang
Pembinaan
Jiwa
Korps dan Kode
Etik Pegawai Negeri
Sipil
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2014 Nomor 141,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor
aaa9l;
6. Peraturan
Pemerintah
Nomor 18 Tahun
2016
tentang
Perangkat
Daerah
(l,embaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor
114,
Tambahan
l.embaran
Negara Republik
Indonesia Nomor
5888)sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor
18 Tahun
2016 tentang Perangkat
Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor
6a2Q
7. Peraturan
Pemerintah
Nomor 77 Tahun
2O2O tentang
Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen
Pegawai Negeri
Sipii
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2O2O
Nomor 68, Tambahan kmbaran
Negara
Republik Indonesia Nomor
6477);
8. Peraturan
Pemerintah Nomor 79 Tahun
2O2l tentang Upaya
Administratif
dan
Badan Pertimbangan Aparatur
Sipil
Negara
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor
175, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor
6751;
9.
Peraturan
Pemerintah Nomor
94
Tahun
2021 tentang
Disiplin
Pegawai Negeri
Sipil
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2021 Nomor 2O2, Tarrl}ahan l,embaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor
67lal
10.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80
Tahun 2015 tentang
Pembentukan
Produk Hukum Daerah
(Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36)
sebagaimana
telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang
Perubahan
atas
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor
80 Tahun 2018 tentang
Produk Hukum Daerah
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.
Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38
Tahun 2017 tentang Standar
Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil
Negara
(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1907); 12. Peraturan
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun
20
19
tentang
Pengisian
Jabatan Pimpinan
Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di
Lingkungan
Instansi Pemerintah
(Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun
2019 Nomor 835);
13.
Peraturan Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Nomor
8
Tahun
2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan
(kmbaran
Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor
8) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 1 Tahun
2O22 tentang
Perubahan
Ketiga Atas
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan
Nomor
8
Tahun
2016
tentang
Pembentukan
dan
Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan
(l,embaran
Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan Tahun
2022
Nomor 1);
14.
Peraturan Bupati Konawe
Selatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Pedoman
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri
Sipil Lingkup
Pemerintah
Kabupaten
Konawe
Selatan
(Berita
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun
2019 Nomor 14).
BAB I
KETENTUAN UMUM BAB II
TUJUAN DAN
RUANG LINGKUP
BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
BAB IV PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA
BAB V UPACARA BENDERA
BAB VI HUKUMAN DISIPLIN
BAB VII SANKSI
BAB VIII KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISPILIN
BAB IX PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN PNS
BAB X BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
BAB XI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.
Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Bupati Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Pengaturan Bupati Koawe Selatan Nomor 19 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, Dan bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada, sehingga perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
36 halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 106 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara Terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi , kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan integritas serta persyaratan jabatan lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan , sehingga untuk pelaksanaannya di Kabupaten Bengkayang perlu diatur
UU no.10 tahun 1999; UU no.14 tahun 2008; UU no.12 tahun 2011; UU no.5 tahun 2014; UU no.23 tahun 2014; PP no.11 tahun 2017; PP no.18 tahun 2016; Permendagri no.80 tahun 2015; Permenpanrb no.15 tahun 2019; Perda no.11 tahun 2016
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup;Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka; Persyaratan Umum dan Administrasi; Thapan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; Penggantian Pejabat dan Masa Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; Pembiayaan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
13 halama peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 106 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 106, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.106
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 211 PP No. 11 Tahun 2017 dan dalam rangka pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS melalui pendidikan formal dengan pemberian tugas belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu dibentuk pedoman pemberian tugas belajar.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 12 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No, 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 12 Tahun 2061; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pemberian tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Diatur tentang Ketentuan Umum; Pengembangan Kompetensi PNS dalam bentuk pendidikan; Tugas Belajar; Izin Belajar; Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar; Sanksi. Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan upati ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan pelaksanaannya menyesuaikan Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Perbup Cilacap No, 97 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 106 Tahun 2019
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 75 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Perbengkelan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
pembentukan - susunan - organsasi - tugas - dan - fungsi - serta - tata - kerja - unit - pelaksana - teknis - daerah - peralatan - dan - perbengkelan - pada - dinas - pekerjaan - umum - tata - ruang - perumahan - dan - permukiman
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 106, BD 2019/106
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan Dan Perbengkelan Pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Permukiman
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (3) Perbup Tasikmalaya No. 7 Tahun 2019 maka perlu menetapkan Perbup tentang Pembentukan, Susunan Orgabnisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah, Peralatan dan Perbengkelan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2017; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2019; Perbup Tasikmalaya No. 7 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Kepegawaian, Rincian Tuags Unit, Tata Kerja, Kelompok Jabatan Fungsional, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Siak Nomor 106 Tahun 2020
Peraturan Bupati Siak Nomor 124 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Formasi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dari Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 124)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 124 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Formasi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dari Guru dan Tenaga Kerja Kependidikan Tidak Tetap
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Siak Nomor 124 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Formasi Pegawai Non PegawaiNegeri Sipil pada Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Siak dari Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tettap, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 124 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Formasi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dari Guru dan Tenaga Kerja Kependidikan Tidak Tetap diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
