Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi di Wilayah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa pengaturan penyelenggaraan nama rupabumi
bertujuan untuk melindungi kedaulatan dan keamanan
wilayah Kabupaten Demak, melestarikan nilai-nilai
budaya, sejarah, dan adat istiadat serta mewujudkan
tertib administrasi pemerintahan; bahwa penyelenggaraan nama rupabumi perlu
dilaksanakan secara tertib, terpadu, efektif, dan efisien
serta menjamin kepastian hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Nama
Rupabumi Di Wilayah Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008; Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Unsur dan Prinsip Nama Rupabumi, Penyelenggara Nama Rupabumi, Tahapan Penyelenggaraan Nama Rupabumi, Penggunaan Nama Rupabumi Baku dan Perubahan Nama Rupabumi Baku, Pemantauan dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (5)
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik di Kabupaten Tegal, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Manajemen Pengetahuan SPBE yang merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja instansi. Manajemen Pengetahuan SPBE dimaksud dilakukan melalui serangkaian proses :
a. pengumpulan;
b. pengolahan;
c. penyimpanan;
d. penggunaan; dan
e. alih pengetahuan dan teknologi.
Pedoman Manajemen Pengetahuan SPBE dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2024.
38 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Alih Media Arsip
ABSTRAK:
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan
pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan, Arsip sebagai memori, acuan, dan bahan
pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah perlu dikelola dan diselamatkan
pemerintah daerah;
b. bahwa dalam upaya menjamin keselamatan,
perlindungan, pemeliharaan, dan ketersediaan Arsip,
diperlukan alih media Arsip;
c. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan alih
media Arsip yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai
mekanisme dan ketentuan peraturan perundangundangan,
perlu
landasan
hukum
alih
media
Arsip;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Alih
Media Arsip;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Alih Media Arsip, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2024.
Jumlah Halaman: 9 HLM, Lampiran: 18 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wakatobi Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024 NOMOR 19
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Dalam Upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Wakatobi
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan
dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh, perlu menetapkan
Peraturan Bupati ten tang Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Bagi
Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Wakatobi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
ten tang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4123);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 201 1 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6624);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6222);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3 1 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan
dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1419);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan
Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan
Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 596);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum
dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wakatobi
Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor l);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020
Nomor 5);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PERSYARATAN DAN KRITERIA TIPOLOGI MASYARAKAT YANG DIRELOKASI
BAB III BENTUK PEMBANGUNAN BARU RUMAH LAYAK HUNI
BAB IV KRITERIA DAN PENETAPAN MANFAAT PEMBANGUNAN BARU RUMAH LAYAK HUNI
BAB V MEKANISME PENYEDIAAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH LAYAK HUNI
BAB VI PERAN MASYARAKAT DAN KEARIFAN LOKAL
BAB VII MONITORING DAN EVALUASI
BAB VIII PENGAWASAN
BAB IX PELAPORAN
BAB X PEMBIAYAAN
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
BAB VII
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2024.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3),
Pasal 62 ayat (6), Pasal 95 ayat (6), Pasal 100 ayat (6),
Pasal 102 ayat (3), Pasal 104 ayat (5), dan Pasal 105 ayat
(11) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pajak
Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8
Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengaturan umum pajak, tata cara pemungutan pajak, penghapusan piutang pajak, keberatan dan banding, gugatan pajak, keringanan, pengurangan, pembebasan, penghapusan, penundaan, dan angsuran atas pembayaran pokok pajak, dan/atau sanksinya, pembetulan dan pembatalan, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, penghimpunan data dan/atau informasi elektronik dalam pemungutan pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2024.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun 2018, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 1072 Tahun 2011, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2017 dicabut.
83 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Harga Satuan Dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 53 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang standar harga satuan dan analisis standar belanja tahun anggaran 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang standar harga satuan; analisis standar belanja; dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2024.
13 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2024
PERBUP Kab. Pemalang No. 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar Dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan daerah perlu sumber daya manusia aparatur
pegawai negeri sipil yang berkualitas dan kompeten; bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan kompetensi
pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu memberi kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil
untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
bahwa Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Ujian Kenaikan
Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkugan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Peraturan
Bupati Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian
Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu
dicabut dan diganti dengan peraturan yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Perencanaan, Jenis Tugas Belajar, Jenis Pendidikan, Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Tugas Belajar, Penyelenggaraan dan Persyaratan Program Studi, Jangka Waktu, Perpanjangan dan tugas Belajar Berkelanjutan, Kedudukan PNS Tugas Belajar, Hak dan Kewajiban PNS Tugas Belajar, Re-Entry Pogram, Pembatalan dan Penghentian Tugas Belajar, Pemantauan dan Evaluasi, Keterangan Belajar, Pencantuman Gelar Akademik, Pendanaan Tugas Belajar, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2024.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 71 Tahun 2017 dicabut.
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek
ABSTRAK:
Menimbang
: bahwa angkutan orang dengan kendaraan
bermotor umum mempunyai peran strategis
dalam mendukung pembangunan dan
pengembangan ekonomi masyarakat;
bahwa dalam upaya melaksanakan,
meningkatkan, dan mewujudkan pelayanan
angkutan orang dengan kendaraan umum
dalam trayek yang aman, selamat, tertib,
lancar dan terpadu, perlu menerapkan
Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang
dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam
Trayek;
bahwa untuk memberikan landasan dan
kepastian hukum dalam penyelenggaraan
angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor
Umum Dalam Trayek maka diperlukan
pengaturan tentang Standar Pelayanan
Minimal
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah terakhir dengan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
PERBUP Kab. Demak No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak
PERBUP Kab. Demak No. 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi
pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah
khususnya perencanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten
demak, telah ditetapkan Standar Harga Satuan Barang
/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022
tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan
Pemerintah Kabupaten Demak; bahwa sehubungan dengan adanya usulan dari Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak,
perlu meninjau kembali standar biaya dan harga pada
Pemerintah Kabupaten Demak sehingga Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah untuk
ketiga kalinya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak
Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan
Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran Peraturan Bupati Demak
Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2024.
Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 diubah.
332 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025 - 2026
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2024.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
