PERBUP Kab. Bengkalis No. 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
PERBUP Kab. Bengkalis No. 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
Mencabut :
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 92 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertibnya administrasi pengelolaan keuangan daerah dan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, terutama dalam pelaksanaan perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis, dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, serta Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 36 Tahun 1994; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 33 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 29 Tahun 2016; PERMENKEU No. 164/PMK.05/2015; PERDA Kab. Bengkalis No. 03 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Bengkalis No. 3 Tahun 2015; PERDA Kab. Bengkalis No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Bengkalis No. 7 Tahun 2019; PERBUP Bengkalis No. 43 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang petunjuk pelaksanaan dan standar biaya perjalanan dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terdiri atas: ketentuan umum; prinsip perjalanan dinas; jenis perjalanan dinas; tingkatan perjalanan dinas; perjalanan dinas dalam negeri; perjalanan dinas luar negeri; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2020.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 92 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 69 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penyusunan APBDesa Tahun 2023
Dasar hukum Perbup ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181,
tambahan Lembaran Negara Nomor 3902),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik I ndonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Udang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
611);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa tahun 2023.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 1 Bab dan 3 Pasal yang mengatur tentang pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2022.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2014
STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2017/No.69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER /21/M.PAN/11 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karanganyar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2017.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 69 Tahun 2011
PERBUP Kab. Sumedang No. 76 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 69 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten Sumedang
PERBUP Kab. Tanjung Jabung Timur No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pedoman Dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
ABSTRAK:
a.bahwa Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 48
Tahun 2017 tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Tanjung Jabung Timur Nomor 35 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur
Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Standar Biaya
Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur tidak sesuai lagi dengan
perkembangan keadaan dan tuntutan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sehingga perlu diganti;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 14 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 11 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 4 Tahun 2013; Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Tanjung Jabung Timur Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Standar
Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017
Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung
Jabung Timur Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 35), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 69 Tahun 2020
PERBUP Kab. Wonogiri No. 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi
Mengubah :
PERBUP Kab. Wonogiri No. 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi
ABSTRAK:
a. bahwa dikarenakan adanya perubahan tata cara seleksi dan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi sebagaimana telah diubah beberapa kali perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2020.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi
5 halaman
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 69 Tahun 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 69, BN.2012/No.1058, https://satpolpp.bantenprov.go.id: 6 hlm.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2012.
Peraturan Menteri Kesehatan NO. 69, BN.2013/No.1392, jdih.kemkes.go.id: 4 hlm
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 69 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Tamu Berbasis Budaya Sunda Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta pencapaian wujud Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS) maka pelaksanaan pelayanan tamu yang berbasis budaya Sunda yang merupakan wujud pelayanan terhadap masyarakat harus ditingkatkan;
b. bahwa agar mutu pelayanan terhadap tamu dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka perlu standar operasional prosedur layanan tamu berbasis budaya Sunda;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Tamu Berbasis Budaya Sunda di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/1/2008, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 Tahun 2009, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2009, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 46 Tahun 2010.
Terdiri dari 24 pasal, 11 bab yaitu ketentuan umum, maksud, tujuan dan fungsi, landasan operasional, ruang lingkup, petugas penerima tamu, etika penerima tamu, pakaian penerima tamu, sarana dan prasarana, mekanisme pelayanan tamu, monitoring dan evaluasi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
mengatur mengenai standar operasional prosedur (sop) layanan tamu berbasis budaya sunda di lingkungan pemerintah kabupaten sumedang
12 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
