PERBUP Kab. Semarang No. 97 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan Dan Pemukiman
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyerahaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Pemukiman, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Pemukiman;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, . Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup,penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum, pembentukan sekretariat tim verifikasi, persyaratan penyerahan prasaranan, sarana dan utilitas umum, tata cara penyerahan sarana, prasarana dan utilitas umum, pengelolaan sarana, prasaranan dan utilitas umum, tata cara kerjasama sarana, prasaranan dan utilitas umum, pembiayaan, sanksi adminsitratif, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2018.
24 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 48 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017 - 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012-2022. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012-2022. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017-2022.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Renstra Rumah Sakit Umum Daerah, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2018.
Apabila dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 mengalami perubahan, maka Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 harus mengikuti perubahan tersebut dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 48 Tahun 2018
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi Banten Tahun 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi Banten Tahun 2019.
UU No 23 Th 2000; UU no 17 th 2003; UU No 25 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 17 Th 2007; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 78 Th 2014; Perpres No 2 Th 2015; Perpres no 131 Th 2015; Perpres No 2 Th 2018; Perda Prov Banten No 1 Th 2010; Perda Prov Banten No 7 Th 2017; Pergub Banten Th 2018.
1. Ketentuan Umum; 2. Analisa Potensi Dan Ketertinggalan Wilayah; 3. Penetapan RAD PPDT Provinsi 2019; 4. Rancangan RAD PPDT Provinsi Banten Tahun 2020; 5. Pemantauan RAD PPDT Provinsi Banten Tahun 2017; 6. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKOTAAN PERDESAAN (PBB-P2) TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa pedoman pemberian penghargaan Atas Keberhasilan Kecamatan dan Desa/ Kelurahan dalam Pemungutan dan Pengelolaan administrasi pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan perdesaan (PBB-P2) telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kiuningan Nomor 52 Tahun 2017, Dan bahwa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali, Sehingga berdasarkan perimbangan yang dimaksud untuk menjamin kepastian hukum perlu menetapkan kembali peraturan Bupati Kuningan tentang pedoman pemberiaan penghargaan atas keberhasilan kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam pemungutan dan pengelolaan administrasi Pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan perdesaan (PBB-P2) Tahun Anggaran 2018.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 71Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturzn Menteri Keuangan Nomor 134/ PMK.06/2005, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 60 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 73 Tahun 2018, Keputusan Bupati Kuningan Nomor 903/ KPTS.909-BPKAD/2017.
Ketentuan Umum, Kriteria Pemberi Penghargaan, Pengelompokan Kecamatan/ Desa/ Kelurahan,Penetapan dan Penerimaan Penghargaan, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2018.
7 halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 48 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 48, Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 48
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pemungutan Dan Besaran Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Balai Kesehatan Indera Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat pada Balai Kesehatan Indera Masyarakat yang merupakan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Provinsi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), perlu dilakukan penetapan tata cara pemungutan dan besaran tarif layanan kesehatan pada UPTD dimaksud;
bahwa penetapan tarif layanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Balai Kesehatan Indera Masyarakat harus mempertimbangkan kontinuitas pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat;
bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan kelancaran pelayanan dalam pemungutan tarif layanan kesehatan pada UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat, perlu diatur tata cara pemungutan dan besaran tarif pelayanan kesehatan lebih lanjut;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan Dan Besaran Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 61 Tahun 1958, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, Permedagri No. 13 Tahun 2006, Permedagri No. 61 Tahun 2006, Permenkes Nomor 59 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2009.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Dan Besaran Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Balai Kesehatan Indera Masyarakat dengan Sistematika sebagai berikut :
1. Ketentuan Umum;
2. Pelayanan dan Non Pelayanan;
3. Tata Cara Pemungutan;
4. Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan;
5. Tata Cara Pembukuan Dan Pelaporan;
6. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
7. Pembinaan Dan Pengawasan;
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2018.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 48 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan perkembangan dinamika yang terjadi dalam kegiatan penangkapan ikanperlu direspon dengan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan yang optimal untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 67 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 67 Tahun 2010 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomro 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, perlu ditinjau dan mengatur kembali pelaksanaan pengelolaan tempat pelelangan ikan di Kabupaten Jepara;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 31 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kab Jepara No 1 Tahun 2010; Perda Kab Jepara No 14 tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pendirian dan Pengelolaan TPI, Tata Cara pelelangan Ikan, Administrasi Pelelangan Ikan, Penyetoran dan Penggunaan Retribusi TPI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2018.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 67 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 67) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 67 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 51) , dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
9 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 48 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH
ABSTRAK:
bahwa Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah dibentuk dengan Peraturan Gubernur yang baru sehingga Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu diganti;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang urusan, susunan organisasi, tugas, fungsi, tata kerja, keuangan, kepegawaian, perlengkapan kantor, aset, dan pengangkatan dalam jabatan pada UPT Badan Pendapatan Wilayah I, UPT Badan Pendapatan Wilayah II, UPT Badan Pendapatan Wilayah III, UPT Badan Pendapatan Wilayah IV, UPT Badan Pendapatan Wilayah V, UPT Badan Pendapatan Wilayah VI, UPT Badan Pendapatan Wilayah VII, UPT Badan Pendapatan Wilayah VIII, UPT Badan Pendapatan Wilayah IX, UPT Badan Pendapatan Wilayah X, dan UPT Badan Pendapatan Wilayah XI.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 29 Tahun 2017
11 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
