BADAN - LAYANAN - UMUM - DAERAH - UNIT - PELAKSANA - TEKNIS - DAERAH - PUSAT - KESEHATAN - MASYARAKAT
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 54, BD 2021/No. 54
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 4, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 58 ayat (5), Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 77 ayat (1), Pasal 83 ayat (6) Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 91 ayat (6), Pasal 94, Pasal 96 dan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU RI No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 36 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 35 Tahun 2017; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 47 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 28 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 202 Tahun 2019; Perpres No. 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Permenkes No. 1438/MENKES/PER/X/2010; Permen PANRB No. 15 Tahun 2014; Permen PANRB RI No. 16 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenkes No. 41 Tahun 2016; Permenkes No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Permen Negara PANRB No. 17 Tahun 2017; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permenkes No. 43 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Peraturan LKPP No. 5 Tahun 2021; Peraturan LKPP No. 7 Tahun 2021; Perda Kab. Pangandaran No. 29 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 6 Tahun 2021; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 58 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang meliputi: Ketentuan Umum; Kelembagaan; Pengelolaan Sumber Daya Manusia; Tarif Layanan; Remunerasi; Pengelolaan Keuangan; Pelaksanaan Anggaran; Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Jenis Layanan Minimal dan SPM BLUD UPTD di Kabupaten Pangandaran; Dewan Pengawas; Pedoman Pangadaan Barang dan/atau Jasa Pada RSUD Pangeda Pangandaran; Kerja Sama; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2021.
125 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan Nomor 53 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 No 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah dr.H. Slamet Martodirdjo sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) maka perlu diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk memberikan layanan umum agar Iebih
efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan
manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat;
bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri
b. Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka untuk menjamin kepastian hukum perlu pedoman bagi Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet
Martodirdjo dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo;
UU No 17 Tahun 2003;
UU No 1 Tahun 2004;
UU No 15 Tahun 2004;
UU No 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
UU No 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
PP No 71 Tahun 2010;
PP No 12 Tahun 2019;
PP No 47 Tahun 2021;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permendagri No 79 Tahun 2018;
Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2020;
Perbup Pamekasan No 42 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pamekasan No 40 Tahun 2018;
Perbup Pamekasan No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pamekasan No 44 Tahun 2019;
Perbup Pamekasan No 48 Tahun 2019;
Perbup Pamekasan No 6 Tahun 2020.
Peraturan Bupati im sebagai Pedoman Penatausahaan Keuangan yang dibiayai dari anggaran BLUD RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo.
Tujuan Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya :
a. penatausahaan keuangan yang baik dan benar;
b. pengendalian, pengawasan, dan pemeriksaan dalam
penatausahaan keuangan;
c. keterpaduan dan keserasian dalam melaksanakan program kegiatan, sehingga dapat terlaksana tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasa.ran dan bermanfaat
serta disiplin anggaran; dan
d. penyelenggaraan Sistem Akuntansi yang baik untuk digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 53 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2021/NO.53 LL Kab Kubu Raya : 31 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang POLA TATA KELOLA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUBU RAYA
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pola keuangan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu diterapkan pola pengelolaan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan fleksibilitas sehingga dapat memberikan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.35 Tahun 2007; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.23 Tahun 2005; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.79 Tahun 2018; Permenkes No.43 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perbup Kubu Raya No.36 Tahun 2018; Perbup Kubu Raya No.96 Tahun 2019; Perbup Kubu Raya No.109 Tahun 2019; Kepmenpan No.KEP/26/M.PAN/2/2004.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pejabat Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Dewan Pengawas; Pengelola Keuangan; Perencanaan dan Penganggaran; Pelaksanaan Anggaran; Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Remunerasi; Pembinaan dan Pengawasan; Evaluasi dan Penilaian Kinerja; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2021.
26 Halaman dan 5 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 53 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 61 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan, Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
Peraturan Bupati Barito Seiatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok;
1. Fleksibilitas;
2. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
3. Jenjang Nilai Pengadaan; dan
4. Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 52 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (4)
dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah, BLUD mengembangkan dan menerapkan
kebijakan akuntansi yang diatur dengan Peraturan
Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pada Badan
Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di
Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Bupati Demak Nomor 101 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kebijakan akuntansi pada BLUD Puskesmas di Kabupaten Demak terdiri atas:
a. kerangka konseptual; b. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan c. kebijakan akuntansi akun. Kebijakan akuntansi pada BLUD Puskesmas di Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2021.
92 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 51 Tahun 2021
PERBUP Kab. Pekalongan No. 60 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan
Mengubah
PERBUP Kab. Pekalongan No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 103 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan
PERBUP Kab. Pekalongan No. 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perubahan Bupati Pekalongan Nomor 103 Tahun2 017 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 103 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna menyesuaikan tarif Pemeriksaan Rapid
Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag) dan Pemeriksaan
Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RTPCR) dan adanya penambahan fasilitas alat kesehatan
di Puskesmas, maka Peraturan Bupati Pekalongan
Nomor 103 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan pada
Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat Kabupaten Pekalongan, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2017
Tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum
Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten
Pekalongan sudah tidak sesuai dan perlu diubah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 103 Tahun 2017 tentang Tarif
Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat
Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 49 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 103 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2021.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 103 Tahun 2017 diubah.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 51 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok;
Peraturan Bupati Barito Selatan Tahun Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok.
1. Ketentuan Umum
2. Pola Pengelolaan keuangan Blud
3. Silpa
4. Prosedur Penggunaan Silpa
5. Pemantauan Dan Evaluasi
6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 51 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengadaan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pengelolaan Pegawai
Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah.
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6
Tahun 2020.
peraturan bupati ini mengatur tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah dengan sistematika: ketentuan umum; klasifikasi; kedudukan dan tugas; pengadaan dan pengangkatan; pemberhentian; pengelolaan pegawai; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2021.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 51 Tahun 2021
Badan Layanan Umum - Kesehatan - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal
73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah Bidang Kesehatan Kabupaten
Lamongan.
Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Badan Layanan
Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
Kabupaten Lamongan.
Mengatur Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2021.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 51 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai sebagai Badan Layanan Umum Daerah perlu upaya agar pelaksanaan Pengadaan Barangj'.Iasa berjalan efisien, efektif, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16.. Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, ketentuan pasal 61 ayat (1) dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini huruf a Pengadaan/-Jasa pada Badan Layanan Umuru/BadanLayanan Umum Daerah; bahwa ketentuan pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai .Pengadaan Barang dan/atau Jasa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Pedoman Pengadaan Barang/dasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 30 Tahun
2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2020; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 79 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 67 Tahun 2020; Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 440/266/445/ Tahun 2011;
PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. DAMANHURI BARABAI dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG /JASA; METODE PEMILIHAN PENYEDIAN BARANG/JASA; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
