Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Desain Batik Upacara Pisowanan Agung Hari Jadi Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa batik merupakan salah satu budaya bangsa yang perlu dilestarikan dan dilindungi keberadaannya; bahwa dalam rangka pemajuan kebudayaan untuk melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan kebudayaan bangsa, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyusun desain batik yang dipergunakan dalam Upacara Pisowanan Agung Hari Jadi Kabupaten Wonosobo; bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, untuk memajukan kebudayaan diperlukan langkah strategis upaya Pemajuan Kebudayaan antara lain melalui upaya Pelindungan dan Pemanfaatan guna mewujudkan masyarakat yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desain Batik Upacara Pisowanan Agung Hari Jadi Kabupaten Wonosobo.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017; dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Desain Batik, Makna dan Filosofi, Produksi Batik, Penggunaan Batik, Pelindungan, dan Pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2020.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 31 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dan Kepurbakalan
ABSTRAK:
a. bahwa eagar Budaya merupakan kekayaan budaya yang
penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu
pengetahuan dan kebudayaan dalam lingkup skala Daerah
dan Nasional;
b. bahwa pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan
eagar Budaya pad a skala daerah memerlukan koordinasi
dan peran masyarakat daerah untuk kelangsungannya;
c. babwa untuk menjaga kelestarian eagar Budaya diperlukan
pengaturan terhadap pengolaan dan pelestarian eagar
budaya dan Kepurbakalan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Pelestarian dan
Pengelolaan eagar Budaya Dan Kepurbakalan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi
dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor
144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2007 Nomor 6, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang eagar
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 130, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234)., Sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang
perubaban atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6389);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran
Negara RepubliK Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 266, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5599);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5681);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Indonesia
Nomor 6055);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 5888);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Indonesia
Nomor 4539);
14. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang
Pengesahan Convention For The Safegarding Of The
Ingtangible Cultural Heritage (Konvensi untuk
Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda), (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007
tentang pedoman pelestarian & pengembangan Adat
Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan
Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian
Kebudayaan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelestarian Tradisi;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5
Tahun 2019 Tentang perlindungan Dan Pelestarian
Pengelolaan Cagar Budaya dan Kepurbakalaan (Lembaran
Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2019 Nomor 5).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III SASARAN DAN RUANG LINGKUP
BAB IV TATA CARA PENDAFTARAN, PENETAPAN DAN PENCATATAN
BAB V PENDANAAN, PENGAWASAN DAN PENYELAMATAN
BAB VI PROSEDUR DAN TATA CARA PERIZINAN PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA
BAB VII PROSEDUR DAN TATA CARA PELAKSANAAN IZIN PENELITIAN, REVITALISASI DAN ADAPTASI
BAB VIII PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
BAB IX KRITERIA, TATACARA, PROSEDUR PENILAIAN DAN PENETAPAN, SERTA PENCABUTAN PENGHARGAAN
BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2020.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pengendalian Usaha Akomodasi Pariwisata
ABSTRAK:
a. bahwa seiring dengan pesatnya perkembangan Usaha Pariwisata di Kabupaten Gianyar sebagai Daerah Pariwisata, mengakibatkan tumbuh dan berkembangnya pembangunan usaha Akomodasi Pariwisata sebagai sarana penunjang Pariwisata; b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pengendalian Usaha Akomodasi Pariwisata sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pengendalian Usaha Akomodasi Pariwisata ;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 ;
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM86/HK.501/MK/2010 ;
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM53/HM.001/MPEK/2013 ;
8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 29 Tahun 2014 ;
10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012;
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 Tahun 2013 ;
17. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 2 Tahun 2013;
18. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016;
Mengubah :
1. Ketentuan Pasal 5 ;
2. Ketentuan Pasal 6 ayat 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5) ;
3. Ketentuan Pasal 7 ;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2020.
Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan
Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat
(7) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 26
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggara, perizinan, persyaratan, hak, kewajiban dan larangan, pembinaan dna pengawasan, sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2020.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 43 Tahun 2012 dicabut.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 25 Tahun 2020
BAKU MUTU AIR LIMBAH-PERTAMBANGAN BATUBARA-INDUSTRI-PELAYANAN KESEHATAN-JASA PARIWISATA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Pertambangan Batubara, Industri, Pelayanan Kesehatan, Dan Jasa Pariwisata
ABSTRAK:
untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair ke lingkungan
kegiatan pertambangan batubara, industri, pelayanan kesehatan, dan jasa pariwisata mempunyai potensi menghasilkan limbah cair yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair melalui penetapan bakumutu
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah
Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batubara.
BAB I KETENTUAN UMUM
Baku mutu air limbah dikelompokkan dalam 4 (empat) sektor yaitu pertambangan batubara, industri, pelayanan kesehatan dan jasapariwisata.
Pemantauan kualitas air limbah, dilakukan oleh Laboratorium yang terakreditasi.
Baku Mutu Air Limbah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dapat ditinjau sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2020.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kerja, Persyaratan Serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah
ABSTRAK:
untuk melaksanakan UU No.10 Tahun 2009 Pasal 45 ayat (4) tentang Kepariwisataan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja,Persyaratan Serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
Dasar Hukum: UUD NRI Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.10 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.67 Tahun 1996; Permenbudpar No.69 Tahun 2010
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Kerja,Persyaratan Serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Organisasi; Tata Kerja; Persyaratan; Pengangkatan; Pemberhentian; Pendanaan dan Pelaporan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2020.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN IDENTIFIKASI, VERIVIKASI DAN PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengakuan dan perlindungan masyrakat Hukum Adat Kabupaten Bengkayang, maka dipandang perlu untuk membuat suatu pedoman identifikasi, verifikasi dan penetapan masyarakat hukum adat.
UU no.10 tahun 1999; UU no.12 Tahun 2011; UU no.23 Tahun 2014; Permendagri no.52 Tahun 2014; Permendagri no.80 Tahun 2015; perda no.4 Tahun 2019;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Panitia Masyarakat Hukum Adat; Tata Cara Identifikasi, verifikasi dan Penetapan; Penyelesaian Sengketa;Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2020.
7 halaman peraturan dan 17 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN DESA WISATA
ABSTRAK:
dengan meningkatnya kawasan desa wisata di Kabupaten Lombok Barat maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kawasan Desa Wisata;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun
2016 tentang Kawasan Desa Wisata.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008
Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 tahun 2019
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati No. 41 tahun 2016 tentang kawasan desa wisata (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016
Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28
Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kawasan Desa Wisata (Lembar Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun
2018 Nomor 28)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2020.
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN DESA WISATA
-
5
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
