PERWALI Kota Depok No. 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak - Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama
PEDOMAN - PENERIMAAN - PESERTA - DIDIK - BARU - JENJANG - PENDIDIKAN - DASAR
2023
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 57, BD 2023/57
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar
ABSTRAK:
bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang
bermutu dan berkeadilan bagi masyarakat harus
dilaksanakan secara nondiskriminatif, objektif,
transparan, akuntabel, dan berkeadilan; bahwa penerimaan peserta didik baru pada jenjang
pendidikan dasar merupakan salah satu wujud
pelaksanaan sistem pendidikan dalam rangka
mendorong peningkatan akses layanan pendidikan di daerah; bahwa pengaturan mengenai penerimaan peserta didik
baru jenjang pendidikan dasar yang selama ini diatur
dalam Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2022
tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah
Menengah Pertama sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman
Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, PPDB, pendataan ulang dan pemutahiran data, perpindahan peserta didik, rombongan belajar, pelaporan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2023.
Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2022 , di cabut dan di nyatakan tidak berlaku
17 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 56 Tahun 2023
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi - Struktur Organisasi
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 56, Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 490
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017, maka perlu menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 5 Th. 2001; UU No. 5 Th. 2014; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 1 Th. 2022; UU No. 30 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; PP No. 18 Th. 2016 stdd PP No. 72 Th. 2019; PP No. 11 Th. 2017 stdd PP No. 17 Th. 2020; Permendagri No. 80 Th. 2015 stdd Permendagri No. 120 Th. 2018; Permendagri No. 12 Th. 2017; Perda Kota Tanjungpinang No. 11 Th. 2016 stdd Perda Kota Tanjungpinang No. 6 Th. 2020; Perwali Kota Tanjungpinang No. 23 Th. 2023
PERWALI ini mengatur mengenai susunan Organisasi; pengangkatan Dalam Jabatan; pembiayaan; tata Kerja; eselonering; dan kelompok jabatan fungsional
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2023.
10 hal.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 56 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 56, BD Tahun 2023 Nomor 56
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
ABSTRAK:
bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat tepat sasaran dan terkoordinasi dengan baik; bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memiliki tempat tinggal yang layak, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang pelaksanaannya sesuai dengan prinsip keberpihakan, keadilan, dan pemberdayaan kepada masyarakat, diperlukan pedoman pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 1993; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permen PUPR No. 02/PRT/M/2016; Permen PUPR No. 07/PRT/M/2018; Permen PUPR No. 10/PRT/M/2019
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kriteria Rumah Tidak Layak Huni Bab III Jenis Perbaikan Bab IV Penerimaan Perbaikan Bab V Tata Cata Pengajuan Rumah Tindak Layak Huni Bab VI Tata Cara Penyelenggaraan Swakelola Bab VII Pelaporan Bab VIII Ketentuan Lain-Lain Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2023.
Perwal ini mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2020
12 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 56 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 56, BD Kota Surabaya Tahun 2023 No 56; https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/4335
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan, dan Penyerahan Kontribusi Pembangunan Daerah dalam Rangka Pemanfaatan Koefisien Lantai Bangunan Maksimum untuk Bangunan Tinggi dan Penambahan Intensitas Pemanfaatan Ruang.
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pemberian koefisien lantai bangunan maksimum bagi bangunan tinggi dan penambahan intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan, dan Penyerahan Kontribusi Pembangunan Daerah Dalam Rangka Pemanfaatan Koefisien Lantai Bangunan Maksimum Untuk Bangunan Tinggi dan Penambahan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana telah diubah Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan dan Penyerahan Kontribusi Pembangunan Daerah Dalam Rangka Pemanfaatan Koefisien Lantai Bangunan Maksimum Untuk Bangunan Tinggi dan Penambahan Intensitas Pemanfaatan Ruang ;
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap perizinan yang telah diterbitkan sebelum dan sesudah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038, serta dalam rangka memberikan kemanfaatan umum sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan, dan Penyerahan Kontribusi Pembangunan Daerah Dalam Rangka Pemanfaatan Koefisien Lantai Bangunan Maksimum untuk Bangunan Tinggi dan Penambahan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan dan Penyerahan Kontribusi Pembangunan Daerah Dalam Rangka Pemanfaatan Koefisien Lantai Bangunan Maksimum Untuk Bangunan Tinggi dan Penambahan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan dan Penyerahan Kontribusi Pembangunan Daerah Dalam Rangka Pemanfaatan Koefisien Lantai Bangunan Maksimum Untuk Bangunan Tinggi dan Penambahan Intensitas Pemanfaatan Ruang.
UU No 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 28 Tahun 2002;
UU No 26 Tahun 2007;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
UU No 30 Tahun 2014;
PP No 36 Tahun 2005;
PP No 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No 13 Tahun 2017;
PP No 15 Tahun 2010;
PP No 27 Tahun 2014;
PP No 15 Tahun 2010;
PP No 27 Tahun 2014;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Perda Kota Surabaya No 7 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Surabaya No 6 Tahun 2013;
Perda Kota Surabaya No 12 Tahun 2014;
Perda Kota Surabaya No 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Surabaya No 3 Tahun 2021;
Perda Kota Surabaya No 8 Tahun 2018;
Perwali Surabaya No 29 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perwali Surabaya No 62 Tahun 2020.
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan dan Penyerahan Kontribusi Pembangunan Daerah dalam Rangka Pemanfaatan Koefisien Lantai Bangunan Maksimum untuk Bangunan Tinggi dan Penambahan Intensitas Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 63) diubah sebagai berikut Diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2023.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 56 Tahun 2023
Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Aren
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 56, BD Tahun 2023 Nomor 56
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Aren
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Aren;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 ; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Peraturan LKKP No. 5 Tahun 2021; peraturan LKKP No. 12 Tahun 2021; Perda No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2022; Perwali No.15 Tahun 2021
Didalam Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Pengadaan Barang dan/Atau Jasa Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2023.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 56 Tahun 2023
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 196 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Lulusan SMA/MA/SMK Kota Batam yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1064)
Pendidikan - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Standar/Pedoman
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 56, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1183
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa Kota Batam Yang Diterima Di Perguruan Tinggi Negeri Melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyiapan sumber daya manusia yang cerdas dan kompetitif sesuai visi pendidikan nasional dan untuk memacu semangat belajar siswa di Kota Batam, Pemerintah Kota Batam memandang perlu memberikan beasiswa berupa bantuan Uang Kuliah Tunggal kepada mahasiswa Kota Batam yang diterima menjadi mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, serta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021, maka perlu menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th, 2008; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 1 Th. 2022; PP No. 12 Th. 2019; Permendagri No. 80 Th. 2015 stdd Permendagri No. 120 Th. 2018; Permendagri No. 77 Th. 2020; Perda Kota Batam No. 6 Th. 2014 stdd Perda Kota Batam No. 7 Th. 2019; Perda Kota Batam No. 7 Th. 2021; Perda Kota Batam No. 4 Th. 2022
PERWALI ini mengatur mengenai pelaksanaan; kewajiban penerima beasiswa; tata cara pemberian beasiswa; sumber dana; penghentian pemberian beasiswa; serta sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan peberian beasiswa
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2023.
PERWALI ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Wali Kota Batam Nomor 196 Tahun 2022
9 hal.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar Nomor 56 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 56, BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 56
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALJKOTA NOMOR 54 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa pergeseran anggaran dilakukan
melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan;
b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022
Nomor 54) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun
2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Pembangunan Daerah dan kondisi saat ini
sehingga perlu diubah.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota
Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022
Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2022
Peraturn Walikota tentang Perubahan,Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2023.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun
2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023
-
326 Halaman dan Lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Pertanggugjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022
ABSTRAK:
bahwa
untuk
melaksanakan
ketentuan
Pasal
12
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023
tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,
perlu
menetapkan
Peraturan
Walikota
tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor
16
Tahun
1950, .Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014 sebagaimana
telah
diubah
beberapa
kali
terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun
2021, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun
2023.
Materi pokok : Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023.
Jumlah halaman : 5 HLM, Lampiran : 826 Halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 56 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
b. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini memuat tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dengan sistematika:
KETENTUAN UMUM; MAKSUD,TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; ORGANISASI KEARSIPAN; PENCIPTAAN ARSIP DINAMIS; PENGGUNAAN ARSIP; PEMELIHARAAN ARSIP; PROGRAM ARSIP VITAL; PENYUSUTAN ARSIP; ALIH MEDIA; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2023.
58 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 56 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 56, BD Tahun 2023 Nomor 56
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah;
UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 ebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 81 Tahun 2012; Perpres No. 97 Tahun 2017; Permen PUPR No. 03/PRT/M/2013 Tahun 2013; Perda No. 7 Tahun 2016; Perwali No. 30 Tahun 2019
Didalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Risps Bab III Penyelenggaraan Risps Bab IV Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Bab V Pembiayaan Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2023.
9 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
