Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 56 Tahun 2023
Tata Cara Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa Kota Batam Yang Diterima Di Perguruan Tinggi Negeri Melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi
MATERI POKOK PERATURAN
AbstrakPERWALI ini mengatur mengenai pelaksanaan; kewajiban penerima beasiswa; tata cara pemberian beasiswa; sumber dana; penghentian pemberian beasiswa; serta sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan peberian beasiswa
METADATA PERATURAN
Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 56 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa Kota Batam Yang Diterima Di Perguruan Tinggi Negeri Melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi
T.E.U.
Indonesia, Kota Batam
Nomor
56
Bentuk
Peraturan Walikota (PERWALI)
Bentuk Singkat
PERWALI
Tahun
2023
Tempat Penetapan
Batam
Tanggal Penetapan
08 Mei 2023
Tanggal Pengundangan
08 Mei 2023
Tanggal Berlaku
08 Mei 2023
Sumber
Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1183
Subjek
PENDIDIKAN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH - STANDAR/PEDOMAN
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kota Batam
Bidang
Halaman ini telah diakses 5 kali
FILE-FILE PERATURAN
STATUS PERATURAN
Mencabut :
-
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 196 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Lulusan SMA/MA/SMK Kota Batam yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1064)
UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI
Belum Tersedia
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan