Peraturan Bupati Cilacap Nomor 137 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 serta dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap maka perlu diatur pedoman pelaksanaannya; bahwa Peraturan Bupati Cilacap Nomor 137 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Perjalanan Dinas Jabatan
Bab III Biaya Perjalanan Dinas
Bab IV Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Jabatan
Bab V Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas
Bab VI Ketentuan Lain
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2013.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 137 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dicabut.
10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 61 Tahun 2016
KesehatanPajak dan Retribusi DaerahPerizinan, Pelayanan PublikStandar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERWALI Kota Depok No. 64 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kota Depok
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini Peraturan
Bupati Bintan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pedoman
Standar Harga Satuan dan Analisa Standar Belanja
Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan
Tahun 2021 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Standar Harga Satuan
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Harga Satuan
UU No.12 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.27 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.33 Tahun 2020; Permendagri No.19 Tahun 2016; Permendagri No.90 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Kab.Bintan No.4 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Pedoman Standar Harga Satuan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2022.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini Peraturan
Bupati Bintan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pedoman
Standar Harga Satuan dan Analisa Standar Belanja
Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan
Tahun 2021 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 61 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Kas Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengelola uang daerah, mendukung kelancaran penerimaan daerah dan membiayai kegiatan pemerintah daerah/ pengeluaran daerah sesuai rencana pengeluaran perlu adanya kebijaksanaan keuangan daerah sesuai kaidah pengelolaan keuangan publik yang efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 16 Tahun 2014; .Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 7 (Tujuh) bab dan 14 (Empat belas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Uang Daerah; Rekening Bendahara Umum Daerah; Bunga Dan/Atau Jasa Giro Serta Biaya Pelayanan; Perencanaan Kas, Pengelolaan Kelebihan Dan Kekurangan Kas; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 61 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sekadau
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 59 Tahun 2019;
Ketentuan Umum; Jenis Pelayanan Dasar; Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar; Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar; Tugas Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
9 halaman peraturan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 61 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Ambon
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Unit Pelaksana Teknis Klinik Mata dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kota Ambon sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan sebagai Badan Layanan Umum Daerah diperlukan Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah sebagai peraturan dasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Mata dan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Ambon.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/II/2004; dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Ambon.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 61 Tahun 2020
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD 2021 (12)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk guna mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien diperlukan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah maupun Unit Kerja sehingga menghasilkan kinerja yang progresif, serta untuk mewujudkan kinerja Perangkat Daerah maupun UnitKerja yang baik dan progresif serta tertib administrasi perencanaan dan keuangan yang tertuang dalam satu platform, perlu adanya Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisis Standar Biaya (ASB).
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 38 Tahun 2000, UU No 2 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 30 Tahun 2002, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU NO 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019, UU NO 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2016, PP No 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 65 Tahun 2010, PP No 71 Tahun 2010, PP No 12 Tahun 2017, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 59 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Biaya di Lingkungan Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021 termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, jenis HSPK dan ASB, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2021.
Terdiri dari 43 halaman dengan lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2019
Peraturan Menteri Perindustrian NO. 61, BN 2020/ No 1668 http://jdih.kemenperin.go.id/; 46 Hlm
Peraturan Menteri Perindustrian tentang Statuta Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
