Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2022 Nomor : 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Promosi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 ayat (3) huruf b,
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka dalam rangka
mewujudkan manajemen pengembangan karier Pegawai Negeri
Sipil melalui promosi jabatan administrasi yang obyektif,
terencana dan transparansi, perlu mengatur pedoman Promosi
Jabatan Administrasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Promosi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Buton Selatan;
1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
ten tan g Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Kabupaten Buton Selatan di
Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 77);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian
Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6340);
0
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Serita Negara Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor
157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 ten tan g Standar
Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Serita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar
Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Serita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman
Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Serita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen
Talenta Aparatur Sipil Negara (Serita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 280);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Buton Selatan sebagaimana telah diubah beberapa
kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Buton Selatan;
BAB I
KETENTUAN UMUM BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN BAB III
PELAKSANAAN PROMOSI JABATAN BAB IV
TIM PENILAI KINERJA PNS BAB V
KETENTUAN PENUTUP BAB IV
TIM PENILAI KINERJA PNS BAB V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
10 hal
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 46/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2021.
Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Pengamanan fisik;
b. Pengamanan administrasi; dan
c. Pengamanan hukum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 46 Tahun 2022
penyelenggaraan - cadangan - pangan - pemerintah - daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2022 No. 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sdm yang berkualitas Dan dalam rangka menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, merata dan terjangkau serta berkelanjutan di Kab. Bandung Barat, perlu adanya pengaturan yang mengatur penyelenggaraan cadangan pangan di Daerah maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Perda Kab. Bandung Barat No. 11 Tahun 2022 perlu menetapkan Perbup tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemda.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2015; Perpres No. 125 Tahun 2022; Permentan No. 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018; Permentan No. 38/PERMENTAN/KN.130/ 8/2018; Perda Kab. Bandung Barat No. 9 Tahun 2016 sebagaimna telah diubah dengan Perda Kab. Bandung Barat No. 8 Tahun 2020; Perda Kab. Bandung Barat No. 11 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Jenis Dan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; Kelembagaan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Partisipasi Masyarakat, Pendanaan, Pelaporan Pemantauan Evaluasi Dan Pembinaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2022.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 46 Tahun 2022
PERBUP Kab. Grobogan No. 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43
Tahun 2022
PERBUP Kab. Grobogan No. 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43
Tahun 2022
PERBUP Kab. Grobogan No. 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43
Tahun 2022
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-
97/MK.7/2022 tanggal 6 Oktober 2022 hal Penetapan
Pemberian Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Grobogan
mendapat hibah dari Pemerintah Pusat sebesar
Rp7.814.718.000,00 (tujuh miliar delapan ratus empat belas
juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah); bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian
Kesehatan Nomor : HK.02.02/III/8224/2022 tanggal 29
September 2022 tentang Daftar Penerima (Lokus) Bantuan
Pemerintah berupa Bantuan Lainnya dalam Bentuk Uang untuk
Pemenuhan Prasarana dan Alat Kesehatan dalam rangka
Pemulihan Ekonomi Nasional pada Rumah Sakit Milik
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022, Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi mendapat
alokasi bantuan sebesar Rp16.820.344.000,00 (enam belas
miliar delapan ratus dua puluh juta tiga ratus empat puluh
empat ribu rupiah); bahwa dalam rangka penyesuaian kegiatan yang bersumber dari
Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau berdasarkan
Berita Acara Desk Asistensi Rencana Kegiatan dan
Penganggaran Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau Tahun 2022 Kabupaten Grobogan di Perubahan
Anggaran Tahun 2022, agar dalam pelaksanaannya sesuai
dengan target tertentu yang harus dicapai dalam suatu kegiatan,
perlu dilakukan penyesuaian anggaran; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, pengeluaran anggaran untuk keadaan
darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat
diprediksi sebelumnya di antaranya pengeluaran anggaran
untuk penanganan bencana dan pascabencana yang
mengakibatkan kerusakan sarana/prasarana yang dapat
mengganggu kegiatan pelayanan publik dan harus segera
ditangani serta belum tersedia anggarannya, dapat dicukupi dari
belanja tidak terduga; bahwa dalam rangka pemenuhan belanja wajib untuk keperluan
mendesak di antaranya pemenuhan kekurangan gaji, listrik dan
air pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu
penyesuaian anggaran dengan melalui pergeseran anggaran;
bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan
anggaran di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,
huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu penyesuaian anggaran
dengan mengubah Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun
2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f di
atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2022.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2022 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 46 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 46/G
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PEJABAT ATAU PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN PROBOLINGGO
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Probolinggo.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Probolinggo Nomer 15 Tahun 2020.
(1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan Pemanfaatan dan telah menghasilkan Penerimaan Daerah dapat diberikan Insentif.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
a. meningkatkan kinerja bagi pejabat pengelola Barang Milik Daerah;
b. mengoptimalkan pemanfaatan;dan
c. meningkatkan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(3) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan.
(4) Hasil Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam bentuk :
a. sewa;
b. bangun guna serah/bangun serah guna;
c. kerjasama pemanfaatan; dan/atau
d. kerjasama penyediaan infrastruktur.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2022.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 46 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2022 Nomor 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 sampai triwulan II dan dalam rangka mengakomodir Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022 melalui mekanisme Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2022:
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 25 Tahun 2004
UU No. 17 Tahun 2007
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 8 Tahun 2008
Permendagri No. 86 Tahun 2017
Perda Provinsi Sumbar No. 7 Tahun 2008
Perda Kab. Pasaman No. 3 Tahun 2011
Perda Kab. Pasaman No. 4 Tahun 2021
Perda Kab. Pasaman No. 5 Tahun 2021
Perbup Pasaman No. 26 Tahun 2021
Mengubah beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Pasaman Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Pasaman Nomor 26 Tahun 2021
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Selatan Nomor 46 Tahun 2022
PENETAPAN – RENCANA – STRATEGIS – KANTOR – CAMAT – SIDUA’ORI – KABUPATEN – NIAS – SELATAN – TAHUN – 2021 – 2026
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rencana Strategis Kantor Camat Sidua’ori Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
Bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021- 2026; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1074 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2021.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, SISTEMATIKA RENSTRA, PENETAPAN RENSTRA, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2022.
6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 46 Tahun 2022
PERBUP Kab. Pati No. 85 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2009 tentang Izin
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2009 tentang Tata
Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan
Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi
Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha
dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen
Lingkungan Hidup
Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2012 tentang
Analisis Dampak Lalu Lintas
Peraturan Bupati Pati Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Retribusi Izin
Peraturan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Izin
Air Tanah
Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8
Tahun 2012 tentang Izin Gangguan
Peraturan Bupati Pati Nomor 67 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan
Gedung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Pati
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil
dan makmur, Pemerintah Daerah perlu melakukan
berbagai upaya untuk memberikan pelayanan secara
optimal kepada masyarakat; bahwa untuk mendukung kebijakan Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
dan Peraturan Pelaksanaannya serta peraturan perundangundangan lainnya, perlu dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Pati yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum; bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,
maka perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan
Gedung berupa Persetujuan Bangunan Gedung sehingga
Peraturan Bupati Pati Nomor 67 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan
Gedung dan Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Pati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
sudah tidak sesuai dan perlu dicabut; bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun dilakukan melalui
Perizinan Berusaha sehingga Peraturan Bupati Pati Nomor
44 Tahun 2009 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun, dan Peraturan Bupati Pati Nomor
64 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan Dan
Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan
Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah
Daerah sudah tidak sesuai dan perlu dicabut; bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka penyusunan
Dokumen Lingkungan Hidup diajukan melalui sistem
informasi dokumen lingkungan hidup sehingga Peraturan
Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha
dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha
dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen
Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai dan perlu dicabut;
bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, maka ketentuan mengenai Analisis
Dampak Lalu Lintas terintegrasi dengan analisis mengenai
dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan
lingkungan hidup atau upaya pemantauan lingkungan
hidup dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha
sehingga Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2012
tentang Analisis Dampak Lalu Lintas sudah tidak sesuai
dan perlu dicabut; bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka
kewenangan pengelolaan air tanah menjadi kewenangan
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, sehingga
Peraturan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Izin
Air Tanah sudah tidak sesuai dan perlu dicabut; bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pencabutan
Peraturan Daerah Kabupaten Pati, maka Izin Gangguan
tidak memiliki landasan hukum sehingga Peraturan Bupati
Pati Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan
Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Bupati Pati Nomor
12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin
Gangguan sudah tidak sesuai dan perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f,
huruf g dan huruf h, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pencabutan Peraturan Bupati Pati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2009, Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2009, Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2011, Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2012, Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Bupati Pati Nomor 71 Tahun 2012, Peraturan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2014, Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2015, dan Peraturan Bupati Pati Nomor 67 Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2009, Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2009, Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2011, Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2012, Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Bupati Pati Nomor 71 Tahun 2012, Peraturan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2014, Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Pati Nomor 67 Tahun 2017.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 46 Tahun 2022
PERBUP Kab. Katingan No. 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2022/No.696
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
1. Ketentuan Umum;
2. Penetapan;
3. Kedudukan dan Susunan Organisasi;
4. Tugas Pokok dan Fungsi;
5. Kelompok Jabatan;
6. Kepegawaian dan Eselon;
7. Tata Kerja dan Laporan;
8. Pendanaan; dan
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Katingan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan
24 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
