PERBUP Kab. Bandung No. 321 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Command Center Pemerintah Daerah
Kabupaten Bandung
TATA - KELOLA - COMMAND - CENTER - PEMERINTAH - DAERAH - KABUPATEN - BANDUNG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD 2022/59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Command Center Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bahwa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bandung telah membangun Command Center yang merupakan fasilitas untuk mendukung Pimpinan Daerah dalam melakukan pertemuan, mengkoordinasi, memonitoring, dan mengontrol seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap berbagai permasalahan. Untuk memberikan pedoman dalam melakukan pengelolaan Command Center, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Command Center Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; Perpres No.95 Tahun 2018; Perbup No.69 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, fungsi, pengguna, dan layanan command center, pengelolaan command center, pemeliharaan dan pengembangan, monitoring dan evaluasi, pendanaan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 59 Tahun 2013
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Karawang No. 102 Tahun 2016 tentang Pedoman Indikator Kinerja Pegawai Dalam Rangka Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Indikator Kinerja Pegawai Dalam Rangka Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Barat Nomor 59 Tahun 2021
ANALISA – STANDAR – BIAYA – KABUPATEN – NIAS – BARAT – TAHUN – ANGGARAN – 2022
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2021 NOMOR 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisa Standar Biaya Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi keija, perlu menyusun Analisa Standar Biaya Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2022;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 15 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 5 Tahun 2020, dan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 6 Tahun 2020.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, ANALISA STANDAR BIAYA, KETENTUAN LAIN-LAIN, dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
6 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 59 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (I) Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Pu blik, setiap
penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan
Survei Kepuasan Masyarakat paling sedikit 1 (satu)
tahun sekali;bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Survei
Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud huruf a
diatas, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan
Survey Kepuasan Masyarakat dengan Peraturan
Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedornan
Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat di
Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 28 tahun 1999; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 96 Tahun 2012; Perda No 6 Tahun 2019;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, survei kepuasan masyarakat, prinsip dan unsur survei kepuasan masyarakat, ruang lingkup survei kepuasan masyarakat, periode dan metode survei kepuasan masyarakat, pelaksanaan dan teknik survei kepuasan masyarakat, langkah-langkah penyusunan survei kepuasan masyarakat, langkah-langkah pengolahan data, pemantauan evaluasi dan mekanisme pelaporan hasil penilaian indeks kepuasan masyarakat, analisa hasil survei dan rencana tindak lanjut, ketentuan lain.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
29 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 59 Tahun 2020
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/PedomanCOVID-19 / Corona
Status Peraturan
Mengubah sebagian :
PERBUP Kab. Bengkalis No. 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Bengkalis
COVID 19 – PEDOMAN BANTUAN DARI APBD PROVINSI RIAU
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD. 2020/No. 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Peningkatan Kualitas Jaringan Pengaman Sosial Dalam Penangan Dampak Corona Virus Disease 2019 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Di Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa untuk tertib administrasi dalam pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Riau Nomor Ktps.848/V/2020 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Untuk Penanganan Dampak Sosial Corona Virus Disease (COVID- 19) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020, perlu diatur mekanisme penyaluran bantuan dan pertanggungjawaban.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No 40 Tahun 1991; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; Perpu No. 1 Tahun 2020; PP No. 21 Tahun 2020; KEPPRES No. 7 Tahun 2020; KEPPRES No. 11 Tahun 2020; KEPPRES No. 12 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2020; PERGUBRI No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERGUBRI No. 62 Tahun 2018; PERGUBRI No. 29 Tahun 2020; KEPGUBRI No. Ktps.848/V/2020; KEPKA DINSOS No. Ktps.39/DINSOS/V/2020; PERBUB BENGKALIS No. 18 Tahun 2020; KEP. BUPATI BENGKALIS No: 145/Ktps/IV/2020; KEP.BUPATI BENGKALIS No: 147/KTPS/IV/2020; Inpres No. 4 Tahun 2020; Instruksi MENDAGRI No. 1 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Peningkatan Kualitas Jaringan Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Bengkalis, yaitu Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Peningkatan Kualitas Jaringan Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 59 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Server Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa
dalam rangka meningkatkan
pelayanan
sistem
pemerintahan
berbasis elektronik
dalam bidang
pengelolaan
aplikasi
berbasis
web
dan deskop
yang
sebagian besar
menggunakan
server dalam
operasionalnya
,
maka
perlu
disusun Pedoman Pengelolaan
server
Pemerintah Kabupaten
Konawe
Selatan;
b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana dimaksud
dalam huruf
a,
perlu
menetapkan Peraturan Bupati Konawe
Selatan tentang Pedoman Pengelolaan Server di
Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Konawe
Selatan;
1. Pasal
18 ayat
(6)
Undang-Undang Dasar
Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2003 tentang
Pembentukan Konawe
Selatan
Provinsi Sulawesi
Tenggara
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor
24, Tambahan lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor 4267);
3. Undang-Undang
Nomor 14
Tahun 2008
tentang Informasi
Publik
(kmbaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan
kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4846);
4.
Undang-Undang
Nomor
25 Tahun 2OO9
tentang
Pelayanan
Publik
(L,embaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2009 Nomor
ll2, Tambahan
l,embaran
Negara
Republik Indonesia
Nomor 5038);
5. Undang-Undang
Nomor
12 Tahun 2011
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundan
g-undan
gan (l,embaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2011
Nomor 82,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor
5234)
sebagaimana
telah diubah
dengan Undang-Undang
Nomor
15 Tahun 2019 tentang
Perubahan
atas
Undang-
Undang Nomor
12 Tahun
2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(l.embaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2019
Nomor
183,
Tambahan
lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor 6398); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun
2Ol4
tentang
pemerintah
Daerah
(l,embaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir
dengan
Undang-
Undang
Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan
Daerah
(l,embaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2O14 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor
5589);
7. Peraturan
Pemerintah
Nomor 77 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan
Sistem
dan
Transaksi Elektronik
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 185,
Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
6400);
8. Peraturan Presiden
Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
(kmbaran
Negara
Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden
Nomor
39
Tahun 2Ol9 tentang
Satu Data Indonesia (kmbaran
Negara Republik Tahun
2019Nomor
112);
10. Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2O15
tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;
(Berita
Negara Republik
Indonesia tahun 2015 Nomor 2036,
Sebagaimana Telah di Ubah dengan
Peraturan
Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang
Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O
Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 1121/M.PAN/3|2OO6
tentang
Pedoman Umum
Tata Naskah Dinas Elektronik
di
Lingkungan Instansi
Pemerintah;
12. Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Selatan
Nomor
8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016
Nomor
8)
Sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan
Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nomor
10
Tahun 2019
tentang
Perubahan kedua atas
Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Nomor 8 tahun
2016
tentang Pembentukan dan Sususunan
Perangkat
Daerah
Kabupaten Konawe Selatan
(Lembaran
Kabupaten
Konawe
Selatan Tahun 2019
Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Nomor 32
Tahun 2016
tenta-ng
Kedudukan,
Susunan
Organisasi,
Tlrgas, Dan
Fungsi,
Serta
Tata Keria Dinas Komunikasi,
Informatika
dan
Persandian
Kabupaten Konawe Selatan
(Berita Daerah
Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2016
Nomor 32);
BAB I
KETENTUAN
UMUM BAB II
PENGELOLAAN
RUANG
SERVER DAN PERANGKAT LUNAK BAB III
PERANGKAT LUNAK SERVER BAB
IV
KONEKSI
INTERNET
DAN KEAMANAN SERVER BAB V
PEMELIHARAAN BAB VI
KETENTUAN
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2022.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 59 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD Kabupaten Lumajang Nomor 59 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penanaman Modal, perlu dilakukan pengawasan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; b. bahwa untuk standarisasi dan kelancaran pelaksanaan pengawasan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang perlu adanya Standar Operasional Prosedur.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; 2. UU Nomor 12 Tahun 1950; 3. UU Nomor 25 Tahun 2007; 4. UU Nomor 12 Tahun 2011; 5. UU Nomor 23 Tahun 2014; 6. UU Nomor 20 Tahun 2008; 7. UU Nomor 25 Tahun 2009; 8. UU Nomor 3 Tahun 2014; 9. UU Nomor 30 Tahun 2014; 10. UU Nomor 11 Tahun 2020; 11. PP Nomor 24 Tahun 2019; 12. PP Nomor 5 Tahun 2021; 13. PP Nomor 6 Tahun 2021; 14. PP Nomor 21 Tahun 2021; 15. Perpres Nomor 97 Tahun 2014; 16. Perpres Nomor 10 Tahun 2021; 17. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; 18. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017; 19. Peraturan BPKM Nomor 5 Tahun 2021; 20. Perda Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016; 21. Perda Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2021.
Ruang lingkup Kegiatan Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal diantaranya adalah pengawasan terhadap pengumpulan, verifikasi dan evaluasi LKPM yang meliputi: a. keterangan perusahaan; b. Perizinan dan Nonperizinan yang dimiliki; c. realisasi investasi dan permodalan; d. realisasi mesin dan/atau barang atau bahan; e. penggunaan tenaga kerja; f. produksi dan pemasaran; g. nilai ekspor bagi perusahaan yang melakukan penjualan keluar negeri; dan h. kewajiban perusahaan yang tercantum dalam Perizinan penanaman modalanya atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan permasalahan yang dihadapi perusahaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2022.
28 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 59 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD Tahun 2017/No.59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negen Sipil, setiap Pegawai Negen Sipil dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dan siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, perlu disusun Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lmgkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pem enntah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menten Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan, Prinsip Dasar dan Ruang Lingkup
Bab III Pengendalian Gratifikasi
Bab IV Unit Pengendalian Gratifikasi
Bab V Prosedur dan Mekanisme Pengelolaan Gratifikasi
Bab VI Proses Pelaporan
Bab VII Perlindungan Pelapor Gratifikasi
Bab VIII Pengawasan
Bab IX Pembiayaan
Bab X Sanksi
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
21 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
