Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 962, BD.2011/No.51 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyelenggarakan sidang-sidang dalam rangka membahas peraturan desa dan programprogram pembangunan dan kemasyarakatan bersama dengan Pemerintah Desa, maka perlu membentuk pedoman yang memadahi; bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, diperlukan peraturan pelaksanaan dalam wujud Peraturan Bupati;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2009; Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2007
Peraturan ini memuat Pedoman Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2011.
37 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 6.A Tahun 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6.A, LEMBARAN LEPAS
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
ABSTRAK:
-bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa, dalam upaya optimalisasi dan percepatan penyaluran dan pelaporan Alokasi Dana Desa
dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi
Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lombok Utara perlu diubah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 42 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 42 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA; TERDIRI DARI II PASAL; MERUBAH DAN MENGATUR HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:
1.Ketentuan ayat (4) Pasal 9 diubah;
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 13 diubah;
3. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A;
4.Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2019.
PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
TIDAK ADA
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 12.b Tahun 2018
DAFTAR KEWENANGAN NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Negeri dan Negeri Administratif Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Negeri dan Negeri Administratif Di Kabupaten Seram Bagian Timur
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Negeri dan Negeri Administratif Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Negeri dan Negeri Administratif di Kabupaten Seram Bagian Timur.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 17 Tahun 2003; UU No 40 Tahun 2003; UU No 33 Tahun 2004; UU No 14 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014 yang terakhir diubah dengan PP No 47 Tahun 2015; PERMENDAGRI No 111 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No 44 Tahun 2015; PERDAKABSBT No 1 Tahun 2009;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul; Kewenangan Lokal Berskala Negeri dan Negeri Administratif; Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Negeri dan Negeri Administratif; Evaluasi dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Pungutan Negeri dan Negeri Administratif; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango No. 26A Tahun 2016
tata cara pembagian dan penetapan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa yang bersumber dari apbd ta 2016
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26A, BD.2016/NO.26A
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian & Penetapan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah & Retribusi Daerah Kepada Desa Yang Bersumber Dari APBD Tahun 2016
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2015; Perda Kabupaten Bone Bolango No. 15 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perbup Bone Bolango NO. 28 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang tata cara pembagian dan penetapan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 termasuk di dalamnya mengatur tentang alokasi dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, penetapan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dan rinciannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2016.
Terdiri dari 15 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 149A Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelesaian Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa hanya dapat diajukan oleh calon Kepala Desa kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil pemilihan; b. bahwa dalam rangka memperjelas prosedur pelaksanaan penyelesaian pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa, diperlukan regulasi untuk penyelesaikan pengajuan keberatan dari calon kepala desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelesaian Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa;
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019;
Materi Pokok : Tata Cara Penyelesaian Keberatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2020.
Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Jumlah Halaman : 8 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 2.1 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penggunaan Alokasi Dana Khusus Kelurahan Di Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dan penggunaan Alokasi Dana Khusus Kelurahan di Pemerintah Kota Pontianak Tahun angaran 2015, perlu disusun Alokasi Dana Khusus Kelurahan Tahun Anggaran 2015.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Perpres No. 73 Tahun 2005, PP No. 19 Tahun 2008, Permendagri No. 55 Tahun 2008, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Kepmensos No. 146/HUK/2013, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2014, Perwali No. 56 Tahun 2014, Perwali No. 59 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan Prinsip Pengelolaan, Ruang Lingkup, Sumber ADK Kelurahan, Struktur Atau Komposisi ADK Kelurahan, Pejabat Pengelola Keuangan ADK Kelurahan, Mekanisme Penatausahaan, Penggunaan Dan Penyususnan Laporan Pertanggungjawaban ADK Kelurahan, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi Dan Penghargaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
11 halaman, 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 88.A Tahun 2020
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88.A, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Lombok Barat tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.
Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona virus disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516 ); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas_ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 866); Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 162).
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2021, yang terdiri dari 6 Pasal ketentuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2020.
Tidak Ada
Tidak Ada
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 16A Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perlu menetapkan Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
1. UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
6. PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, sebagaimana telah diubah dengan PP No 22 Tahun 2015;
9. Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri No 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Permendagri No 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa;
14. PMK 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
16. Perbup Pamekasan No 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Materi Pokok Mengatur tentang Ketentuan Umum; Asas Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif , serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember; Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa; APBDesa yang terdiri dari Pendapatan Desa, belanja desa (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga) dan Pembiayaan Desa; Pengelolaan yang terdiri dari Perencanaan, pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2015.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 7.1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup No.30 Tahun 2018 ttg Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2018.
Materi pokok: Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa dirubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2019.
Jumlah Halaman: 04 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
