DesaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Magelang No. 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
PERBUP Kab. Magelang No. 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa dan Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Tanggal 8 Maret 2021 Nomor 141/1115/BPD Perihal
Penerapan Pilkades Serentak Melalui e-Voting, ketentuan dalam
Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 33
Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati
Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan
Kepala Desa perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang- Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyisipan angka 27b, angka 27c, angka 27d, dan angka 27e pada Pasal 1, perubahan Pasal 3, penyisipan Bab VIA dan Bab VIB, penyisipan Pasal 81A sampai dengan Pasal 81Z.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2022.
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 diubah.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 45 Tahun 2022
PERBUP Kab. Ogan Komering Ulu Timur No. 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komerinng Ulu Timur Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Ogan Komering Ulu Timur No. 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu timur Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Ogan Komering Ulu Timur No. 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2022
Mengubah sebagian :
Peraturan Bupati No 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No 543 /KPTS/BPKAD/2022 tentang Alokasi Belanja Bantuan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan pergeseran dan revisi anggaran agar pelaksanaan pengelolaan
keuangan daerah dapat berjalan secara tertib dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 17 Tahun 2003; UU No 37 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kab. Ogan Komering Ulu Timur No 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kab. Ogan Komering Ulu Timur No 11 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2022.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2022
10 hlm, Lampiran : 9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 45 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5),
Pasal 22 ayat(2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden
Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu
Data Indonesia;
UU No 12 Tahun 1999, UU No 16 Tahun 1997, UU No 25 Tahun 2004, UU No 14 Tahun 2008, UU No 4 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 61 Tahun 2010, Perpres No 27 Tahun 2014, Perpres No 95 Tahun 2018, Perpres No 39 Tahun 2019, Permendagri No 3 Tahun 2017, PerMendagri No 70 Tahun 2019
Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2022.
Halaman : 14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 45 Tahun 2022
kedudukan - susunan organisasi - tugas dan fungsi - tata kerja - dinas
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2022 /No.45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kab. Penukal Abab Lematang Ilir telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui surat No 045 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Penukal Abab Lematang Ilir.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No 7 Tahun 2013; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PERMENDAGRI No 12 Tahun 2017; PERMENDAGRI No 99 Tahun 2018; PERMENDAGRI No 16 Tahun 2020; PERMENPANRB No 17 Tahun 2021; PERMENPANRB No 25 Tahun 2021; PERDA No 6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, kepegawaian, Tata Kerja, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2022.
Mencabut Peraturan Bupati No 45 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
17 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 45 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan dan perubahan indikator kinerja kegiatan maka perlu melakukan perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dala huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 481 7);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Mengingat Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 65).
11. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 24;
Bab I Pendahuluan
Bab II Evaluasi Hasil Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022
Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
Bab VI Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2022.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Panjang Nomor 45 Tahun 2022
PERWALI Kota Padang Panjang No. 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 45, BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022 NOMOR 45
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07 /2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan perubahan keenam terhadap Penjabaran Anggaran Pendapatan dari Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07 /2022, Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2021,
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2022.
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
74 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 45 Tahun 2022
PERBUP Kab. Pekalongan No. 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan
PERBUP Kab. Pekalongan No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
a. bahwa guna peningkatan pelayanan kesehatan rumah
sakit, maka perlu adanya penyesuaian tarif pelayanan
kesehatan dan pelayanan lainnya pada Badan Layanan
Umum· Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton
Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah diatur dengan
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021
tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Dan Pelayanan
Lainnya Pada Badan La.yanan Umum Daerah Rumah
I i Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan
untuk ketiga kalinya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ,
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 1 7 Tahun 2021 tentang Tarif
Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya pada
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan
Kesehatan Dan Pelayanan Lainnya Pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton
Kabupaten Pekalongan yaitu tentang rincian tarif pelayanan kesehatan pada badan layanan umum daerah RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2022.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan
Kesehatan Dan Pelayanan Lainnya Pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton
Kabupaten Pekalongan
82 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 45 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 45, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah
ABSTRAK:
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai rincian Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah pada Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Pergub Kepulauan Riau No. 9 Tahun 2021; Pergub Kepulauan Riau No. 92 Tahun 2021; Pergub Kepulauan Riau No. 4 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur mengenai rincian instansi atau pejabat pelaksana pemungutan Pajak Daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2022.
Peraturan ini mengubah Pergub Kepulauan Riau No. 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 45 Tahun 2022
standar operasional prosedur - peminjaman gedung - sarana - prasarana - badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia - kabupaten bulungan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Peminjaman Gedung, Sarana Dan Prasarana Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulungan
ABSTRAK:
Dalam rangka efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan pelayanan peminjaman
gedung, sarana dan prasarana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Bulungan, diperlukan standar operasional prosedur.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2021; dan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 15 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman atau acuan bagi aparatur dan masyarakat yang ingin meminjam gedung BKPSDM yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan peminjaman gedung BKPSDM agar lebih efektif, efisien dan akuntabel. SOP berlaku untuk peminjaman gedung, sarana dan prasarana BKPSDM yang meliputi ruang aula ruang laboratorium, ruang kelas, ruang makan, kursi bertangan, kursi tidak bertangan, kursi kuliah, kursi besi, stand informasi diklat (4m x 6m), kamar asrama, dan ruang tamu (guest house). Didalam peraturan ini dibahas prosedur peminjaman gedung, sarana dan prasarana, prosedur pembayaran, serta pembinaan, pengawasan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
Peraturan ini terdiri dari 16 halaman (Batang Tubuh hal 1 s.d. 9 dan Lampiran hal 10 s.d. 16)
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan
keuangan daerah dan berdasarkan pasal 4 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan
Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan
berbasis Akrual;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) huruf a
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah
Daerah dapat melaksanakan Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah;
bahwa Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun
2016 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Banjarbaru
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 49 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota
Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kebijakan
Akuntansi Kota Banjarbaru, sudah tidak sesuai dengan
perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan sistematika; Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2022.
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
