Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Subsidi Biaya Pembuatan Kartu Keluarga (Kk) Dan
Kartu Tanda Penduduk (Ktp) Untuk Masyarakat Dalam Wilayah
Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Bahwa Melihat Situasi Dan Kondisi Masyarakat, Dan Sesuai Dengan Amanat Dan Semangat Otonomi Daerah Serta Tuntutan Masyarakat Yang Berkembang Terhadap Pemberdayaan Hak Sipil Masyarakat, Maka Perlu Diwujudkan Dan Ditingkatkan Sistem Pelayanan Yang Semakin Bermutu Dan Berorientasi Kepada Kepentingan/Kebutuhan Dasar Kependudukan
Bahwa Agar Seluruh Masyarakat Kabupaten Kutai Barat Terakomodir Dalam Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional, Maka Dipandang Perlu Untuk Memberikan Subsidi Biaya Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional Sehingga Ditahun 2015 Sesuai Visi Jangka Panjang Pendaftaran Penduduk, Telah Berada Pada Tertib Administrasi Kependudukan Dan Pelayanan Yang Prima Menuju Masyarakat Yang Madani;
Bahwa Dengan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional Merupakan Alat Pengawasan, Pengendalian Dan Legalitas Guna Perlindungan Dan Penegakan Hak - Hak Masyarakat/Penduduk Khususnya Di Kabupaten Kutai Barat;
UU No.1 Tahun 1979; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No.3 Tahun 2005; UU No.23 Tahun 2006; PP No.37 Tahun 2007; PP No.66 Tahun 2001; PP No.25 Tahun 2008; Perda No.03 Tahun 2008; Perda No.05 Tahun 2008; Perda No.01 Tahun 2009;
KETENTUAN UMUM, PEMBERIAN SUBSIDI, TATA CARA PENGURUSAN KK DAN KTP,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2009.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sarolangun Nomor 20 Tahun 2011
PEDOMAN PENYUSUNAN - APBD - KABUPATEN SAROLANGUN - TA 2012
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2011/NO.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2012
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Permendagri No. 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2012, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2012
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 22 Tahun 2011; PERDA No. 2 Tahun 2005; PERDA No. 1 Tahun 2011
PERBUP ini mengatur mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2011.
6 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kab. Pasaman Tahun 2019 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pergeseran Anggaran Ketiga Mendahului Perubahan APBD Kab. Pasaman TA 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengakomodir kebijakan Pemerintah Pusat mengenai pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Kesehatan TA 2019, maka diperlukan pergeseran anggran mendahului perubahan APBD Kab. Pasaman TA 2019
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 38 Tahun 2018, Perda Kab. Pasaman No. 3 Tahun 2008, Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016, Perda Kab. Pasaman No. 14 Tahun 2018
Penjabaran pergeseran anggaran ketiga mendahului perubahan APBD TA 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran I dan II peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2019.
44 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pelayanan pemeriksaan laboratorium, perlu melakukan peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Siak.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 34 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 24 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 69 Tahun 2010; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Perda Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 3 (tiga) Bab dan 4 (empat) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Peninjauan Tarif; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2020.
Lampiran: 3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 20 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut TA 2016
ABSTRAK:
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015
Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun 2016 Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Menurut Provinsi / Kabupaten / Kota yang kemudian
ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus
Bidang Kesehatan, Serta Sarana Dan Prasarana Penunjang
Sub Bidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016
tanggal 7 Desember 2015, Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dina
tanggal 3 Februari 2016, Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Republik IndonesiaNomor : 905/501/SJ tanggal 17
Februari 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengangaran Dana
Alokasi Khusus Non Fisik pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2016 tentang Peyunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja Tahun
Anggaran 2016 tanggal 24 Februari 2016, Peraturan Kepala
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Nomor 291/PER/B1/2015 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga
Berencana Tahun Anggaran 2016. Dengan terbutnya peraturan tersebut, maka Rincian Dana
AlokasiKhusus Non Fisikyang diterima oleh Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut wajib dimasukkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran
2016 dengan mendahului Penetapan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 untuk
menjamin efektifitas dan kepastian pelaksanaan program
dan kegiatan berkenaan.
Struktur Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 akan
mengalami perubahan dimana terjadinya Penambahan
Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap
Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang diterima Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut sehingga terjadi Penambahan pada
Akun Pendapatan dan Akun Belanja pada beberapa Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Teknis pengelola Dana
sehingga terjadi Perubahan terhadap Total Penerimaan
Daerah dan Total Belanja Daerah, maka berdasarkan hal
tersebut perlu dilakukan Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016. Berkaitan dengan hal dimaksud, maka Program dan kegiatan yang dibiayai dari
DBH-CHT, DBH-DR, DAK ,Dana BOS, Dana Otonomi
Khusus, Dana tambahan Infrastruktur untuk Provinsi
Papua dan Papua Barat, Dana Insentif daerah, Dana
Darurat, Bantuan keuangan yang bersifat Khusus dan
Dana Transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya
serta pelaksanaan Kegiatan dalam keadaan darurat
dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia
dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat
dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dengan cara Menetapkan peraturan Kepala Daerah
tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan memberitahukan Kepada Pimpinan
DPRD. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tanah Laut
Nomor 134 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Mendahului Penetapan Peraturan Daerah Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun
2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun
2007.
Peraturan ini memuat perubahan Rincian Pendapatan dan Belanja yang terdapat pada belanja tidak langsung
Pejabat pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan kerja perangkat daerah
(SKPD) sertabeberapa program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah
(SKPD) sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati Tanah Laut
Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, menjadi sebagaimana terlampir
dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2016.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 20 Tahun 2013
bahwa dalam rangka mengatasi dan mengantisipasi terjadinya permasalahan yang ada dalam hal pemberian hibah perlu dibentuk suatu aturan yang jelas dan berimbang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. bahwa Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) merupakan organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk mengembangkan masyarakat Indonesia yang menghayati dan mengamalkan Al Qur’an, sehingga untuk pelaksanaan rutin dan perkembangannya diperlukan dukungan dan kontribusi maksimal yang menyeluruh dari seluruh pihak; c. bahwa Kabupaten Tanah Laut merupakan daerah yang memiliki apresiasi sangat besar dan intens terhadap perkembangan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai islami dan berjiwa Pancasila untuk mewujudkan masyarakat yang madani; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pemberian Hibah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Tanah Laut;
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2013/NO.150
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Hibah yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengatasi dan mengantisipasi
terjadinya permasalahan yang ada dalam hal pemberian
hibah perlu dibentuk suatu aturan yang jelas dan
berimbang berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
bbahwa Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ)
merupakan organisasi kemasyarakatan yang bertujuan
untuk mengembangkan masyarakat Indonesia yang
menghayati dan mengamalkan Al Qur’an, sehingga untuk
pelaksanaan rutin dan perkembangannya diperlukan
dukungan dan kontribusi maksimal yang menyeluruh dari
seluruh pihak;
bahwa Kabupaten Tanah Laut merupakan daerah yang
memiliki apresiasi sangat besar dan intens terhadap
perkembangan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai
islami dan berjiwa Pancasila untuk mewujudkan
masyarakat yang madani;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pemberian Hibah
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (APBD) Kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil
Qur’an (LPTQ) Kabupaten Tanah Laut;.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010; Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor No.19 Tahun 1977 No.151 Tahun 1977; Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan MenteriAgama Nomor 128 Tahun 198248 A Tahun 1982; Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 182A Tahun 1982 48 Tahun 1982; Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010;.
Bupati Tanah Laut memuat tentang Pemberian Hibah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Tanah Laut engan sistematika; KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; HIBAH ; MONITORING DAN EVALUASI; LAIN-LAIN; KETENTUAN PERALIHAN; dan KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2013.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2016
PERBUP Kab. Rembang No. 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kodifikasi, Klasifikasi Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Peraturan Bupati Rembang Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Kodifikasi, Klasifikasi Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
apbd - KODIFIKASI, KLASIFIKASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Tahun 2016/No.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kodifikasi, Klasifikasi Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun
Anggaran 2016 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Republik Indonesia dan Pejabat Negara, perlu
dilakukan penambahan rekening untuk Tunjungan
Hari Raya Anggota DPRD, untuk itu perlu
menetapkan kodifikasi, klasifikasi perencanaan dan
penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah; bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 25
Tahun 2015 tentang Kodifikasi, Klasifikasi
Perencanaan Dan Penganggaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016 ;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran III.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2016.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 25 Tahun 2015 diubah.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 20 Tahun 2020
PERBUP Kab. Maluku Tengah No. 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020.
Mengubah :
PERBUP Kab. Maluku Tengah No. 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2020/NO. 473, TBD.2020, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 5 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan perubahan mendahului terhadap Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2019 teantang Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 adalah dalam rangka mendorong pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional/daerah dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Bersama Menter Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177 /KMK.07 /2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2020.
Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020.
Lampiran 4 Hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
