Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Tahun Anggaran 2023.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 37 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERPRES Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES Nomor 12 Tahun 2021; PERPRES Nomor 33 Tahun 2020; PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016; PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2016; PERDA Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 8 Tahun 2019; PERDA Nomor 1 Tahun 2020; PERDA Nomor 5 Tahun 2021; PERBUP Nomor 26 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERBUP Nomor 3 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum, dan Standardisasi Satuan Harga Barang Kebutuhan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2022.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi
penggunaan dan pemanfaatan kendaraan dinas maka perlu
dilakukan penataan Pengelolaan Kendaraan Dinas Pemerintah
Di Kabupaten Aceh Tenggara;
- bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi
penggunaan dan pemanfaatan kendaraan dinas maka perlu
dilakukan penataan Pengelolaan Kendaraan Dinas Pemerintah
Di Kabupaten Aceh Tenggara;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur 27 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan dan Pendistribusian, BAB III Penggunaan dan Pemeliharaan/Perawatan, BAB IV Penjualan Kendaraan Dinas, BAB V Ketentuan Laib-Lain, BAB VI Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2023.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD Kab. Bangkalan Tahun 2022 No. 10 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN KERJA SAMA PEMANFAATAN (KSP)
ABSTRAK:
Menimbang bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
pemanfaatan barang milik daerah sesuai Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu mengatur
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Kerja
Sama Pemanfaatan (KSP), dengan Peraturan Bupati.
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1
Tahun 201
peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Kerja
Sama Pemanfaatan (KSP), meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; prinsip umum; pemilihan dan penetapan mitra pemanfaatan barang milik daerah; tata cara tender; pihak pelaksana KSP; objek KSP; hasil KSP; jangka waktu KSP; perjanjian KSP; kontribusi tetap dan pembagian keuntungan; pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan; berakhirnya KSP; tata cara pelaksanaan KSP BMD yang berada pada pengelola barang; tata cara pelaksana KSP BMD yang berada pada pengguna barang; perpanjangan jangka waktu KSP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2022.
jumlah 35 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BERIT A DAERAH KABUP ATEN BULELENG T AHUN 2022 NO MOR 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, khususnya masyarakat di Daerah perlu ditumbuh kembangkan budaya gemar membaca melalui Perpustakaan.
b. bahwa Perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam, perlu dikembangkan dan didayagunakan keberadaannya.
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah wajib menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ,Undang-Undang Nomor 43 Tahun · 2007 ,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 ,Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021,
Pasal 1 Ketentuan Umum
Pasal 2 ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal28 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2022.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomer 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB II butir D angka 4 huruf m, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013
Pasal 1 Ketentuan Umum
Pasal 2 Ruang Lingkup
Pasal 4 Keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a
Pasal 7 Pendanaan Kebutuhan di luar Keadaan darurat dan/atau Keperluan Mendesak
Pasal 15 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2022.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 9 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 736
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat, Kendaraan Operasional, Kendaraan Operasional Lainnya, dan Peralatan Operasional Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas kedinasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menunjang kelancaran operasional perkantoran, maka dipandang perlu mengatur tentang Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat, Kendaraan Operasional, Kendaraan Operasional Lainnya, Dan Peralatan Operasional; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat, Kendaraan Operasional, Kendaraan Operasional Lainnya Dan Peralatan Operasional Tahun 2022.
UU No. 30 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PERPRES No. 33 Tahun 2020; PERDA No. 10 Tahun 2021.
Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat, Kendaraan Operasional, Kendaraan Operasional Lainnya, dan Peralatan Operasional Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
13 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 9 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa;
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP Nomor 47 Tahun 2015; Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Permendagri Nomor 1 tahun 2016; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
Dalam perbup ini diatur mengenai pengelolaan aset desa, dengan ruang lingkup terdiri dari jenis aset desa, asa pengelolaan aset desa, pengelola aset desa, pengelolaan aset desa, pembiayaan, ketentuan peralihan, ketentuan lain-lain. Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2022.
55 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD Kabupaten Sumenep No 8 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, diamanatkan untuk melakukan kodefikasi untuk mengamankan dan memberikan kejeiasan status kepemiiikan dan status penggunaan barang pada masing-rnasing pengguna barang di Iingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumenep tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
UU No 17 Tahun 2003;
UU No 1 Tahun 2004;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana teiah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 38 Tahun 2007;
PP No 71 Tahun 2010;
PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020;
Permendagri No 19 Tahun 2016;
Permendagri No 108 Tahun 2016;
Permendagri No 3 Tahun 2020;
Perda Kab. Sumenep No 8 Tahun 2020;
Perda Kab. Sumenep No 15 Tahun 2020;
Perbup Sumenep No 86 Tahun 2021;
Perbup Sumenep No 87 Tahun 2021;
Perbup Sumenep No 88 Tahun 2021;
Perbup Sumenep No 89 Tahun 2021;
Perbup Sumenep No 90 Tahun 2021;
Perbup Sumenep No 91 Tahun 2021;
Perbup Sumenep No 92 Tahun 2021;
Perbup Sumenep No 93 Tahun 2021;
Perbup Sumenep No 94 Tahun 2021;
Perbup Sumenep No 95 Tahun 2021;
Perbup Sumenep No 96 Tahun 2021;
Perbup Sumenep No 97 Tahun 2021;
Perbup Sumenep No 98 Tahun 2021;
Perbup Sumenep No 99 Tahun 2021;
Perbup Sumenep No 100 Tahun 2021;
Perbup Sumenep No 101 Tahun 2021;
Perbup Sumenep No 102 Tahun 2021;
Perbup Sumenep No 103 Tahun 2021;
Perbup Sumenep No 104 Tahun 2021;
Perbup Sumenep No 105 Tahun 2021;
Perbup Sumenep No 106 Tahun 2021;
Perbup Sumenep No 107 Tahun 2021;
Perbup Sumenep No 108 Tahun 2021;
Perbup Sumenep No 109 Tahun 2021;
Perbup Sumenep No 110 Tahun 2021.
Ruang lingkup Peraturan Bupati adalah:
a. Kodefikasi barang;
b. Kode lokasi; dan
c. Kode register.
Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud ditujukan bagi pemerintah daerah daiam melakukan kodefikasi yang menggambarkan kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode rincian objek, kode sub rincian objek dan kode sub-sub rincian objek barang milik daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sumenep Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kode Lokasi dan Kode Barang di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2015 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Raja Ampat Nomor 8 Tahun 2022
PUNGUTAN ATAS PENGGUNAAN FASILITAS TEMPAT GYM ALAT OLAH RAGA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD. No. 2022/8, LL Kab Raja Ampat: 8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PUNGUTAN ATAS PENGGUNAAN FASILITAS TEMPAT GYM ALAT OLAH RAGA
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu dilakukan penyesuaian. Sambil menunggu perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Pemerintah Daerah perlu mengatur pengelolaan tempat Rekreasi dan olah raga khususnya sarana olah raga berupa penggunaan alat olah raga milik Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat.
Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 tahun 2021.
Peraturan Bupati Raja Ampat ini mengatur mengenai Pungutan Atas Penggunaan
Fasilitas Tempat Gym Alat- Olah Raga;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2022.
Lamp 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 1 Tahun 2007; UU Nomor 6 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018; PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2016; PERBUP Nomor 15 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, Jenis Aset Desa. Asas Pengelolaan Aset Desa, Pengelola Aset Desa, Pengelolaan Aset Desa (Perencanaan,Penggunaan, Pemanfaatan, Pengadaan, pengamanan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Penataausahaan, Pelaporan, penilaian, Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian) dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2022.
40 hlm, Lampiran : 9 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
