Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Tahun 2014 No.4/ TLD No.2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gagak Rimang Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gagak Rimang Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 36 Tahun 1999; UU No 32 Tahun 2002; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP PengUU No 2 Tahun 2014; PP No 53 Tahun 2000; PP No 11 Tahun 2005; PP No 12 Tahun 2005; PP No 38 tahun 2007; Peraturan KPID Prov jateng No 2 Tahun 2005; Perda Kab Blora No 3 Tahun 2008; Perda Kab Blora NO 13 Tahun 2011
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan atas Perda Kab Blora No 12 Tahun 2013
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2014.
1.Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIIA PERTANGGUNGJAWABAN yang terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 35A; 2. Ketentuan Pasal 40 diubah.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN IZIN DAN TEKNIS PENYELENGGARAAN REKLAME
ABSTRAK:
Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum; Penyelenggaraan Reklame yang telah diatur melalui Peraturan Bupati Karo Nomor 287 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin dan Teknis Penyelenggaraan Reklame sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sehingga perlu diganti.
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016.
Jenis Reklame; Standar Reklame; Penataan Reklame; Titik Lokasi Reklame; Kewenangan Pemberian lzin; Tata Cara Pemasangan Reklame; Kewajiban Penyelenggara Reklame.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2019.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 4 Tahun 2017
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2017/No. 04
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir
ABSTRAK:
Dalam proses penyelenggaraan pemerintah harus bisa mewujudkan secara baik, terbuka, akuntabel serta keterbukaan informasi publik yang mampu memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga perlu adanya pedoman untuk mengelola pelayanan informasi di lingkungan pemerintah Kab. Toba Samosir, perlu menetapkan Peraturan Bupati Toba Samosir tentang Pedoman Pelayanan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Toba Samosir.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; INPRES No. 7 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 3 Tahun 2017; PERKOMINFO No. 1 Tahun 2010; PERDA Kab. Toba Samosir No. 5 Tahun 2016; dan PERBUP Toba Samosir No. 62 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Akses Informasi dan Dokumentasi, Hak dan Kewajiban, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kelengkapan PLID, Mekanisme Permohonan informasi Dan Dokumentasi, Pembinaan dan Pengendalian Penataan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID), Keberatan dan Sengketa Informasi serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS
ABSTRAK:
media cetak/elektronik/ merupakan wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini yang dapat menumbuhkembangkan, interaksi positif dalam mendukung tercapainya pembangunan di Daerah; informasi merupakan salah satu kebutuhan
pokok masyarakat dalam lingkungan sosialnya, sehingga menjadi bagian integral dalam proses kemajuan pembangunan dan ketahanan Daerah; dalam rangka penyebarluasan informasi melalui media cetak/elektronik/ online sebagai wujud pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang bertanggung jawab, maka perlu dilakukan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan media massa; berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Perusahaan Pers.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
KETENTUAN UMUM
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
RUANG LINGKUP
KERJASAMA DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS
PERSYARATAN KERJASAMA
TATA CARA KERJASAMA DAERAH
BENTUK PENYEBARLUASAN INFORMASI
HAK DAN KEWAJIBAN
HASIL KERJASAMA
TATA CARA PEMBAYARAN
SUMBER PEMBIAYAAN
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA
TANGGUNG JAWAB
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2021.
13
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik
ABSTRAK:
bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting pemerintahan demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik; bahwa untuk memaksimalkan pemenuhan hak atas informasi maka pemerintah daerah wajib melaksanakan pemenuhan hak untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat di Kabupaten Ngada; bahwa pengaturan tentang penyelenggaraan keterbukaan informasi publik adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pemerintah daerah serta untuk mengoptimalkan hak atas informasi dan meningkatkan peran badan publik dalam memberi dan memperoleh informasi di Kabupaten Ngada; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor Nomor 69 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Hak dan Kewajiban; III. PPID Pada Pemerintah Daerah; IV. PLID; V. Mekanisme Permohonan Informasi dan Dokumentasi; VI. Komisi Informasi Kabupaten; VII. Pendanaan; IX. Laporan dan Evaluasi; X. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2019.
20 halaman; 2 halaman lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN WARALABA, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD./2017.No.4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN WARALABA, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
ABSTRAK:
a. bahwa penyelenggaraan waralaba, pusat perbelanjaan dan toko modern harus lebih proporsional dan lebih melindungi pasar tradisional serta masyarakat usaha kecil dan menengah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;
1.Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2.UU No.5 Tahun 1999;3.UU No.8 Tahun 1999 ;4.UU No.20 Tahun 2008 ;5.UU No.7 Tahun 2014 ;6.UU No.23 Tahun 2014 ;7.PP No. 44 tahun 1997;8.PP No. 42 Tahun 2007 ;9.PP No.112 Tahun 2007 ;10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/MDAG/PER/10/2012 ;11.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/2013 ;12.Perda Kab Pandeglang No.8 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2010/No.17, TLD/No17
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Manakarra Kabupaten Mamuju
ABSTRAK:
lembaga penyiaran adalah media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya,politik dan ekonomi yang memilki keunggulan dalam percepatan penyebarluasan informasi dan juga berfungsi sebagai media hiburan, media pendidikan bagi masyarakat serta menjadi kontrol dan perekat sosial. Media penyiaran radio merupakan media yang sangat efektif dalam upaya pemerataan penyebarluasan informasi yang tepat, cepat dan aktual serta memiliki jangkauan yang luas sehingga dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat khususnya bagi warga pedesaan yang belum terjangkau media lainnya. Untuk kepentingan pemerataan penyebarluasan informasi yang cepat,tepat dan aktual dengan jangkauan yang luas tersebut maka perlu mendirikan lembaga penyiaran publik lokal di Kabupaten Mamuju sebagai lembaga penyiaran radio yang independen dan non komersial.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.36 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2002; UU No.10 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; PP No.11 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006; Kepmen Perhubungan No.KM 15 Tahun 2003.
dalam PERDA ini diatur mengenai bentuk, kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga Penyiaran Publik Lokal dan tata kerja LPPL.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2010.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa media sosial merupakan salah satu
sarana informasi bagi masyarakat yang
digunakan sebagai salah satu bentuk layanan
informasi publik dalam penyampaian konten
informasi secara efektif dan efisien; bahwa dalam rangka pengelolaan dan
pemanfaatan informasi melalui media sosial
diperlukan Pedoman Pengelolaan Media Sosial di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Bupati Klaten Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 52 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas dan prinsip, manfaat dan sasaran, pengelolaan media sosial, sarana prasarana, jenis media sosial, laporan dan evaluasi, biaya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
15 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
