Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa adanya perubahan asumsi atas belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022 khususnya gaji PPPK sehingga menyebabkan perlu dilakukan pergeseran anggaran antar beberapa jenis belanja pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
- Undang-Undang Nemor 25 Tahur 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur;
Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023.
- Ketentuan Pasal 13 diubah;
Ketentuan Pasal 73 diubah;
Diantara Pasal 74 dan Pasal 75 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 74A dan 74B.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2022.
Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengesahan Perjanjian Kredit antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Kabupten Blora telah mendapatkan
persetujuan melaksanakan pinjaman daerah jangka
menengah berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Blora Nomor: 900/41/2021
tentang Persetujuan Pinjaman Daerah pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora
Tahun Anggaran 2022; bahwa Pemerintah Kabupaten Blora telah
menandatangani Perjanjian Kredit antara PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dan Pemerintah
Kabupaten Blora pada tanggal 31 Mei 2022; bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, setiap
Perjanjian Pinjaman Daerah yang dilakukan pemerintah
daerah merupakan dokumen publik diumumkan dalam
berita daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan
Perjanjian Kredit Antara PT. Bank Pembangunan Daerah
Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten Blora;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengesahan perjanjian kredit antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Blora Nomor 021 yang telah ditandatangani pada tanggal 31 Mei 2022 yang naskah aslinya sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2022.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan Nomor 15 Tahun 2022
perubahan - perbup nomor 42 tahun 2020 - perjalanan dinas - dalam negeri - pejabat daerah - asn - pihak lain - pemrintah kabupaten asahan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PIHAK LAIN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
ABSTRAK:
Bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu menambah unsur pelaksana surat perjalanan dinas dalam komponen sewa kendaraan dalam kota pada saat melaksanakan perjalanan dinas;
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012, Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008, dan Peraturan Bupati Asahan Nomor 42 Tahun 2020 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 1 Tahun 2022
Dalam Peraturan ini diatur tentang : Perubahan atas Ketentuan ayat (7) Pasal 8 Peraturan Bupati Asahan Nomor 42 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
Mengubah Perbup Nomor 42 tahun 2020 tentang Perjalan DInas Dalam Negri bagi Pejabat negara, Pejabat Daerah, Paratur Sipil Negara dan Pihak Lain dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan
4 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik melalui Program Bupati Ngantor di Kampung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta peningkatan potensi Sumber Daya Daerah Kabupaten Lampung Tengah memerlukan Inovasi Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; bahwa dalam rangka memudahkan pelayanan kepada masyarakat, salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah adalah dengan melaksanakan Program “BUNGA KAMPUNG” yaitu Bupati Ngantor di Kampung sebagai salah satu inovasi daerah Kabupaten Lampung Tengah
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2021
Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah (a) sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Publik melalui Program “BUNGA KAMPUNG” (Bupati Ngantor dikampung di Kabupaten Lampung Tengah (b) memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (c) sebagai Pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Penyelenggara Pelayanan Publik. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah (a) memberikan pelayanan dan informasi langsung kepada masyarakat terkait dengan pelayanan yang diperlukan (b) memberikan pelayanan prima yang cepat, efisien dan tranparan, dan tidak dipungut biaya (c) mendekatkan Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan memperpendek rentang kendali (d) Menjalin persatuan dan kesatuan masyarakat agar tidak bisa dipecah belah oleh pihak-pihak tertentu. Sasaran dari Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya sinkronisasi dan sinergi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2022.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 7
Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus
Fisik Tahun Anggaran 2022, Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan
dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau serta
terjadinya pergeseran antar objek dalam jenis yang sama
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun
2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2021; Peraturan Bupati Klaten Nomor 72 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 2, perubahan Pasal 5.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2021 diubah.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Ina
ABSTRAK:
Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan Umum Daerah Tirta Nusa Ina perlu didukung oleh organ dan pegawai Perumda. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Ina perlu disusun struktur organisasi dan tata kerja.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 02 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai ketentuan umum, kedudukan tugas pokok dan fungsi, organisasi, cabang pelayanan, organisasi cabang pelayanan, tata kerja dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2022.
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2022
PERBUP Kab. Majalengka No. 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak,Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Majalengka
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap
pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan
pendidikan kesetaraan yang bermutu, Pemerintah
Daerah mengalokasikan Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah; bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026,
membebaskan biaya kelompok belajar Paket A, Paket B
dan Paket C merupakan bagian dari program unggulan
Bupati; bahwa agar dalam penggunaan dana bantuan
operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan
lancar, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu
menyusun petunjuk teknis pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penerima Dana
Bab III Besaran Alokasi Dana
Bab IV Komponen Penggunaan Dana
Bab V Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Dana
Bab VI Pendanaan
Bab VII Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi
Bab VIII Ketentuan Lain-Lain
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun 2023.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
Ketentuan Umum; SSH, SBU, ASB, dan HSSPK; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2022
PERBUP Kab. Sleman No. 34.2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Bupati Nomor 53.1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Sleman No. 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Bupati Nomor 53.1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022
PERBUP Kab. Sleman No. 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbup Sleman Nomor 53.1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 53.1 Tahun 2021 Tentang Penajabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 10/KM.7 /2022 tentang Pemotongan Dana
Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama
Atas Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik Di Rekening
Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran
2021, perlu melakukan pemotongan rekening
pendapatan Dana Alokasi Umum dan pemotongan
rekening belanja tidak terduga sebesar
Rp4.437.618.720,00 (empat miliar empat ratus tiga
puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu tujuh
ratus dua puluh rupiah); b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal
Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ hal
Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi
dan N omenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah Terkait Dana Alokasi Khusus, Dana
Bagi Hasil Dana Reboisasi, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau Tahun Anggaran 2022, Usulan
Kemendikbudristek dan Kemenkes, perlu melakukan
penyesuaian anggaran kegiatan sesuai hasil pemetaan
menu kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;c. bahwa berdasarkan Berita Acara Perubahan Program
dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dana
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada
Kabupaten Sleman Urusan/Kewenangan Kebudayaan,
Kelembagaan, Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2022,
perlu dilakukan penyesuaian anggaran;d. bahwa untuk memenuhi kekurangan anggaran insentif
tenaga kesehatan penanganan COVID-19 pada RSUD
Sleman, perlu melakukan penambahan anggaran pada
rekening belanja insentif tenaga kesehatan penanganan
COVID-19 yang diambilkan dari rekening belanja tidak
terduga sebesar Rp4.812.500.000,00 (empat miliar
delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah); e. bahwa berdasarkan usulan revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dalam rangka tertib administrasi
keuangan perlu dilakukan penyesuaian anggaran;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950;3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11
Tahun 2016 ebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1
Tahun 2020 ; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7
Tahun 2021 ; 9. Peraturan Bupati Nomor 53.1 Tahun 2021 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12
Tahun 2022
Materi Pokok: Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.1 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 iubah sebagai berikut:
1. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
2. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.3. Lampiran III diubah sehingga berbunyi se bagaimana tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
4. Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2022.
Peraturan yang diubah Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.1 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Halaman: 6 hlm, Lampiran: 524 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat