Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
ABSTRAK:
Dalam rangka mengintegrasikan responsif gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah, perlu stratego dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; PERMENEG PPPA No. 11 Tahun 2011; PERDA No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 1 Tahun 2017; PERDA No. 5 Tahun 2019; PERBUP No. 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP No. 63 Tahun 2019; PERBUP No. 8 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, prinsip dan tujuan, ruang lingkup dan sasaran, sinkronisasi perencanaan penganggaran dan kerangka PPRG dalam siklus anggaran kinerja, mekanisme penyusunan PPRG, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
9 hlm, Lampiran : 3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 56 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2020 tentang Standarisasi Biaya Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan akuntabilitas pelaksanaan APBD Kab Kendal TA 2021 sesuai ND Kepala Badan Keuangan Daerah Kab Kendal No 028/2823/2021 tanggal 20 September 2021 Perihal Pengantar Draf Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kab Kendal, maka Peraturan Bupati Kendal No 80 Tahun 2020 tentang Standarisasi Biaya TA 2021 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kab Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Kendal No 46 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas )Perbup Kendal No 80 Tahun 2020 tentang Standarisasi Biaya TA 2021 di Lingkungan Pemerintahan daerah Kab kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Ketiga atas Perbup kendal No 80 tahun 2020 tentang Standarisasi Biaya TA 2021 di Lingkungan Pemda Kab Kendal;
UU No 13 Tahun 1950; UU no 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU no 5 tahun 2014; UU no 6 Tahun 2014; UU no 23 Tahun 2014; PP no 32 Tahun 1950; PP No 16 Tahun 1976; PP No 109 Tahun 2000; PP No 18 Tahun 2016; PP No 18 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 73 tahun 2011; Perpres No 16 Tahun 2018; Perpres No 33 Tahun 2020; Permenkeu No 125/PMK.05/2009; Permnekeu No 113/PMK.05/2012; Permendagri no 29 Tahun 2016; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kab Kendal No 11 Tahun 2007; Perda Kab Kendal No 6 Tahun 2016; Perda Kab Kendal No 8 Tahun 206; Perbup Kendal No 80 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (1) Pasal 11, ayat (1) Pasal 12, Lampiran Ii dan Lampiran IV.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2021.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2020 diubah.
75 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 56 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengadaan Barang/JasaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Brebes Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya kegiatan baru yang belum tercantum dalam buku standarisasi, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 065 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2017 perlu disesuaikan
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008;Peraturan Bupati Brebes Nomor 065 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : perubahan atas Perbup Brebes No 65 Tahun 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 56 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Tim
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten
Brebes;
Undang–Undang 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Bab III Tugas
Bab IV Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Bab V Pembiayaan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2022.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 56 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 56, BD Tahun 2018/ No. 56
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Daerah Yang Lain Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa pemerintah daerah dapat menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah aerah lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf g dan Pasal 47 Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah, sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah kabupaten/kota dapat menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perwako tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemda Lian yang Bersumber dari APBD;
UU No 17 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 24 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011; Uu No 23 Tahun 2014; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 22 Tahun 2008; PP No 71 Tahun 2010; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2009; Perda Kota Magelang No 3 Tahun 2016; Permendagri No 13 Tahun 2006;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang bantuan keuangan bersifat khusus, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2018.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 56 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Audit Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana
ABSTRAK:
a. bahwa guna penilaian program dan kegiatan Perangkat Daerah
agar pertanggungjawabannya berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis guna perbaikan atas sistem dan pengelolaan program dan kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana, maka sesuai keten tuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu mengatur pedoman teknis audit kinerja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Audit Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;
Dasar hukum peraturan ini adalah:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; eraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan / Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Materi pokok peraturan ini adalah:
1. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis bagi APIP pada Inspektorat agar memiliki kesamaan persepsi dan keseragaman metodologi sesuai standar audit dalam melaksanakan Audit Kinerja;
2. Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi: a. pendahuluan; b. gambaran umum Audit Kinerja; c. perencanaan Audit Kinerja; d. pelaksanaan Audit Kinerja; e. komunikasi hasil audit; dan f. penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
61
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 56 Tahun 2022
PERBUP Kab. Ketapang No. 34 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI DALAM DAN DI LUAR KANTOR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium dan Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor
ABSTRAK:
bahwa standar harga satuan biaya honorarium dan rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium dan Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium dan Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan ini merubah lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 27 TAHUN 2020
3 halaman peraturan dan 36 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2021
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU Darurat No.10 Tahun 1957; UU No.39 Tahun 1999; UU No.16 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; PP No.42 Tahun 2013; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.22 Tahun 2020; Perda Prov. Kaltim No.5 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Kerjasama, Pemberian Bantuan Hukum, Standar Bantuan Hukum Litigasi, Standar Bantuan Hukum Non Litigasi, Pendokumentasian Hukum, Tata Cara Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum, Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Pengawasan dan Pelaporan, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2021.
38 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman
Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka mengurangi tingkat
pengangguran dan kemiskinan, Pemerintah Daerah
menyelenggarakan perluasan kesempatan kerja
yang menitikberatkan pada peran, partisipasi dan
pemberdayaan masyarakat melalui
penyelenggaraan padat karya infrastruktur dalam
kegiatan pembangunan; bahwa untuk efektivitas dan kelancaran
pelaksanaan padat karya infrastruktur, perlu
disusun pedoman pelaksanaannya.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Nomor 8 Tahun 2018.
Materi Pokok: Prinsip, Jenis Kegiatan, dan Kriteria Padat Karya Infrastruktur, Pengajuan Proposal Kegiatan, Perencanaan, Pelaksanaan Kegiatan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian, Pendanaan, Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2022.
Jumlah halaman: 12 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 56 Tahun 2020
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 156/PMK.07 /2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019
tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11
Tahun 2019 tentang Prioritas Dana Desa Tahun Anggaran 2020
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Dana Desa
Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan
Bupati Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun
Anggaran 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara
Nomor 10 Tahun 2020 ten tang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 2. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 3. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 4. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 5. Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 6. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 7. Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2014 8. Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2020 9. Peraturan Pernerintah Nornor 43 Tahun 2014 10. Peraturan Pernerintah Nornor 60 Tahun 2014 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07 /2019 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun
2019 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun
2020 24. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 23 Tahun 2019 25. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 43 Tahun 2019 26. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 54 Tahun 2020
MENGATUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2020.
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
