Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Registrasi Destinasi Wisata
ABSTRAK:
Bahwa dalam mendukung pelaksanaan pengawasan
dan pengendalian kepariwisataan di Kabupaten Bantul,
perlu diatur pedoman Registrasi Destinasi Wisata.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun
2015.
Materi pokok : registrasi destinasi wisata, tata cara registrasi, pengelola destinasi wisata, pengawasan dan pengendalian dan pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2021.
Jumlah Halaman : 6 HLM; Lampiran : 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 81 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Tambah Uang untuk Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten dan Pelaksanaan Festival Gedongsongo pada Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan WIsata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota di Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempromosikan kawasan strategis
pariwisata Kabupaten Semarang, khususnya kawasan
Candi Gedongsongo yang menjadi kawasan wisata
unggulan Kabupaten Semarang, perlu melaksanakan
Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata
Kabupaten dan Festival Gedongsongo; bahwa agar dalam pelaksanaan Pengelolaan Kawasan
Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten dan Pelaksanaan
Festival Gedongsongo dapat terlaksana dengan
pembiayaan yang tidak dapat dicukupi dengan dana
Uang Persediaan ataupun Ganti Uang, perlu ditetapkan
penggunaan dana Tambah Uang pada belanja Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata
Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dan Fasilitasi
Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar
Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota di Dinas Pariwisata
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati
Semarang Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021, disebutkan
bahwa ketentuan penggunaan Tambah Uang harus
mendapat persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah dan memperhatikan rincian kebutuhan dan
waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan
Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana
Tambah Uang Untuk Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan
Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten Dan Pelaksanaan
Festival Gedongsongo Pada Sub Kegiatan
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan
Prasarana Dalam Pengelolan Kawasan Wisata Strategis
Pariwisata Kabupaten/Kota Dan Fasilitasi Kegiatan
Pemasaran Pariwisata Baik Dalam Dan Luar Negeri
Pariwisata Kabupaten/Kota Di Dinas Pariwisata
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 93 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran dana tambah uang untuk pelaksanaan pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten dan pelaksanaan festival Gedongsongo pada Sub Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota di Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 beserta waktu penggunaannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2021.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 80 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Desa Wisata
ABSTRAK:
Penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan tetap melestarikan kepribadian bangsa dan terpeliharanya nilai-nilai agama, sosial, budaya dan lingkungan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya divesifikasi obyek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan. Dalam pengembangan pariwisata kerakyatan, perlu dibentuk wisata pedesaan yang dapat menjadi proyek percontohan bagi kawasan lainnya. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum peraturan ini adalah UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PERPRES No. 19 Tahun 2015; INPRES No. 16 Tahun 2005; PERDA No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 1 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, penetapan desa wisata, tujuan, sasaran dan fungsi, tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, pemanfaatan dan pengembangan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2021.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 80 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD Tahun 2021 No. 81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden Pada Dinas Pemuda, Olahraga, kebudayaan dan Pariwisata
ABSTRAK:
Bahwa Standar Pelayanan Minimal (8PM) merupakan
ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar
yang berhak diperoleh masyarakat dan merupakan
bagian dari pelaksanaan urusan wajib Pemerintah
Daerah. Standar Pelayanan Minimal harus menjamin
akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar
dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Lokawisata Baturraden pada
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, Standar
Pelayanan Minimal ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2009 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10
Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2020; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 4 7
Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipatuhi oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden. Tujuan peraturan ini mencakup peningkatan layanan umum destinasi wisata, profesionalisme dalam pengelolaan, dan konsistensi dalam perencanaan, pengendalian, serta pertanggungjawaban. Materi pokok mencakup definisi, maksud, tujuan, ruang lingkup, jenis pelayanan, komponen standar pelayanan, perubahan, pelaksanaan pelayanan, pembinaan dan pengawasan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
81 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 79 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD Tahun 2021 No. 80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturaden Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2023
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mencapai hasil yang efektif, efisien,
ekonomis, transparan dan bertanggungjawab, maka
dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah perlu
didukung dengan perencanaan yang berkualitas, salah
satu pendekatan dalam penyusunan perencanaan jangka
menengah adalah melalui perencanaan strategis. Dengan terusunnya rencana strategis Badan
Layanan Lokawisata Baturraden diharapkan dapat
memberikan landasan kebijakan pembangunan ke depan
yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana
Bisnis dan Anggaran (RBA) dalam rangka mewujudkan
Visi dan Misi Bupati. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Da1am Negeri Republik Indonesia
Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyurnas Nomor 7 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kab. Banyumas No. 10 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1
Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Banyumas No. 7 Tahun 2021; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERBUP Banyumas No. 47 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : maksud penyusunan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden adalah untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD UPT Lokawisata Baturraden
dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja yang akan
dicapai dengan menggunakan teknis, anaJisis bisnis.
Tujuan penyusunan Renstra BLUD UPT Lokawisata Baturraden adalah:
a. sebagai road map dalam mengarahkan kebijakan aJokasi sumber daya
BLUD UPT Lokawisata Baturraden untuk pencapaian Tujuan dan
Sasaran BLUD UPT Lo-kawisata Baturraden rlan Pc:merw.ta.h Da:erah;
b. sebagai pedoman dan/atau alat pengendalian organisasi terhadap
penggunaan anggaran; dan
c. untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh
sumber daya manusia BLUD UPT Lokawisata Baturraden daJam
meningkatkan Kinerja sesuai dengan standar manajemen dan mutu
layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
72 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 78 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, BD Tahun 2021 No. 79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturaden Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pola Tata Kelola
Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan Badan Layanan
Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10
Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1
Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7
Tahun 2021; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2019 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman
mengenai Pola Tata Kelola serta akuntabilitas dan transparansi pada
pelaksanaan BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, yaitu:
a. meningkatkan profesionalisme pengelolaan destinasi wisata Daerah secara
lebih efektif dan efisien, kualitas pelayanan, Fleksibilitas dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan, serta optimalisasi dalam pemanfaatan teknologi;
b. meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi
serta sumber daya manusia pada BLUD UPT Lokawisata Baturraden; dan
c. mendorong pengelolaan destinasi wisata Daerah secara profesional,
transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan
kemandirian organ BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
58 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 71 Tahun 2021
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 04 Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2021, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga
UU No.12 Tahun 1999, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PermenPariwisata No. 21 Tahun 2016, PermenPORA No. 33 Tahun 2016, PERDA No.18 Tahun 2016,
Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas
Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.
Halaman 18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 70 Tahun 2021
Pariwisata dan KebudayaanPemuda dan Olah RagaStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 90 Tahun 2019 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KUBU RAYA
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD.2021/NO.70, LL Kab. Kubu Raya : 13 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016;
Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Serta Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Pelaporan; Pembiayaan; Kepegawaian; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2021.
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 90 Tahun 2019
2 halaman dan 11 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 70 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Muatan Lokal Bahasa Sunda
ABSTRAK:
bahwa kualitas pemahaman dan penggunaan bahasa, sastra dan aksara sunda sebagai sarana komunikasi dan ekspresi budaya memperlihatkan kondisi yang semakin menurun; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) Undangundang Nomor 24 Tahun 2OO9 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta lagu Kebangsaan, Pemerintah Daerah wqiib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra. Daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagran dari kekayaan Budaya Indonesia; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Muatan lokal Bahasa Sunda;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelaksaan pembelajaran, pengawasan monitoring dan evaluasi, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2021.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 67 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Tambah Uang untuk Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kunjungan
wisatawan di Kabupaten Semarang, perlu melaksanakan
Pelatihan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif, meliputi Pelatihan Tata Kelola
Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata, Pelatihan
Pengelolaan Desa Wisata, dan Pelatihan Peningkatan
Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner di Destinasi
Pariwisata; bahwa agar dalam pelaksanaan Pelatihan Kompetensi
Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
dapat terlaksana dengan pembiayaan yang tidak dapat
dicukupi dengan dana Uang Persediaan ataupun Ganti
Uang, perlu ditetapkan penggunaan dana Tambah Uang
pada belanja Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi
Pariwisata Kabupaten/Kota Dan Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
di Dinas Pariwsata Kabupaten Semarang Tahun
Anggaran 2021; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati
Semarang Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021, disebutkan
bahwa ketentuan penggunaan Tambah Uang harus
mendapat persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah dan memperhatikan rincian kebutuhan dan
waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan
Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana
Tambah Uang Untuk Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan
Kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan
Ekonomi Kreatif Pada Sub Kegiatan Pengembangan
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dan Peningkatan
Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan
Pariwisata Di Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang
Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 93 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran dana tambah uang untuk pelaksanaan pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif pada sub kegiatan pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 beserta waktu penggunaannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2021.
7 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
