Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - Standar/Pedoman
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD Kabupaten Minahasa Tahun 2023 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunann Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 15 Tahun 2023.
Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2022
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2023
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia, Pangan, Pertanian dan Peternakan
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2023 Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Pertanian
ABSTRAK:
a. bahwa unit pelaksana teknis daerah mempunyai fungsi sebagai penyelenggara penyuluhan pertanian dan sebagai tempat pertemuan para penyuluh pertanian, pelaku utama, pelaku usaha, serta sebagai koordinasi pembangunan pertanian dan sinkronisasi pertanian di kecamatan; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian.
UU No. 33 Tahun 2003; UU No. 16 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2009; PERDA No. 5 Tahun 2016.
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Pertanian
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2023.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2023
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYAI.URAN ALOKASI DANA DESA
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYAI.URAN ALOKASI DANA DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat
(SJ dan Pasa.1 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturon Pelnksruman Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dcsa, sebagaimana telah diubah
beberapa kaJi terakhir dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2021 tentang Baden Usaha Mihk, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan
Pcnyaluran Alokasi Dana Desa.
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun
1959 tentang
Pcmbentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (l.embaran
Negnra Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan l.cmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
18221;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembcntukan Peraturan Peruodang-undangan (l.cmbaran
Negnra Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan l..cmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan etas
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pcmbcntukan Pcraturan Pcrundang
Undangnn
(1.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan l.cmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
4. Pcraturan Pcmerinta.h Nomor 43 Te.bun 2014 tentang
Pcraturan Pelaksanae.n Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Dese. (Lembaran Negara Republik Indonesia
Te.hun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republilc Indonesia Nomor 5539), sebagairnane. telah
diube.h beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pcmerintah Nomor 11 Te.hun 2021 tentang Badan Uaaha
Mihk Desa (Lembe.ran Negara Republik Indcnesia Tahun
2021 Nomor 21, Te.mbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);
5. Pcraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolae.n Keuange.n Daerah
(Lembe.ran Negara
Republik lndcnesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun
2020 tentang Pcmbenlukan dan Susunan Pcrangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun
2020 Nomor 6);
7. Pcratumn Daerah Kabupaten Pin rang Nomor 5 Tahun
2021 tentang Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
De.erah Kabupaten PinrangTahun 2021 Nomor 51.
8. Pcraturan Daerah Kabupaten Pinrong Nomor 7 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pinrong Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 7);
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : RUANG LINGKUP
BAB III : PENGALOKASIAN
BAB IV : PENYALURAN
BAB V : MEKANISME PENYALURAN ADD
BAB VI : PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BAB VII : PUBLIKASI
BAB VIII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB IX : SANKSI
BAB X : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2023.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pinrang
Nomor 5 Tahun 2022 tcntang Penctapan Besa.ran dan tata cara pcmbagian scrta
pcdoman teknis pcnggunaan ADD Kabupatcn Pinrang tahun anggarsn 2022
(Lembaran Senta Daerah Kabupatcn Pinmng Tahun 2022 Nomor 5), dinyatakan
tidak berlaku.
60
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggabungan Sekolah Negeri
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan data satuan pendidikan pada tingkat SD dan SMP yang berstatus sekolah negeri lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa, terdapat sekolah yang memiliki jumlah siswa yang sangat minim serta berdekatan dengan sekolah lain yang setingkat;
b. bahwa untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk pemerataan dan perluasan akses,
peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas pengelolaan pendidikan, maka perlu mengatur ketentuan penggabungan satuan pendidikan pada tingkat SD dan SMP yang berstatus sekolah negeri lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggabungan Sekolah Negeri Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 11 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telahdiubah dengan PP No. 4 Tahun 2022; PP No. 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Permendikbud No. 36 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendikbud No. 32 Tahun 2022;
Perbup ini mengatur persyaratan meliputi penggabungan sekolah, mekanisme penggabungan sekolah, sarana dan prasarana penggabungan sekolah, tenaga
pendidikan dan kependidikan, serta peserta didik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2023.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efesien guna meningkatkan kinerja dan
pelayanan publik yang berkualitas, perlu penyederhanaan birokrasi yang meru pakan bagian dari pelaksanaan
reformasi birokrasi;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini,
sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 69 Tahun
1958, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016,Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021,
Pasal I Peraturan Bupati Tentang Perubahan,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2023.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah
47 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tarif Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyesuaikan tata cara penetapan tarif
air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Padang Pariaman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan
Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71
Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air
Minum, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tarif
Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Padang Pariaman perlu dicabut;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Tarif Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Padang Pariaman;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 , Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016, Peraturan Daerah Tk. II Padang Pariaman Nomor 03 Tahun
1990
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman (Berita Daerah Kabupaten
Padang Pariaman Tahun 2015 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
lagi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2023.
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman
2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, yang merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi maka perlu dilakukan
penyederhanaan birokrasi;
b. bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan serta penyusunan sistem kerja, agar lebih
meningkatkan kinerja dan pelayanan publik yang berkualitas;
c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf
Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016
KETENTUAN UMUM,PENETAPAN,KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2023.
-
-
45 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Takalar Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedomanan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
ABSTRAK:
Dalam rangka pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kegiatan khusus lainnya agar
berdayaguna dan berhasilguna secara tertib administrasi, perlu diatur Pedoman Biaya Penunjang
Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022; PP Nomor 109 Tahun 2000; Permendagri Nomor 77 Tahun
2020.
Dalam Peraturan Bupati diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM: Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Wakil Bupati, Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Biaya Penunjang Operasional, BAB II RUANG LINGKUP, BAB III PENGANGGARAN, BAB IV PENGGUNAAN, BAB V PERTANGGUNGJAWABAN, BAB VI KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2023.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2023
TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab V Huruf T angka
1 huruf h lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu mengatur Tata Cara Penganggaran dan
Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran dengan
Peraturan Bupati
UU No.28 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, UU No.1 Tahun 2022, PP No.109 Tahun 2000, PP No.71 Tahun 2010, PP No.18 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2019, PP No.16 Tahun 2018, Permendagri No.64 Tahun 2013, Permendagri No.70 Tahun 2019, Permendagri No.77 Tahun 2020, PERDA No.1 Tahun 2022, PERDA No.7 Tahun 2022
Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Penganggaran
Dan Pelaksanaan Belanja Yang Melampaui Tahun
Anggaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
Halaman 7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tuntutan Anggaran 2023.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektivitas akuntabilitas pengelolaan dana pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Belitung Timur, perlu memberikan Dana Bantuan dan Pedoman Tata cara Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Belitung Timur TA 2023 sehingga perlu ditetapkan dengan PERBUP.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022.
PERBUP ini mengatur mengenai Pedoman Pemberian Dana Bantuan yang meliputi Ketentuan Umum, Rincian Objek Penggunaan, Mekanisme Pengelolaan, dan Besaran Bantuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2023.
12
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
