Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2023

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYAI.URAN ALOKASI DANA DESA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : RUANG LINGKUP BAB III : PENGALOKASIAN BAB IV : PENYALURAN BAB V : MEKANISME PENYALURAN ADD BAB VI : PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB VII : PUBLIKASI BAB VIII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX : SANKSI BAB X : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2023 tentang TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYAI.URAN ALOKASI DANA DESA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pinrang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Pinrang

Tanggal Penetapan

20 Januari 2023

Tanggal Pengundangan

20 Januari 2023

Tanggal Berlaku

20 Januari 2023

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 2

Subjek

DANA DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pinrang

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 115 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYAI.URAN ALOKASI DANA DESA
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 2
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYAI.URAN ALOKASI DANA DESA
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (SJ dan Pasa.1 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturon Pelnksruman Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dcsa, sebagaimana telah diubah beberapa kaJi terakhir dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baden Usaha Mihk, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pcnyaluran Alokasi Dana Desa. I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pcmbentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (l.embaran Negnra Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan l.cmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 18221; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembcntukan Peraturan Peruodang-undangan (l.cmbaran Negnra Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan l..cmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan etas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pcmbcntukan Pcraturan Pcrundang Undangnn (1.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan l.cmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Pcraturan Pcmerinta.h Nomor 43 Te.bun 2014 tentang Pcraturan Pelaksanae.n Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dese. (Lembaran Negara Republik Indonesia Te.hun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5539), sebagairnane. telah diube.h beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pcmerintah Nomor 11 Te.hun 2021 tentang Badan Uaaha Mihk Desa (Lembe.ran Negara Republik Indcnesia Tahun 2021 Nomor 21, Te.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 5. Pcraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolae.n Keuange.n Daerah (Lembe.ran Negara Republik lndcnesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pcmbenlukan dan Susunan Pcrangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6); 7. Pcratumn Daerah Kabupaten Pin rang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran De.erah Kabupaten PinrangTahun 2021 Nomor 51. 8. Pcraturan Daerah Kabupaten Pinrong Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrong Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 7); BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : RUANG LINGKUP BAB III : PENGALOKASIAN BAB IV : PENYALURAN BAB V : MEKANISME PENYALURAN ADD BAB VI : PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB VII : PUBLIKASI BAB VIII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX : SANKSI BAB X : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2023. Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pinrang Nomor 5 Tahun 2022 tcntang Penctapan Besa.ran dan tata cara pcmbagian scrta pcdoman teknis pcnggunaan ADD Kabupatcn Pinrang tahun anggarsn 2022 (Lembaran Senta Daerah Kabupatcn Pinmng Tahun 2022 Nomor 5), dinyatakan tidak berlaku. 60

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2023

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYAI.URAN ALOKASI DANA DESA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT