Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2019

Menemukan 19.933 peraturan dalam 0,085 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 41 Tahun 2019

PEDOMAN PEMBERANGKATAN UMRAH BAGI MASYARAKAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERPRESTASI

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Standar/Pedoman

Download :
NOMOR 41 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

STANDAR/PEDOMAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2019

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERANGKATAN UMRAH BAGI MASYARAKAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERPRESTASI

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pemberian penghargaan berupa pemberian kesempatan menunaikan ibadah umrah bagi Masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil serta Non Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa atau cipta yang bermanfaat untuk pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka perlu menetapkan Pedoman Pemberangkatan Umrah Bagi Masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil serta Non Pegawai Negeri Sipil yang Berprsetasi
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922 ) ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Thhun 2009 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4967); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
(1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum pemberangkatan umrah bagi Masyarakat dan PNS serta Non PNS yang berprestasi; (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberangkatan umrah bagi masyarakat dan PNS serta Non PNS yang berprestasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2019.
5

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2019

Pengelolaan Senjata Api Dinas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Permendag No. 41 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 41 Tahun 2019

Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kota Banjar

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Banjar No. 51 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja

Download :
PERWAL NOMOR 41 TAHUN 2019 TTG STANDAR ANALISIS BELANJA.pdf

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 41, BD 2019/41

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kota Banjar

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 198 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dan bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis ditetapkan dengan Perkada, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kota Banjar.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Tujuan ASB, Penerapan ASB, Jenis ASB, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
14 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 41 Tahun 2019

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Ciamis No. 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

Download :
41 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS DAERAH_compressed.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 41 Tahun 2019

Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
952019-0041.pdf

Abstrak

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTAYASA - PENGADAAN BARANG/JASA

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 41, BD.2019/No.41

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa

ABSTRAK:

bahwa pengadaan barang/jasa Perusahaan Umum Daerah Air Min um Tirtayasa rnempunyai peran dalam peningkatan pelayanan publik; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2018;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ruang lingkup, tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa, pelaku pengadaan barang/jasa, perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola, pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalul penyedia, pengadaan khusus, usaha kecil, produk dalam negeri, dan berkelanjutan, pengadaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, sumber daya manusia, pengawasan, pengaduan, sanksi, dan pelayanan hukum, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2019.
65 hal

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2019

Batas Daerah Antara Kota Makassar Dengan Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Permendagri No.41 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 41 Tahun 2019

Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Cilegon

Arsip Pendidikan

Download :
Perwal No 41.pdf

Abstrak

jadwal - retensi - substantif - urusan - pendidikan - dan - pelatihan

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 41, BD.2019/No.19

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Cilegon

ABSTRAK:

Bahwa berdsrkan ketentuan dalam pasl 1 ayat (42) peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Th 2017 tentang Retensi arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib di lakukan terhadap suatu jenis arsip ditetapkan dengan peraturan wali kota.
UU Ri No 15 Th 1999; UU Ri No 43 Th 2009; UU Ri No 5 Th 2014; UU Ri No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 101 Th 2000; PP No 28 Th 2012; Permendagri No 78 Th 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional No 18 Th 2015; Perda Kota Cilegon No 8 Th 2017; Perwal Kota Cilegon No 16 Th 2006.
1. Ketentuan Umum; 2. Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pendidikan Dan Pelatihan; 3. Penggunan Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pendidikan Dan Pelatihan; 4. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
9 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Semarang

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Walikota Semarang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Semarang

Download :
perwal41_2019 (ketik).pdf

Abstrak

organisasi tugas dan fungsi

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 41, BD.2019/NO.41

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Semarang

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Semarang, perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini; bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Semarang perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Walikota Semarang Nomor 82 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 3 ayat (1) huruf f.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2019.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 82 Tahun 2016 diubah.
5 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 41 Tahun 2019

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

APBD

Download :
PERBUP NO 41 TH 2019.pdf

Abstrak

APBD

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Namar 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
Pasal18 ayat (6) Undang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2017, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 104 Tahun 2017
PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018, DENGAN PENJABARAN SEBAGAI BERIKUT : Pasal1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2018 terdiri atas : A. PENDAPATAN 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 104,523,535,551.25 2 DANA PERIMBANGAN 972,204,092,539.00 3 LAIN-LAIN PENDAPAlAN DAERAH YANG SAH 57,558,002,108.00 B. BELANJA B BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 562,337,626,982.00 1,169,523.754,459.06 1 BELANJA PEGAWAI 464,196,249,502.00 2 BELANJA HIBAH 28,033,794,420.00 3 BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSII KABUPATENI KOlA 2,167,547,750.00 DAN PEMERINTAH DESA 4 BELANJA BANlUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSII KABUPATENI KOTA DAN PEMERINTAH DESA 5 BELANJA TIDAK TERDUGA 67,439,607,310.00 500,428,000.00 BfLANJA LANGSUNG 607,186,127,477.06 1 BELANJA PEGAWAI 1,042,534,005.00 2 BELANJA BARANG DAN JASA 278,875,301,190.36 3 BELANJA MODAL 327,268,292,281.70 C PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA 92,600,482,505.46 92,600,482,505.46 PENGElUARAN PEMBIAY AAN OAERAH 3,000,000,000.00 PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH PEMBIAY AAN NETTO 3,000,000,000.00 89,600,482,505.46 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 89,600,482,505.46 PENGELUARAN PEMBIAY AAN OAERAH 3,000,000,000.00 PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH PEMBIAY AAN NETTO 3,000,000,000.00 89,600,482,505.46 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 54,362,358,244.65 Pasal2 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum di dalam Lampiran I Peraturan Bupati Pasaman Barat ini, yang merupakan bag ian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal3 Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirincl lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. Pasal4 Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Pasaman Barat ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2019.
8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 41 Tahun 2019

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Banjar

Kebijakan Pemerintah

Download :
perbup nomor 41 tahun 2019 tentang PUG (1).pdf

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2019/No.42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Banjar

ABSTRAK:

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, mengamanahkan bagi lembaga Pemerintah baik tingkat Pusat maupun Daerah untuk mengintegrasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan; Bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dapat berjalan efektif dan efisien untuk mencapai Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender, maka diperlukan strategi pengintegrasian Gender yang tercermin dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah yang Responsif Gender; Bahwa untuk memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah, Kelurahan dan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang responsif Gender, maka perlu diatur Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Banjar; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Derah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Banjar, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Perencanaan dan Pelaksanaan, 3. Pengorganisasian, 4. Pelaporan, 5. Pemantauan dan Evaluasi, 6. Pembinaan, 7. Pembiayaan,8. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2019.
9 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2019

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2019.