PERBUP Kab. Bandung No. 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peratu.ran Menteri
Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan
Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, maka kode
wilayah tata kearsipan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tuban sebagaimana telah ditetapkan dalam
Peratu.ran Bupati Tuban Nomor 83 Tahun 2016 tentang
Penetapan Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tuban perlu untu.k disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kode Wilayah Tata Kearsipan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun
2014; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2009; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun
2016; 11. Peraturan Bupati Tuban Nomor 31 Tahun 2010; 12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2011; 13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 83 Tahun 2016;
Materi Pokok: mengatur mengenai penetapan Kode Wilayah Tata Kearsipan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban; memuat antara lain: ketentuan umum; penentuan kode sesuai tabel dalam lampiran; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2020.
mencabut Peraturan
Bupati Tuban Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penetapan
Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tuban
jumlah 32 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satu Data Kabupaten Agam
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang satu Data Indonesia, perlu menetapkan Perbup tentang Satu Data Kab. Agam
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 16 Tahun 1997, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 4 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 51 Tahun 1999, PP No. 61 Tahun 2010, PP No. 82 Tahun 2012, Perpres No. 27 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, Perpres No. 39 Tahun 2019, Permendagri No. 86 Tahun 2017, Permendagri No. 70 Tahun 2019, Perda Kab. Agam No. 11 Tahun 2016
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Prinsip Satu Data Kab. Agam
3. Penyelenggara Satu Data Kab. Agam
4. Penyelenggaraan Satu Data Kab. Agam
5. Pendanaan
6. Partisipasi Lembaga Negara dan Badan Hukum Publik
7. Ketentuan Peralihan
8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2020.
15 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 17 Tahun 2020
Perbup Kab. Murung Raya No. 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip Dan Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
ABSTRAK:
bahwa arsip adalah informasi yang autentik, utuh
dan terpercaya, sehingga setiap Perangkat Daerah
wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan
pengguna arsip. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan arsip
dinamis yang efektif dan efisien sebagaimana
ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan, serta untuk melindungi fisik
informasi arsip dari kerusakan maupun kehilangan
dan mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh
pihak-pihak yang tidak berhak perlu diatur pedoman
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun
2012; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 18
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9
Tahun 2016
Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Kabupaten Murung Raya
sebagaimana dimaksud terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu :
1. Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Substantif; dan
2. Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Fasilitatif
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2020.
85 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 16 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Non Keuangan dan Non Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberdayakan Arsip untuk pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib pelaksanaan Penyusutan Arsip dalam rangka penyelamatan Arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawaban nasional di lingkungan pemerintah Kabupaten Wonogiri; bahwa berdasarkan surat persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : B-PK.02.09/211/2019 Tanggal 19 Desember 2019 Hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Kepegawaian dan Fungsi Non Keuangan dan Non Kepegawaian serta Substantif Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Non Keuangan dan Non Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016; dan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mengatur tentang Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2021.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 16 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Kabupaten Agam
ABSTRAK:
Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemda Kab. Agam telah disetujui oleh Kepala Arsip Nasional RI dengan surat persetujuan nomor B-PK.02.09/15/2020
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 2012, Perda Kab. Agam No. 4 Tahun 2009
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
3. Pengelolaan Arsip Substantif
4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2020.
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 16 Tahun 2020
Perbup Kab. Murung Raya No. 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip Dan Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi
pelaksanaan klasifikasi arsip sesuai ketentuan Pasal 32 ayat
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan perlu diatur pedoman klasifikasi arsip di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya. Klasifikasi arsip sangat diperlukan sebagai instrument
dalam pengelolaan arsip dinamis untuk memfasilitasi
penciptaan, akses dan penggunaan, serta penyusutan arsip
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2012
Klasifikasi bidang tugas sebagaimana dimaksud, meliputi :
a. 000 Umum;
b. 100 Pemerintahan;
c. 200 Politik;
d. 300 Keamanan dan Ketertiban;
e. 400 Kesejahteraan Rakyat;
f. 500 Perekonomian;
g. 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan;
h. 700 Pengawasan;
i. 800 Kepegawaian; dan
j. 900 Keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2020.
50 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 15 Tahun 2020
bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlan car penyelenggaraan Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2Ol2 tentang Tata Kearsipan di Lingkunngan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu mengatur penataan kearsipan secara menyeluruh sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat
Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Tata Kearsipan;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Kerasipan, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan;
3. Ruang Lingkup;
4. Tata Kearsipan;
5. Pengurusan Surat;
6. Pemberkasan;
7. Pemeliharaan, Pengamanan dan Peminjaman Arsip;
8. Penyusutan;
9. Pembinaan dan Pengawasan;
10. Pendanaan; dan
11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Peran Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintah Daerah wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia; bahwa Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kepegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah mendapat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dengan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No B-PK.02.09/211/2019 Tanggal 19 Desember 2019, Hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Keuangan dan Non Kepegawaian serta Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bu tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kepegawai Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kepegawaian yang meliputi maksud, tujuan dan ruang lingkup serta jadwal Retensi Arsip. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2020.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 15 Tahun 2020
a. bahwa kearsipan diselenggarakan sebagai upaya dalam mendukung kinerja pemerintahan serta dalam rangka menyelematkan memori kolektif bangsa yang harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang; b. bahwa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu menyususn Tata Kearsipan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kearsipan.
UU No. 15 Tahun 2007; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 78 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015.
Tata Kearsipan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2020.
XI Bab, 26 Pasal (18 Halaman)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
