PENGANGGARAN KEGIATAN MANAJEMEN - KONSTRUKSI PEMBANGUNAN - RSUD DR.H.IBNU SUTOWOBATURAJA - TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2018/NO.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penganggaran Kegiatan Manajemen Konstruksi Pembangunan RSUD Dr.H.IBNU SUTOWOBATURAJA Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Tahun Anggaran 2018 telah dianggarkan
program dan kegiatan Pembangunan RSUD Dr. H. Ibnu
sehubungan dengan Kegiatan Manajemen Konstruksi
Pembangunan RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja belum
dianggarkan dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2018,
maka perlu menganggarkan Kegiatan Manajemen
Konstruksi Pembangunan RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo
Baturaja Tahun Anggaran 2018 dengan menggunakan
alokasi anggaran Kegiatan Konsultan Supervisi Jalan
Kabupaten pada Dinas PU dan Penataan Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2018
Sutowo Baturaja
bahwa berdasarkan hasil konsultasi pada Direktorat
.Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalarn
Negeri dan rekomendasi Inspektur Kabupaten Ogan
Komering Uiu tanggal 24 April 2018 nomor
700/232/XIV /2018, maka penganggaran Kegiatan
Manajemen Konstruksi Pembangunan RSUD Dr. H. Ibnu
Sutowo Baturaja dapat merujuk pada kriteria
sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (2), ayat (5),
dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah
bahwa sesuai maksud surat Kepala Dinas PU dan
Penataan Ruang tanggal 25 April 2018 nomor
600/153/XVII/2018 dan berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf d, sesuai Pasal 162 ayat
(11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penganggaran Kegiatan Manajemen Konstruksi
Pembangunan RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja
Tahun Anggaran 2018
Dasar Hukum dalam peraturan ini antara lain : UU No 28 Tahun 1959;UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014;sebagaimana
telah beberapa kali cliubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 58 Tahun 2005;Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Permendagri No 21 Tahun 2011;Permenhkes No 24 Tahun 2016;Perda No 8 tahun 2017;Perbup No 49 Tahun 2017
Materi pokok dalam peraturan ini adalah :pengangaran kegiatan manajemen kontruksi pembangunan RSUD Dr.H/IBNU SUTOWO Baturaja Tahun Anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2018.
8 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 20 Tahun 2012
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - Standar/Pedoman
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2016/020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Garis Sempadan Bangunan
Di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau
ABSTRAK:
Untuk penertiban penataan bangunan
yang memenuhi
aspek keamanan,
kenyamanan dan keserasian dengan
lingkungan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau
harus dilakukan penataan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 1960; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2002; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2002; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2007; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :
03/PRT/M/2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Nomor 11 Tahun 2011.
Garis Sempadan Bangunan
Di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2016.
Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 19 Tahun 2016
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 20 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Sanitasi Dasar Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya meningkatkan akses sanitasi dasar bagi masyarakat sebagai wujud komitmen pemerintah kabupaten Bengkayang untuk meneruskan target nasional 100-0-100 dalam sektor sanitasi, perlu disusun Rencana Aksi Daerah untuk percepatan pembangunan sanitasi dasar;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.10 Tahun 1999, UU No.7 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, UU No.18 Tahun 2008, UU No.32 Tahun 2009, Perda no.6 Tahun 2011, Perda no.13 Tahun 2011, Perda No.11 Tahun 2012.
Dalam Perbup ini diatur tentang ketentuan Umum; Kedudukan Rencanaq Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Sanitasi Dasar; Fungsi Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Sanitasi Dasar; Visi Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Sanitasi Dasar; Ruang Lingkup Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Sanitasi Dasar; Strategi Daerah; Nilai-Nilai Percepatan Pembangunan Sanitasi Dasar; Pengmbangan Rencana Kerja dan Indikator Rencana Aksi Daerah; Pengelola, Peran dan Tanggung Jawab; ; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2016.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 20 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Standarisasi Harga Bangun-Bangunan
ABSTRAK:
a. ba'rwa sehub.mgan dengan adanya kenaikan harga bahan-bahan
bt.ngunan dan upah kerja rnaka Keputusan Bupati Jembrana Nomor 17
Tahun 2002 tentang Standarisasi Harga Bangun-Bangunan dan Besarnya
Prosentase Biaya Izin Mendirikan. Bangunan (IMB) menjadi tidak sesuai
lagi, sehingga dipandang perlu untuk ditinjau kembali.
b. bahwa untuk dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan Peraruran
Bupati.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun J 958
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2003
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2004
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2005.
-
-
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Kabupaten Sampang Tahun 2020 No 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun 2020 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peratuan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2019;
15. Peraturan Bupati Sampang Nomor 54 Tahun 2019;
16. Peraturan Bupati Sampang Nomor 75 Tahun 2019
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud menetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman untuk melakukan pelaksanaan pengalokasian Anggaran Kelurahan, agar transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
3. Pedoman pelaksanaan pengalokasian Anggaran Kelurahan bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melakukan pengelolaan dan penggunaan Anggaran Kelurahan secara efektif dan efisien;
4. Tata Cara pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
5. Ketentuan penutup,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, Berita Daera Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 20
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Dokumen Pemilihan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultasi Konstruksi
ABSTRAK:
a.bahwa dalam rangka memberikan informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia, perlu adanya standar dokumen pemilihan;
b.bahwa proses pengadaan jasa konstruksi saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M-2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan jasa Konstruksi melalui penyedia yang mana beberapa ketentuan dalam Peraturan dimaksud perlu disesuaikan dengan kondisi pelaksanaan dan kebutuhan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa, Kepala Daerah dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah untuk pengadaan yang dibiayai APBD dengan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Standar Dokumen Pemilihan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultasi Konstruksi;
Undang-undang Nomor 09 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2019;
Peraturan Walikota ini memuat 8 Pasal yaitu terkait penetapan standar dokumen pemilihan jasa konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi yang bertujuan agar pemilihan jasa konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi di daerah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2019.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Standar Dokumen Pemilihan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultasi Konstruksi
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2021
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2021/20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Terpadu
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Terpadu yang sejuk, aman, nyaman, tertib, rapi dan indah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Terpadu
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019
Pedoman dalam pengelolaan pemakaman umum terpadu di Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2021.
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2021
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
