Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan Dan Pemukiman Kepada Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa setiap prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan yang telah selesai dibangun orang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
b. bahwa dalam rangka menjamin keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan Permukiman, maka Pemerintah Daerah meminta setiap orang untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan yang dibangun; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah.
1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2015; dan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2016.
RUANG LINGKUP PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM; PERSYARATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM; PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM; PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM; PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI; TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA,SARANA, DAN UTILITAS UMUM; PENCATATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM; PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM; PEMANFAATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; SANKSI
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD Kabupaten Jombang Tahun 2021 No /E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan kepada Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu mengatur Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan kepada Pemerintah Daerah dalam Peraturan Bupati, perlu mengatur Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan Kepada Pemerintah Daerah dalam Peraturan Bupati;
UU No 12 Tahun 1950 Sebagimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 28 Tahun 2002;
UU No 26 Tahun 2007;
UU No 32 Tahun 2009;
UU No 1 Tahun 2011;
UU No 27 Tahun 2014;
Permendagri No 9 Tahun 2009;
Permendagri No 19 Tahun 2016;
Perda Kab. Jombang No 12 Tahun 2009;
Perda Kab. Jombang No 21 Tahun 2009;
Perda Kab. Jombang No 4 Tahun 2019;
Pebup Jombang No 55 Tahun 2009 .
Perumahan dan Permukiman terdiri atas:
a. perumahan tidak bersusun; atau b. rumah susun.
Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang wajib menyerahkan sarana, prasarana dan utilitas yang telah dibangun kepada Pemerintah Daerah, adalah pengembang yang membangun perumahan dengan luas lahan paling sedikit 1 (satu) hektar dan/atau jumlah hunian paling sedikit 50 (lima puluh) unit.
Apabila pembangunan perumahan tidak bersusun, luas lahan dan/atau jumlah huniannya kurang dari ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) maka Pengembang wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan Pedoman dan Standar Teknis Pemanfaatan Ruang.
Pemerintah daerah menerima penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang telah memenuhi persyaratan:
a. umum;
b. teknis; dan
c. administrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2021.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan kepada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 28/E), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2021
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturPajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Mengubah
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai
Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai
Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan klasifikasi dan besarnya
Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan untuk Objek
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai
Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2019;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7
Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16
Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2020;Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2018;sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 18
Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan kedua atas Perbup Banjarnegara No 4 Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2021.
Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2018
tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai
Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan
diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran
II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
ABSTRAK:
bahwa untuk terwujudnya bangunan gedung yang andal harus memenuhi persyaratan teknis dan administrative bangunan gedung sesuai dengan fungsinya dan setiap pemanfaatan bangunan gedung hanya dapat dilakukan setelah pemilik bangunan gedung memperoleh sertifikasi laik fungsi selanjutnya bahwa Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan Setifikat Layak Fungsi Bangunan Gedung;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 1960; UU No.2 Tahun 2017; UU No.28 Tahun 2002; UU No.26 Tahun 2007; UU No.32 Tahun 2009; UU No.1 Tahun 2011; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.20 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.28 Tahun 2000; PP No.27 Tahun 2012; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tata cara dan persyaratan pelayanan pemberian SLF Bangunan Gedung, baik SLF Pertama maupun SLF perpanjangan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2021.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN INFRASTRUKTUR PUSAT DATA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2021/NO.980
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Infrastruktur Pusat Data Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
ABSTRAK:
untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya perlu adanya Infrastruktur Pusat Data Daerah guna mendukung ketersediaan data dan informasi daerah yang terpadu, cepat, tepat dan akurat untuk dapat dipertanggungJawabkan; dan untuk efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tapanuli Selatan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pembentukan Infrastruktur Pusat Data Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 102 Tahun 2016
Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka yaitu angka (10), dan angka (11); Ketentuan Pasal 4 ditambah satu ayat yaitu ayat (3); Ketentuan ayat (2) huruf (c) diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2021.
Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 33 Tahun 2019 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2021
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur; Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2021/1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan
ABSTRAK:
Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang dirasa perlu diganti.
Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009; undang - undang Nomor 5 Tahun 2014; undang-undang Nomor 23 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2021.
Perbup No 23 Tahun 2016
Perbup No 1 Tahun 2021
38 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD Kabupaten Rembang Tahun 2021 No. 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bidang Cipta Karya Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran, ketertiban,
efektivitas dan efisiensi dalam penyusunan rencana
kebutuhan pekeH.aan konstruksi yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2021 perlu menyusun standar
analisa hanga satuan pekeriaan bidang cipta karya;
b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Analisa
Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bidang Cipta Karya
Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun
Anggaran 2021.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 2 Tahun; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri pekerjaan umum dan perumahan Rakyat
Nomor 28/PRT/M/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun
2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Standar Anaisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bidang Cipta Karya Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
69 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 22.1 Tahun 2020
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur
Status Peraturan
Diubah sebagian dengan
PERBUP Kab. Sleman No. 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung
ABSTRAK:
bahwa untuk efektivitas, kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pemberian izin mendirikan bangunan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
Dasar Hukum peraturan ini adalah : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2019; 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 10Tahun 2019;
Materi Pokok : Mengubah ketentuan Pasal 35, Pasal 80, Pasal 81, menghapus Pasal 72;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2020.
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, diubah
Jumlah Halaman : 9 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 118 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan Dan Permukiman Dari Pengembang Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 99 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 99, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 99
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung
UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 28 Tahun 2002 UU No. 23 Tahun 2014 UU No. 2 Tahun 2017 PP No. 36 Tahun 2005 Permendagri No. 4 Tahun 2010 PermenPU No. 17/PRT/M/2010 Permendagri No. 80 Tahun 2015 PermenPUPR No. 05/PRT/M/2016 Permendagri No. 38 Tahun 2017 PermenPU No. 11/PRT/M/2018 PermenPU No. 19/PRT/M/2018 PermenPU No. 27/PRT/M/2018 Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2013 Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. perangkat daerah penyelenggara bangunan gedung,
b. ketentuan penyelenggaraan IMB
c. ketentuan penyelenggaraan TABG
d. ketentuan penyelenggaraan SLF
e. ketentuan penyelenggaraan pengkaji teknis,
f. ketentuan pengawasan dan penertiban penyelenggaraan bangunan gedung,
g. ketentuan penyelenggaraan penilik bangunan,
h. ketentuan penyelenggaraan pembongkaran bangunan gedung:
i. ketentuan penyelenggaraan pendataan bangunan gedung
j. ketentuan pelayanan secara online, dan
k. ketentuan pembiayaan layanan penyelenggaraan bangunan gedung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
257
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
