Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Kabupaten Brebes Tahun 2021 No. 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan Untuk Produk Dalam Negeri Usaha Kecil
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menyediakan Pangan Segar asal Tumbuhan yang bermutu, aman, sehat, dan layak konsumsi kepada masyarakat maka perlu dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum dari Perturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pertanian 44/Permentan/OT.140/10/2009 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Pementan/ HK.140/4/2015; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/ PP.210/2018; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Produk dDalam Negeri Usaha Kecil; Tata Cara Penomoran Pendaftaran Pusat; Pengalihan Pendaftaran Pusat; Perubahan dan Data Pendaftaran PSAT; Perpanjangan Nomor Pendaftaran PSAT; Surveilan; Sanksi Administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2021.
15 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 51 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali KOta Cilegon Nomor 26 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan tugas pemungutan Pajak Daerah perlu membentuk Tim yang diberikan honorarium yang ditetapkan dalamStandar Biaya Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2019, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 26 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019.
UU No 15 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 12 Th 2019; Perpres No 16 Th 2018; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permenkeu No 32/PMK.02/2018; Permendagri No 38 Th 2018; Perda Kota Cilegon No 5 Th 2010.
Peraturan Wali Kota Cilego No 51 Tahun 2019 atas Perubahan Peraturan Wali Kota Cilegon No 26 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerinyah Kota Cilegon TA 2019.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2019.
Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 26 Tahun 2018.
Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 51 Tahun 2019.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 51 Tahun 2020
PERBUP Kab. Boyolali No. 84 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Peijalanan Dinas, Standar Satuan Biaya
Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya
Penginapan Dalam Negeri Kabupaten Boyolali
Mengubah
PERBUP Kab. Boyolali No. 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018
tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas dan Standar Satuan Biaya Penginapan
PERJALANAN DINAS, STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS, DAN STANDAR SATUAN BIAYA PENGINAPAN - PEDOMAN PELAKSANAAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD 2020/ No. 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun
2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas,
Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan
Biaya Penginapan Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka transparansi, akuntabilitas, kelancaran,
dan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dalam
pelaksanaan peijalanan dinas yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali, maka
perlu mengubah untuk ketiga kalinya Peraturan Bupati
Boyolali Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan
Peijalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Peijalanan Dinas, dan
Standar Satuan Biaya Penginapan Kabupaten Boyolali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun
2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peijalanan Dinas,
Standar Satuan Biaya Peijalanan Dinas, dan Standar Satuan
Biaya Penginapan Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 50 Tahun 2018; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 75 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran VI, STANDAR SATUAN BIAYA
PERJALANAN DINAS DAN STANDAR SATUAN BIAYA PENGINAPAN KABUPATEN BOYOLALI dan penambahan Lampiran VII.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 75 Tahun 2018 diubah.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Pondok Pesantren Dan Pendidikan Diniyah Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016.
Peraturan ini Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2020.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 51 Tahun 2019
pendidikan - petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD 2019/ No. 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman
Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah
Menengah Pertama (SMP), di Kabupaten Karanganyar
yang tertib, lancar, transparan dan berkeadilan, maka
perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta
Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar
dan Sekolah Menengah Pertama;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 2 Tahun 2018; Permendiknas No. 34 Tahun 2006; Permendiknas No. 70 Tahun 2009; Pemendikbud No. 70 Tahun 2009; Permendikbud No. 18 Tahun 2016; Permendikbud No. 22 Tahun 2016; Permendikbud N. 51 Tahun 2018; Perda Prov Jawa Tengah No. 1 Tahun 2019; Perda Kab Karanganyar No. 18 Tahun 2013;
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang meliputi: ketentuan umum, tata cara penerimaan peserta didik baru, daya tampung, pengumuman, pencabutan berkas dan daftar ulang, biaya, laporan, masa pengenalan lingkungan sekolah, lain-lain, perpindahan peserta didik, sanksi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2019.
27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 51 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah agar terlaksana secara konsisten dan berkelanjutan, perlu adanya pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kudus; bahwa pedoman pengelolaan risiko menjadi acuan bagi pejabat seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk melakukan pengelolaan risiko; bahwa dengan ditetapkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah, maka kebijakan pengaturan penyelenggaraan pengelolaan Risiko pemerintah daerah perlu disusun dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012; Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang meliputi pengelolaan Risiko dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2022.
13 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2011
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN STANDAR BARANG DAN STANDAR HARGA BARANG KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2024
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN STANDAR BARANG DAN STANDAR HARGA BARANG KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan kenaikan harga barang di Kabupaten Pidie Jaya, maka perlu disesuaikan kembali Standar Barang dan Standar Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Barang dan Standar Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2024;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 7 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 27 Tahun 2014; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Permendagri Nomor 7 Tahun 2006; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 9 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penetapan Standar Barang Dan Standar Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2023.
Halaman : 4 Hlm , Lampiran : 148 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 51 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
ABSTRAK:
menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.11 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, perlu dibuatkan pedomannya; dalam rangka menyelenggarakan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan sehingga bisa mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan, maka perlu ada Standar Pelayanan Minimal terhadap Perempuan
dan Anak Korban Kekerasan tersebut; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
Dasar Hukum UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2002; UU No.23 Taun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.13 Tahun 2006; UU No.44 Tahun 2008; UU No.11 Tahun 2009; UU No.25 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.65 Tahun 2005; PP No.4 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.9 Tahun 2008; PemenPPPA No.1 Tahun 2010
SPM Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah Daerah. SPM Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan ini bertujuan agar perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan. Ruang lingkup SPM Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan ini, meliputi layanan sebagai berikut: a. penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; b. pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; c. rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan; d. penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan e. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Penetapan indikator kinerja dan target SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan target minimal yang harus dicapai oleh Unit pelayanan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak secara bertahap.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2013.
Peraturan yang Diubah: UU No.32 Tahun 2004
14 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
