Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan pedoman pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran dan untuk memperkuat komitmen seluruh pegawai UPTD BPSJ maka perlu dibuat Rencana Strategis UPTD Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perwako tentang Rencana Startegis UPTD Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu;
Pasal 18 ayat (6_ UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 23 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang sistematika Rencana Startegis UPTD Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
37 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 2B Tahun 2017
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kota Pekalongan Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kota Pekalongan Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka proses percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan, perlu diupayakan keberlanjutan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PDPM-Mandiri) yang merupakan prakarsa daerah dalam rangka menunjang Program Nasional 100-0-100 dengan pemberian dana Hibah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM); bahwa untuk lebih memacu peran masing-masing Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam upaya penanggulangan kemiskinan maka perlu ditetapkan rincian alokasi dan kriteria pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kota Pekalongan Tahun 2017;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Prinsip-Prinsip Pengelolaan
Bab IV Pemanfaatan Dana
Bab V Mekanisme dan Pemanfaatan BLM
Bab VI Penetapan Pembangunan Lokasi Replikasi PLPBK
Bab VII Waktu Pelaksanaan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2017.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara No. 10.a Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.32 Tahun 2009; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.17 Tahun 2007; PP No.20 Tahun 2004; PP No.21 Tahun 2004; PP No.58 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.54 Tahun 2010; Perda No.1 Tahun 2011; Perda No.19 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun 2015.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 9A Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Batas Kota Sebelah Barat Dan Kawasan Sekitar Jalan Raya Tirto Dan Jalan Gajah Mada Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pedoman terhadap seluruh kegiatan pemanfaatan ruang dan pembangunan di Kawasan Batas Kota Sebelah Barat dan Kawasan Sekitar jalan Raya Tirto serta Jalan Gajahmada di Kelurahan Tirto, Kelurahan Pasir Kraton Kramat dan kelurahan Bendan Kregon di Kecamatan Pekalongan Barat dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011, Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) serta untuk kepentingan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Batas Kota Sebelah Barat dan Kawasan Sekitar Jalan Raya Tirto serta Jalan Gajahmada di Kota Pekalongan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 tahun 1950; UU No 28 Tahun 2002; UU No 26 Tahun 2007; UU No 32 Tahun 2009; UU No 11 Tahun 2010; UU No 1 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 15 Tahun 2010; Perda Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2010; Perda Kota Pekalongan No 3 Tahun 2009; Perda Nomor 15 Tahun 2009; Perda No 30 Tahun 2011; Perda No 8 Tahun 2013; Perda Kota Pekalongan No 4 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum, RTBL, Ketentuan Sanksi dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 14.A Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bogor Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Petunjuk Pelakanaan Pengesahaan Site Plan Di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2005.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 16.A Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sibolga Tahun 2005 - 2025
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2010.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 8a Tahun 2009
rencana kerja pembangunan daerah kabupaten bone bolango tahun 2010
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8a, BD.2009/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan amanat Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.06 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2009.
Terdiri dari 34 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 1.1 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Surakarta Tahun 2022-2026
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya
yang modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera sesuai
dengan visi Walikota, maka perlu upaya pengembangan
ekonomi kreatif dan pemberdayaan usaha kreatif; bahwa setiap wilayah kecamatan di Kota Surakarta
memiliki sumberdaya kreatif dan produk kreatif yang
berpotensi untuk dikembangkan sesuai skala prioritas
yang ditentukan, dalam rangka meningkatkan daya saing
berdasarkan budaya dan ekologi; bahwa dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif lebih
terarah dan lebih memfokuskan pada usaha yang
mengandalkan inovasi teknologi dan pemanfaatan
digitalisasi, maka perlu disusun rencana aksi
pengembangan ekonomi kreatif; bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi
Kreatif, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dan
melaksanakan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi
Kreatif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi
Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Surakarta Tahun
2022-2026;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ekosistem Ekonomi Kreatif
Bab III Indikator dan Target Pengembangan Ekonomi Kreatif
Bab IV Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
Bab V Peran Serta
Bab VI Monitoring dan Evaluasi
Bab VII Pemanfaatan Data
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.
Kepegawaian, Aparatur NegaraProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Mencabut :
Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-066/A/JA/04/2012 tentang Penetapan Dokumen Usulan dan Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010-2014
Peraturan Jaksa Agung NO. PER-004/A/JA/03/2016, jdih.kejaksaan.go.id : 5 hlm.
Peraturan Jaksa Agung tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
