PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.862 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen KKP No. 7 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Penetapan Faktor X Tarif Jasa Pengadaan Es di Pelabuhan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2016 tentang Skala Usaha Pengolahan Ikan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMENKP/2018 tentang Master Plan Teknologi Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2022
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. Permen KKP No. 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
    Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidang penaatan peraturan perundang-undangan kelautan dan perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2072), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen KKP No. 7 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Penetapan Faktor X Tarif Jasa Pengadaan Es di Pelabuhan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2016 tentang Skala Usaha Pengolahan Ikan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMENKP/2018 tentang Master Plan Teknologi Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2022
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen KKP No. 32 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen KKP No. 91/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan
Diubah dengan
  1. Permen KKP No. 34/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sorong
Mencabut sebagian
  1. Permen KKP No. 55/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan
    Pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja Politeknik KP Sorong dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen KKP No. 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan
Mencabut
  1. 1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.25/MEN/2003 tentang Tata Cara Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Luar Pungutan Perikanan; dan 2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26/MEN/2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen KKP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
Mencabut
  1. Permen KKP No. 34/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permen KKP No. 35/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan