Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021

Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Mengatur tentang: a. ketentuan umum yang berisi penjelasan istilah-istilah b. Perencanaan ruang laut c. Pemanfaatan ruang laut d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lau e. engawasan Penataan Ruang Laut f. Pembinaan Penataan Ruang Laut g

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Bentuk Singkat

Permen KKP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

31 Mei 2021

Tanggal Pengundangan

17 Juni 2021

Tanggal Berlaku

17 Juni 2021

Sumber

BN 2021/ NO 701 ; PERATURAN.GO.ID;156 HLM

Subjek

PERIKANAN DAN KELAUTAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Bidang

Halaman ini telah diakses 26685 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERMEN-KP 28 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Permen KKP No. 54/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan dan Izin Lokasi di Laut
Permen KKP No. 32/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Laut
Permen KKP No. 23/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Permen KKP No. 17/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6), Pasal 14 ayat (2), Pasal 28 ayat (4), Pasal 42, Pasal 48, Pasal 99 ayat (2), Pasal 114 ayat (4), Pasal 130 ayat (4), Pasal 135 ayat (3), Pasal 146 ayat (2), Pasal 187 ayat (1), Pasal 227 ayat (4), Pasal 230 ayat (3), dan Pasal 240 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

2021

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 28, BN 2021/ NO 701 ; PERATURAN.GO.ID;156 HLM

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6), Pasal 14 ayat (2), Pasal 28 ayat (4), Pasal 42, Pasal 48, Pasal 99 ayat (2), Pasal 114 ayat (4), Pasal 130 ayat (4), Pasal 135 ayat (3), Pasal 146 ayat (2), Pasal 187 ayat (1), Pasal 227 ayat (4), Pasal 230 ayat (3), dan Pasal 240 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
Mengatur tentang: a. ketentuan umum yang berisi penjelasan istilah-istilah b. Perencanaan ruang laut c. Pemanfaatan ruang laut d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lau e. engawasan Penataan Ruang Laut f. Pembinaan Penataan Ruang Laut g

CATATAN:

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2021.
Mencabut a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 900) khususnya terkait pengaturan izin lokasi; b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1138); c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1062); dan d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2020 tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1167),
161 halaman dengan lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521