Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur
Status Peraturan
Mengubah sebagian
PERBUP Kab. Sleman No. 22.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat
terdampak bencana dalam masa tanggap darurat,
perlu memberikan pembebasan denda atas
pelanggaran tata bangunan dan lingkungan bagi
pemohon izin mendirikan bangunan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Bangunan Gedung;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012
Materi Pokok: Mengubah ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5
Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2021.
Jumlah Halaman: 4 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 28 Tahun 2021
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur-Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2021/28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Dan Bantuan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni
ABSTRAK:
Bahwa sebagai salah satu upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan serta menumbuhkan perilaku semangat gotong royong masyarakat, mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni perlu memberikan dukungan dan bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan pembangunan baru rumah layak huni di Kabupaten Kotawarin.gin Barat
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Menteri Peketjaan Umum clan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/ M/2018; Peraturan Dalam Negeri No. 77/2020; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019
Pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan RTLH dan PBR di Kabupaten Kotawaringin Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2021.
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 28 Tahun 2021
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD 2021/ Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 T ahun 2009 tentang Bangunan, setiap orang dan/atau badan yang mendirikan Bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan dalam rangka penataan, penertiban dan pengendalian pemanfaatan ruang maka perlu penataan terhadap Bangunan yang telah didirikan dan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Karanganyar serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan;
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2002; UUNo. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 36 Tahun 2005; Permendagri No. 4 Tahun 2010; Permendagri No. 32 Tahun 2010; Permen PUPR No. 22 /PRT/M /2018; Perda Prov Jateng No. 11 Tahun 2004; Perda Kab Karanganyar No 21 Tahun 2009; Perda Kab Karanganyar No. 1 Tahun 2013; Perda Kab Karanganyar No. 93 Tahun 2018; Perda Kab Karanganyar No. 16 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan Dispensasi IMB rumah tinggal yang berada di Daerah. Bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik Bangunan, mendorong peningkatan kesadaran masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, penataan dan penertiban Bangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2021.
48 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 27 Tahun 2021
PENYERAHAN - PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM - PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2021/No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan
bahwa setiap prasarana, sarana, dan utilitas umum yang
telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan
kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
Dasar hukum dalam peraturan ini :Pasal 18 ayat (6) UUD TAhun 1945;UU No 28 Tahun 1959;UU No 28 Tahun 2002;UU No 26 Tahun 2007;UU No 32 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020;PP No 13 Tahun 2021;Permendagri No 9 Tahun 2009;Permendagri No 19 Tahun 2016;Perda No 22 Tahun 2012;Perda No 5 Thaun 2016;Perda No 8 Tahun 2018;
Dalam peraturan ini di atur mengenai ;Ketentuan umum ,Perumahan dan pemukiman ,Prasarana ,saranadan utilitas umum,Penyerahan prasarana ,sarana dan utilitas umum perumahan,Pembentukan tim Verifikasi,Tata cara penyerahan prasarana,sarana,dan utilitas umum,Pengelolaan prasarana ,sarana dan utilitas umum,Pelaporan,Pembinaan dan pengawasan,pembiayaan,Ketentuan peralihan,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2021.
18 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 26 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati
Boyolali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Boyolali dan dengan telah dilaksanakannya evaluasi
terhadap uraian tugas pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali, ketentuan
dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 31 Tahun
2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Boyolali sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hunaf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, uraian tugas dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
45 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2021
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2021/20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Terpadu
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Terpadu yang sejuk, aman, nyaman, tertib, rapi dan indah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Terpadu
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019
Pedoman dalam pengelolaan pemakaman umum terpadu di Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2021.
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2021
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Brosot Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung adanya pusat
aktivitas baru di kawasan bagian selatan
Kabupaten Kulon Progo utamanya di kawasan
Brosot Kapanewon Galur yang semakin
kompleks baik dari segi intensitas, teknologi,
kebutuhan prasarana dan sarana, maupun
lingkungannya perlu mengembangkan dan
menyelenggarakan penataan bangunan dan
lingkungan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan Brosot Kapanewon
Galur Kabupaten Kulon Progo.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
06/PRT/M/2007 , Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 5 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 14 Tahun 2011 , dan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Kulon
Progo Nomor 1 Tahun 2012.
Materi pokok : Program bangunan dan lingkungan , Rencana umum dan panduan rancang, Rencana investasi, Ketentuan pengendalian rencana, Pedoaman pengendalian pelaksana, dan Pembinaan Pelaksana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2021.
Jumlah Halaman : 29 HLM; Lampiran : 16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2021
Bea Cukai, Ekspor-Impor, KepabeananKonstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturPajak dan Retribusi DaerahPerpajakanStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Pati No. 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Bupati Pati Nomor 1 tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Kabupaten Pati Tahun 2021 No.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 1 tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan belum diaturnya ketentuan mengenai Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, perlu disesuaikan. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati No. 1 Tahun 2011
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2021.
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 223), diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IXA.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Cara Penyelesaian Bongkaran Gedung atau Gedung yang Akan di Bangun Kembali Milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : Bahwa ketentuan berdasarkan ketentuan pasal 68 ayat 1 dan ayat 2 huruf a Peraturan Daerah kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat di pindahtangankan dilakukan dengan cara penjualan ,tukar menukar ,hibah atau penyertaan modal pemerintah Daerah
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1959;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020;Permendagri No 19 Tahun 19 Tahun 2016;Perda No 7 Tahun 2019
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,ruang lingkup penyelesaian bongkaran ,penjualan ,Pemusnahan ,ketentuan Lian -lain ,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
11 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2021
PENGGUNAAN EXCAVATOR DALAM PEMELIHARAAN ATAU PEMBERSIHAN SUNGAI, SALURAN DAN/ ATAU PARIT
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2021/NO.15, LL Kab. Kubu Raya : 7 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Excavator Dalam Pemeliharaan atau Pembersihan Sungai, Saluran dan/atau Parit
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya penanganan banjir, perbaikan saluran pengairan untuk pertanian dan kebun masyarakat, serta mengatasi kesulitan akses air ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan, perlu dilakukan pemeliharaan atau pembersihan sungai, saluran dan/atau parit
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018;
Ketentuan Umum; Pemeliharaan atau Pembersihan Sungai, Saluran dan/atau Parit; Swakelola; Penggunaan Excavator; Pembiayaan; Pengawasan dan Pelaporan;Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2021.
2 Halaman dan 5 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
