Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 600 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Penyediaan Dan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan Dan Industri Oleh Pengembang Di Kota Bekasi

Abstrak

Lingkungan Hidup Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perindustrian Perumahan, Permukiman

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kota Bekasi No. 5 Tahun 2021 tentang Penyediaan Dan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum

Diubah dengan

PERDA Kota Bekasi No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Penyediaan Dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Kawasan Perumahan, Perdagangan Dan Industri Oleh Pengembang Di Kota Bekasi
PERDA Kota Bekasi No. 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 16 Tahun 2011 Tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Perumahaan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi

Mencabut

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2007

Download file:

LD PERDA 16 TAHUN 2011 PSU.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Perizinan Industri di Kabupaten Bandung

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Perindustrian

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Bandung No. 17 Tahun 2002 tentang Perizinan Industri Di Kabupaten Bandung

Download file:

PERDA NO. 12 TH 2011 PERIJINAN INDUSTRI.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pajak dan Retribusi Daerah Perindustrian

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Kudus No. 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 13 Tahun 1979

Download file:

Perda_No_11_Th_2011_ttg_R...d_Usaha_Dae-sign.pdf

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2011/No.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan untuk peningkatan pelayanan penjualan produksi daerah kepada masyarakat, peningkatan pengembangan usaha masyarakat, serta mendukung peningkatan pendapatan asli daerah, perlu mengatur Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, saat retribusi terutang, pemungutan retribusi, penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran, sanksi administrasi, penagihan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan serta penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, insentif pemungutan, penyidikan, ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2011.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 13 Tahun 1979 dicabut.
17 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

PELAYANAN BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Perindustrian

Download file:

PERDA No 10 TAHUN 2011_Pe...dang Perindagkop.pdf

pelayanan bidang

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2011/NO.10 TLD No.10, LL KAB. KAPUAS HULU: 38 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PELAYANAN BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

ABSTRAK:

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) beserta ketentuan pelaksanaannya dan semakin luasnya kewenangan daerah dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi perlu mengadakan pengaturan untuk menyelenggarakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/3/2006; Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2006; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006; Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/PER/6/2008; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46 / M. DAG /PER/9/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor Tahun 2008;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Jenis-jenis Pelayanan; Ketentuan Perizinan; Kewajiban; Ketentuan Penyidikan sanksi admnistrasi;Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2011.
32 halaman peraturan dan 6 halaman penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Perizinan Dan Pendaftaran Usaha Bidang Perindustrian Dan Perdagangan

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perindustrian

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Kota Depok No. 2 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Download file:

PERDA KOTA DEPOK NO 03 TH... DAN PERDAGANGAN.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pengendalian Produksi Dan Peredaran Garam

Abstrak

Perindustrian

Download file:

Perda No.15 Tahun 2010.pdf

Pengendalian Produksi Dan Peredaran Garam

2010

Peraturan Daerah (Perda) NO. 15, LD 2010/15 seri E

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengendalian Produksi Dan Peredaran Garam

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan kesehatan dengan mendorong kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, maka perlu mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan di Daerah; bahwa gangguan akibat kekurangan yodium merupakan masalah kesehatan khususnya gizi masyarakat dan berdampak pada kelangsungan hidup dan sumberdaya manusia pada aspek kecerdasan, pengembangan sosial dan ekonomi; bahwa untuk melindungi kesehatan melalui peningkatan gizi masyarakat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, perlu dilakukan pembinaan, perencanaan, pengendalian, pengaturan dan penertiban produksi serta peredaran garam melalui pembatasan, pelarangan, dan penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengendalian Produksi dan Peredaran Garam;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010;
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Tanggungjawab, Perencanaan, Produksi, Perizinan, Distribusi, Pembinaan Terhadap Petani Dan Perajin Garam, Jaminan Ketersediaan Garam, Kelembagaan, Kerjasama Dan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat Dan Dunia Usaha, Larangan, Sanksi, Penyidikan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2010.
13 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2010

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perindustrian

Download file:

Perda Nomor 2 Tahun 2010 ... Daftar Industri.pdf

Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 Nomor 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri

ABSTRAK:

bahwa otonomi Daerah telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk mengatur rumah tangga sendiri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; bahwa dalam rangka perizinan di bidang industri sesuai kewenangan yang diberikan, maka perlu mengatur tentang pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Industri dan Tanda Daftar Industri
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 17 Tahun 1986; PP No. 13 Tahun 1995; PP No. 27 Tahun 1999; Peraturan Menteri Perindustrian No. 07/M-IND/Per/5/2005; Peraturan Menteri Perindustrian No. 19/M-IND/Per/5/2006; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 11Tahun 2006; Peraturan Menteri Perindustrian No. 41/M-IND/Per/6/2008; Perda Kabupaten TTU No. 8 tahun 2008
Peraturan Daerah Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri, dengan sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umuml; II. Maksud dan Tujuan; III. Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan tanda Daftar Industri; IV. Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan tanda Daftar Industri; V. Pencabutan Izin; VI. Ketentuan Biaya Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan tanda Daftar Industri; VII. Ketentuan Pidana; VIII. Ketentuan Peralihan; IX. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2010.
19 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 19 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Perindustrian

Abstrak

Perindustrian

Download file:

PERDA NOMOR 19 TAHUN 2009...ERINDUSTRIAN.doc.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Dan Perizinan Di Bidang Perindustrian

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Perindustrian

Status Peraturan

Mencabut

Perda Kota Bekasi No. 14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Izin Usaha Industri

Download file:

LD Perda 07 Tahun 2009.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Perizinan Dan Pendaftaran Di Bidang Perindustrian Dan Perdagangan

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perindustrian

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kota Bogor No. 4 Tahun 2020 tentang Perindustrian Dan Perdagangan

Download file:

2009_05.pdf

First
Previous
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.