Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 166 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bima Nomor 17 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pengelolaan Kekayaan Intelektual

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download file:

PERWALI Bima No 17 Tahun 2022.pdf

pengelolaan-kekayaan-intelektual

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Bima

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual

ABSTRAK:

bahwa kekayaan intelektual mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016,Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016,Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021,
Materi Pokok : Ruang Lingkup,Hak cipta dan ekspresi buadaya tradisional,Paten,Merek dan indikasi geografis,pembuatan varietas turunan asal,pemilikan kekayaan intelektual hasil penelitian dan pengembangan,inventarisasi kekayaan intelektual,Fasilitasi Pendaftaraan,Pemanfaatan,Pemeliharaan,sentra kekayaan intelektual,sistem informasi,partisipasi,pembinaan dan pengawasan,pendanaan,dan insentif

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2022.
jumlah Halaman : 21 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Inovasi Daerah

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download file:

Perwali 77-2020 tentang Inovasi Daerah.pdf

inovasi daerah

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 77, BD.2020/NO.77

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Inovasi Daerah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: a.bahwa dalam rangka mengoptimalkan ide inovasi dan hasil kreativitas daerah, perlu dukungan masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam memperkuat sistem inovasi Daerah termasuk daya dukung, kapasitas dan daya saing daerah; b. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan kesejahteraan masyarakat, perlu diatur pengusulan, pelaksanaan, dan pengawasan inovasi daerah; c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah berhak menetapkan instrumen hukum berupa peraturan walikota yang dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Inovasi Daerah;
Dasar Hukum peraturan ini adalah: 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019; 5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; 6.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 7.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016; 8.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020;
Materi Pokok : Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah, Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah, Uji Coba Inovasi Daerah, Penerapan, Penilaian Dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah, Diseminasi dan Pemanfaatan Inovasi Daerah, Pendanaan, Informasi Inovasi Daerah, Pembinaan dan Pengawasan

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2020.
Jumlah Halaman : 17 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 32 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download file:

Perwako_Btm_2020_no_32.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 40 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pemanfaatan Motif batik Khas Daerah.

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download file:

Perwal_40_2019.pdf

pemanfaatan - motif batik - khas daerah

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, LD.2019/40

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemanfaatan Motif batik Khas Daerah.

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mewujudkan kebanggaan bersama terhadap produk lokal khususnya batik yang telah diakui sebagai warisan budaya dunia dan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap produk dalam negeri, memberikan ciri khas daerah, memberikan motivasi dan kebanggaan bagi masyarakat.
Pasal 18 Ayat 6; UU No 32 Th 2007; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; UU No 5 Th 2014; Perda Kota Serang No 2 Th 2008; Perda No 7 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Penggunaan Motif Batik Khas Daerah; 3. Pembinaan dan Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
5 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tebing Tinggi Nomor 44 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual Kepegawaian, Aparatur Negara Kebijakan Pemerintah

Download file:

PERWA NO. 44 THN 2017.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tebing Tinggi Nomor 43 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 131/2901 Tahun 2012 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi; Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 131/2900 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan

Diubah dengan

Perwali Kota Samarinda No. 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Download file:

BD. Perwali No.19 Th.2017...an Pemda.Salinan.pdf

tata-cara-penyampaian-laporan

2017

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 19, BD.2017/NO.19

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Bahwa Untuk Memperkuat Komitmen Tersebut Dalam Pencegahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Diperlukan Kerjasama Sinergis Dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Hal Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014; KPK No. 7 Tahun 2016
Peraturan Walikota Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2017.
Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
Diatur Dalam Ketentuan Peraturan Perundangundangan Mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
7 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Dilingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Balikpapan No. 16 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PERWALI NO.13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

Download file:

Perwal NO.13 Tahun 2017 t...yampaian Laporan.pdf

Harta-Kekayaan

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, LD.2017/No.13

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Dilingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Untuk Mendukung Tercapainya Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KOrupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Diperlukan Komitmen Bagi Penyelenggara Negara Pada Pemerintah Kota Balikpapan Untuk Melaporkan Kekayaannya, Dan Untuk Memperkuat Komitmen Dalam Pencegahan Korupsi,Kolusi Dan Nepotisme Diperlukan Kerjasama Sinergis Dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Hal Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat 6; UU 1959 No 27; UU 1953 No 3; UU 1999 No 28; UU 2011 No 12; UU 2014 No 23; UU 2015 No 9; No 7 2016.
Dalam Peraturan Wali Kota Ini Diatur Tentang Ketentuan Umum Pasal 1, Wajib Lapor Pasal 2, Penyampaian LHKPN Pasal 3 S/d Pasal 5, Pengelolaan LHKPN Pasal 6 dan Pasal 7, Tata Cara Penjatuhan Sanksi Pasal 8, Penghargaan Pasal 9.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2017.
7 hlm

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 19 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download file:

PERDASUS PAPUA NOMOR 19 TAHUN 2008.pdf

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ORANG ASLI PAPUA

2008

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) NO. 19, LD.2008/NO.19

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua

ABSTRAK:

a. Provinsi Papua merupakan daerah yang kaya dengan sumberdaya alam maupun budaya yang merupakan hasil refleksi kreatifitas intelektual masyarakat asli Papua yang apabila dimanfaatkan dan diberdayakan akan mempunyai manfaat yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat khususnya orang asli Papua; b. pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam dan budaya Provinsi Papua belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli Papua, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dan daerah lain, serta merupakan pengabaian hak-hak dasar pcnduduk asli Papua; c. Pada era perdagangan bebas ini ada pihak yang tanpa hak memanfaatkan dan mengeksploitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) orang asli Papua; d. bahwa Hak Kekayaan Intelektual orang asli Papua yang mempunyai prospek nilai ekonomis yang tinggi belum dilaksanakan secara optimal, sedangkan peraturan perundang-undangan yang mengatur di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang selama ini berlaku belum sepenuhnya dapat diimplementasikan dan belum dapat mengakomodir secara khusus HKI orang asli Papua;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992,Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 , Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
HKI orang asli Papua merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara yang bagi pemiliknya mempunyai nilai ekonomi yang harus dikembangkan untuk kesejahteraan orang asli Papua.

CATATAN:

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2008.
-
-
16 Hlm

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67/PMK.02/2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Permohonan Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid Pada Pelayanan Kekayaan Intelektual Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Download file:

67_PMK.02_2021.pdf

JENIS DAN TARIF – PNBP – KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

2021

Peraturan Menteri Keuangan NO. 67/PMK.02/2021, BN.2021/NO. 706, https:jdih.kemenkeu.go.id : 6 Hlm

Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Permohonan Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid Pada Pelayanan Kekayaan Intelektual Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

ABSTRAK:

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Relating To The Madrid Agreement Concerning The International Registration Of Mark, 1989 (Protokol terkait dengan Persetujuan Madrid mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional, 1989), bahwa Indonesia telah menyepakati ketentuan dalam Protokol Madrid beserta seluruh regulasi terkait lainnya;terdapat perubahan tarif layanan permohonan pendaftaran merek internasional berdasarkan Information Notice Nomor 75 Tahun 2020 tanggal 3 Desember 2020 yang disampaikan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) kepada Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga terhadap tarif layanan permohonan pendaftaran merek internasional dimaksud perlu dilakukan penyesuaian
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU 9 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.147, TLN No.6245), PP 28 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.71, TLN No.6335), PP 69 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.268, TLN No.6584), Perpres RI 92 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.212), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi penerimaan dari Permohonan Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid berupa Permohonan Pendaftaran Merek Internasional dan Perpanjangan Perlindungan Merek Internasional pada Pelayanan Kekayaan Intelektual. Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Permohonan Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid berupa Permohonan Pendaftaran Merek Internasional dan Perpan j angan Perlind ungan Merek In ternasional se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut dalam mata uang Swiss Franc (CHF) sesuai kesepakatan Protokol Madrid. Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak Permohonan Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid berupa Permohonan Pendaftaran Merek Internasional dan Perpanjangan Perlindungan Merek Internasional pada Pelayanan Kekayaan Intelektual wajib disetor ke Kas Negara. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Permohonan Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid berupa Permohonan Pendaftaran Merek Internasional dan Perpanjangan Perlindungan Merek Internasional pada Pelayanan Kekayaan Intelektual, yang telah dipungut dan telah disetorkan ke kas negara sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diakui sebagai tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2021.
7 HLM Lampiran: halaman 7

First
Previous
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:	Menimbang dari beberapa hal perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010 Penetapan penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara di Kota Batam
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2020. 7 hlm