TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi.Penyelenggara Negara meliputi: a. Wali Kota; b. wakil Wali Kota; c. pejabat struktural; d. pejabat pembuat komitmen; e. auditor; f. pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah; g. pengelola pengadaan barang/jasa; dan h. bendahara. Pengumuman LHKPN wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara Negara menerima Tanda Terima dari Komisi. Dilaksanakan secara elektronik dan/atau nonelektronik melalui media Pengumuman resmi Komisi dan/atau media Pengumuman resmi Pemerintab Daerab dan/atau Perangkat Daerah.