Pariwisata dan KebudayaanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaDesa
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan dan Pengembangan Desa Wisata
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan dan Pengembangan Desa Wisata
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran,
akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas bantuan keuangan
kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan sarana
prasarana perdesaan dan pengembangan desa wisata
sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Nomor
027 /86/Dispermasdes tanggal 25 Januari 2023 perihal
Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Kendal Nomor
27 Tahun 2022, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 27
Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan kepada
Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana
Perdesaan dan Pengembangan Desa Wisata, dipandang
sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga
perlu diadakan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana
Prasarana Perdesaan dan Pengembangan Desa Wisata;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 15, perubahan Pasal 22, penyisipan Pasal 22A, perubahan Pasal 24, perubahan Pasal 28, perubahan Pasal 29.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2023.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2022 diubah.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Kegiatan Purbalingga Gayeng
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya menumbuhkembangkan semangat/ greget masyarakat dalam kegiatan pembangunan, maka perlu gerakan masyarakat dalam pembangunan melalui kegiatan Purbalingga Gayeng; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program fasilitasi Purbalingga Gayeng, perlu mengatur Pedoman Umum kegiatan Purbalingga Gayeng; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Kegiatan Purbalingga Gayeng;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang Kegiatan Purbalingga Gayeng, yang meliputi maksud dan tujuan, pengorganisasian, sasaran dan jenis bantuan, prosedur permohonan dan kriteria penerima bantuan, serta pembiayaannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2023.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 16 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Festival Pacu Jalur Tradisional
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi Pacu Jalur Tradisional Kabupaten Kuantan Singingi perlu adanya pengaturan dan penataan dalam penyelenggaraan Festival Pacu Jalur Tradisional;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 8 (delapan) bab dan 16 (enam belas) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Kawasan Pacu Jalur Tradisional; Penyelenggaraan Pacu Jalur Tradisional; Penataan Tribun, Pedagang Dan Parkir; Pengelolaan Dan Dukungan Dunia Usaha; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Senggigi-Batulayar Tahun 2023-2043
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun
2011-2031, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Senggigi Batyulayar Tahun 2023-2043;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 26 Tahun 2007; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; PP No. 21 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011;
Dalam Perbup ini diatur tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Senggigi Batyulayar Tahun 2023-2043. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. tujuan penataan WP;
b. rencana Struktur Ruang;
c. rencana Pola Ruang;
d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
e. Peraturan Zonasi; dan
f. kelembagaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2023.
266 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2023
pengalokasian - bagi - hasil - retribusi - dari - tempat - rekreasi - obyek - wisata - situ - lengkong - panjalu
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD 2023/13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Bagi Hasil Retribusi dari Tempat Rekreasi Obyek Wisata Situ Lengkong Panjalu
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (6) Perbup Ciamis No. 21 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kab. Ciamis, menyatakan bahwa pengelolaan bagi hasil retribusi yang dikerjasamakan dengan Pemdes diatur dalam Perbup tersendiri maka perlu mengatur Pengalokasian Bagi Hasil Retribusi dari Tempat Rekreasi Obyek Wisata Situ Lengkong Panjalu yang ditetapkan dengan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Ciamis No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Ciamis No. 15 Tahun 2022; Perda Kab. Ciamis No. 10 Tahun 2017; Perda Kab. Ciamis No. 6 Tahun 2022; Perda Kab. Ciamis No. 9 Tahun 2022; Perbup Ciamis No. 84 Tahun 2021; Perbup Ciamis No. 93 Tahun 2022; Perbup Ciamis No. 102 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah, Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah, Penggunaan, Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2023.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD Kabupaten Situbondo Tahun 2023 No 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pariwisata Sehat
ABSTRAK:
a. bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menikmati waktu luas dengan berwisata sebagai salah satu
kebutuhan dasar serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi;
b. bahwa untuk menjamin rasa aman dan nyaman kepada setiap orang yang berwisata di Daerah, perlu
dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat
dan swasta serta Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan melalui
penyelenggaraan pariwisata sehat;
c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pariwisata
Sehat, perlu ditetapkan pedoman yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan pariwisata sehat di
Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pariwisata Sehat;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pariwisata Sehat di Daerah.
Tujuan pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah :
a. untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam
menjaga lingkungan Destinasi pariwisata yang bersih, aman, nyaman, dan sehat bagi setiap wisatawan guna mewujudkan pariwisata sehat, berkelanjutan, ramah wisatawan;
b. Untuk mewujudkan pariwisata yang memenuhi unsur Sapta Pesona meliputi Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2023
pedoman - penetapan - dan - penyelenggaraan - desa - wisata
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD 2023/7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penetapan Dan Penyelenggaraan Desa Wisata
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Dan potensi daya tarik wisata berbasis kewilayahan Desa Wisata dengan keunikan karakteristik alam, budaya, dan buatan yang khas Dan Perbup No. 39 Tahun 2019 maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Penetapan dan Penyelenggaraan Desa Wisata.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 10 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 50 Tahun 2011; Perda No. 8 Tahun 2021; Perda No. 10 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan Dan Penetapan, Kelembagaan Dan Kepengurusan, Asosiasi Desa Wisata, Pemberdayaan Desa Wisata, Kerja Sama, Penghargaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
24 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Destination Management Organization Kawasan Khusus Senggigi
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memaksimalkan penyelenggaraan tata kelola Destination Management Organization Kawasan Khusus Senggigi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Destination Management Organization Kawasan Khusus Senggigi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Destination Management Organization Kawasan Khusus Senggigi;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 43 Tahun 2009; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 50 Tahun 2011; PP No. 40 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2021; Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2017; Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2022;
Dalam Perbup ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Destination Management Organization Kawasan Khusus Senggigi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2023.
Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Destination Management Organization Kawasan Khusus Senggigi. Perubahan pada Pasal 8 terkait Masa jabatan anggota Dewan Pengawas, Pasal 9 terkait Pengelola DMO Kawasan Khusus Senggigi, Pasal 14a terkait Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Pasal 14b terkait Sekretaris, Pasal 18 terkait Pengelola DMO, Pasal 19 terkait Divisi-Divisi DMO, Pasal 23 terkait Kepala Divisi, Pasal 24 terkait Remunerasi, dan Pasal 29 terkait biaya tata kelola,
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 03 Tahun 2023
kedudukan - susunan organisasi - dinas - pendidikan - kebudayaan
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 03, BD.2023/3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Untuk menyelaraskan dengan Program dan Kegiatan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser; pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser;
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permen Pendikbud No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Perda Kab. Paser No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Paser No. 5 Tahun 2022.
Ketentuan Umum; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas; Tata Kerja; Kepegawaian; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2023.
36 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 3.
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa kebudayaan Kabupaten Jembrana yang khas dan memiliki nilai yang luhur dan tinggi, yang merupakan warisan leluhur dan dilaksanakan setiap
generasi masyarakat Kabupaten Jembrana secara turun temurun, perlu mendapatkan penguatan dan pemajuan;
b. bahwa Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Jembrana dilakukan untuk mengantisipasi segala dinamika perubahan masyarakat, baik dalam
tataran lokal, nasional, dan global yang berimplikasi pada eksistensi kebudayaan Kabupaten Jembrana dan proses pengembangannya.
c. bahwa Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Jembrana perlu dituangkan dalam bentuk pengaturan yang komprehensif sebagai dasar
pengelolaan pemajuan kebudayaan Kabupaten Jembrana;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penguatan dan
Pemajuan Kebudayaan Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020
Ketentuan Umum,Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayanan,Penguatan dan Pemajuan,Pangkalan Data, Standarisasi, Dan Sertifikasi, Tugas Dan Wewenang,
Ekosistem Kebudayaan,Apresiasi Kebudayaan,Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2023.
-
-
47 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
