Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2018

Menemukan 19.415 peraturan dalam 0,09 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 36 Tahun 2018

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download :
Perbup MTB No. 36 Tahun 2018_Uraian Tugas SETDA.pdf

Abstrak

SEKRETARIAT DAERAH - organisasi dan tata kerja

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD/36/2018, TBD 2018, LL SETDA KAB. MTB : 42 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran 1 Hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 36 Tahun 2018

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 - 2019

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Lamandau No. 41 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2020-2024
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 36 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2015-2019

Download :
PERBUP LAMANDAU NO 36 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

administrasi dan tata usaha negara

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2018/594

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 - 2019

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 2025 dan Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 dipandang perlu melakukan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2015; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016.
Road Map Reformasi Birokrasi digunakan sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2018.
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 36 Tahun 2018
58 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 36 Tahun 2018

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru No 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Banjarbaru No. 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Download :
reg_36_Tahun_2018_953 edit searchable.pdf

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, BD.2018/NO.36

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru No 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan Pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka, maka perlu dilakukan perubahan Pengaturan Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 51 Tahun 2016.
Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diubah sebagai berikut: 1, Ketentuan Pasal 7, 2. Ketentuan Pasal 10, 3. Ketentuan Pasal 11, 4. Ketentuan Pasal 13, 5. Ketentuan Pasal 14, 6. Ketentuan Pasal 15, 7. Ketentuan Pasal 16, 8. Ketentuan Pasal 17, 9. Ketentuan Pasal 18, 10. Ketentuan Pasal 19, 11. Ketentuan Pasal 20, 12. Ketentuan Pasal 21, 13. Ketentuan Pasal 22, 14. Ketentuan Pasal 25, 15. Ketentuan Pasal 27.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2018.
28 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 36 Tahun 2018

PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2019

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Sambas No. 59 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2020

Download :
Perbup_36_2018 ttg Pedoman Perjalanan Dinas ocr.pdf

Abstrak

PEDOMAN-PERJALANAN DINAS

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2018/NO.36,LL KAB SAMBAS : 21 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK:

Bahwa pembiayaan perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah pengelolaan keuangan Daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diselaraskan dengan kemampuan Keuangan Daerah; bahw aketentuan yang menyangkut biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 35 Tahun 2017, tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tepat di Lingkungan Pemerintah KabupatenSambas Tahun Anggaran 2018 perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, serta Pegawai Tidak Tepat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.11 Tahun 2011, Kepmen Keu No.113/KMK.05/2012, Keputusan Menteri Keu No.32/ PMK.02/2018, Perda Kabupaten Sambas No.4 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur Ketentuan Umum; Ketentuan Perjalanan Dinas; Biaya Perjalanan Dinas; Pelaksanaan Dalam Penandatanganan SPT dan SPPD; Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
21 Hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 36 Tahun 2018

Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa

Desa

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa

Abstrak

PERANGKAT DESA - PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2018/NO.37

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa

ABSTRAK:

bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mendasarkan pada Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak selaras dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 ditambah 1 angka yakni angka 22, Pasal 2, Pasal 5, Pasal 19, ayat (1) dan ayat (4) Pasal 35, penyisipan Pasal 36A, perubahan ayat (3) Pasal 41, ayat (1) Pasal 45, Pasal 46, Pasal 49, penyisipan Pasal 66A.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
10 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 36 Tahun 2018

Petunjuk Teknis Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Semarang

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman

Download :
PERBUP 36 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

juknis-tim

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD No 36/2018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Semarang

ABSTRAK:

a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu serta menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga miskin secara layak; b. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Semarang, perlu dilakukan koordinasi, sinergi dan penguatan kelembagaan sampai tingkat Desa/Kelurahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010, Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang susunan Petunjuk Teknis Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan beserta lampirannya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
25 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 36 Tahun 2018

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPT Daerah pada BKD

Struktur Organisasi

Download :
PERWAKO THN 2018 NO. 36.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 36 Tahun 2018

Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok dan Produk Tembakau pada Media Luar Ruang dan Jalan Protokol

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
2018 PERBUP BALANGAN NO 36 edit.pdf

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2018/NO.36

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok dan Produk Tembakau pada Media Luar Ruang dan Jalan Protokol

ABSTRAK:

Bahwa dalam Rangka Menjaga dan Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat diwilayah Kabupaten Balangan dari Pengaruh Bahaya Rokok Sebagaimana dimaksud dalam Huruf a Perlu Adanya Larangan Reklame Rokok pada Media Luar Ruang dan Jalan Protokol; Bahwa untuk Melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok; Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam Huruf a dan Huruf b Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Roko dan Produk Tembakau pada Media Luar Ruang dan Jalan Protokol.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003; Undnag-undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah 109 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Roko dan Produk Tembakau pada Media Luar Ruang dan Jalan Protokol, dengan sistematika; Ketentuan Umum; Larangan Reklame Rokok; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018.
4 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 36 Tahun 2018

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Struktur Organisasi

Download :
Perbup Pinrang Nomor 36 Tahun 2018.pdf

Abstrak

PE\IBENT\IIV,..'l l,:,it'l' ?£t.AKSA.'1;.\ n':K.."ll'S SATl.AN PE:.DIDIKA'I FORMAL ';EKOU..H DASAR '<EGER! PAOA [l'.',',S Pf:'>0!0\IU, DA:>! K£BLDAYMf>

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2018/No.35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

ABSTRAK:

bah- "-"''-" t'nC'l•k•er.u.iJ &C"-enruan Pua.I \4 ��•! 1�, �r..nn 08.crah Kabu,>&1e1. P-.nran, ,omor 6 Tah�n 2010 ·•nt.o.nc Pcmben1w<MI «.r, Su.1..r;an P<f1lnl"•t Dao,ah � d..Jam � �lal<- t..p1 e,,rlu-.,1 Opcra!f\On.al po.da Om�• hn<'>d.tka,, .!.o&<' Kebudayaan ;,tl"u i:ne,, aplciin ""'"''urw, B .. po.:, wntanc f'ffnbenn • ..an llnn Po�,,. .... ,,,. Teknts SatU&J", P,:ndielllan F<>nnal Soo<ola."i DaNr '•�•n pacla 0,.,... Pct t1,�on da, �· uda,aae,·
ct t1,�on da, �· uda,aae,· ,h Tm1,1<ot ll di Sulawesi ll.nrll>o.ran \cpta. Rcpubu,t lnd=,:s.a Tahun 1959 r-,><n<iT 7•. T:omblhar. ta,, ,ti.ran 'l� Rq,ubl.• :ndonn.LJO N"mo, 1822), Undani·I.� ',o,:,..:,, l2 Tah'-'n 2011 con-a Pcmbcntukan Pc"'1..ran Penandan&·,..ndanpn 11..etni.tan l\epra RepubWt !ndorne ..... Tahun '2011 So,:nor 82 Tambalw..., Le"'i.tan Septa. Rtp1,1bt1k lndonr•ia Somo, 5234 l:nc!Ang·Ur.du.g Sum<>< 5 ·,>.hun llJI& tent.a,.,.,..,.., • ...,, S;p:l ',qp,.n. ...cmb&:In :-.cpn Repubhk lndone•·• T;ohun 201• '\omot b. Tam� l.crr.ba:In ,. • .,.,.., Rrpul>lilt lndonesi.w. N<>moc 5•9•, • .;nda.'ll·Cnd&r,& l>cmor :i3 Tllhun 2014 <<ntan& Pcir.enr.:.han �llh tl.cr:1t.cin '•p.n Repu.b.,lt -;i,:,nn,i�Jllhun 201� -..;omor 244 Tamb&han Lemt.cin Nq;t.-. R� h,4onn.,a :-.omor 5587: se�m,u,a icla.', d,,._bah bo;t,c,.-•p& kal.i te!"Ilth:r dmga:, Cnda:li 1:1",J.ill'lg 'i<1n;or 9 Tllhun 2015 tentan& Pcn...b&h•r Ked,..._ •ta� c-.1-u, � Somo, 13 Tat.1.n 2014 tcnan1 'frr.cr.n:al--"' )ae-.1 ...cmbatal\ ',cpa Rqn;bi,k ·•tnt Tv.c., 20:s \J·,o, � Tun:.t.han Lcraban.& ,epra lle,>..Ibbil lllQO-.tW, ·- ...- 56'"9); � &r11· N< =· ,·.-" i::n,; . ·.iu-.1 ' ,.�,r� .� ...._ , ... Tar,c..ti.. !.< .. ...- _. .. • a • bah- "-"''-" t'nC'l•k•er.u.iJ &C"-enruan Pua.I \4 ��•! 1�, �r..nn 08.crah Kabu,>&1e1. P-.nran, ,omor 6 Tah�n 2010 ·•nt.o.nc Pcmben1w<MI «.r, Su.1..r;an P<f1lnl"•t Dao,ah � d..Jam � �lal<- t..p1 e,,rlu-.,1 Opcra!f\On.al po.da Om�• hn<'>d.tka,, .!.o&<' Kebudayaan ;,tl"u i:ne,, aplciin ""'"''urw, B .. po.:, wntanc f'ffnbenn • ..an llnn Po�,,. .... ,,,. Teknts SatU&J", P,:ndielllan F<>nnal Soo<ola."i DaNr '•�•n pacla 0,.,... Pct t1,�on da, �· uda,aae,· ,
BAB 1 KETENTYUAN UMUM

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2018.
<OMOR wc TAHl:', 2018
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2018

SLOGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Perbup No. 36 Tahun 2018.pdf

Abstrak

SLOGAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.KAB.BOLMONG2018/36

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SLOGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

ABSTRAK:

Untuk mendorong serta memotivasi Pemerintah Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk terus meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakatdan sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa diperlukan adanya suatu Slogan Daerah sebagai ekspresi semangat untuk melaksanakan tugas dan fungsi.
UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.
Perbup ini mengatur tentang slogan daerah yaitu Bolmong Cerdas, Hebat dan Maju disertai dengan artinya, penetapan simbol daerah dan bentuk logo atas slogan daerah yang telah dibuat.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2018.
8 Pasal (4 hlm), lampiran 1 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2018

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2018.