apbd - pengeluaran - BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN YANG BERSIFAT WAJIB
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 90, BD.2011/No.90
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 untuk Belanja yang Bersifat Mengikat dan yang Bersifat Wajib
ABSTRAK:
bahwa karena Peraturan Daerah Kabupaten Sragen
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012 belum ditetapkan bersama
antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sragen dengan Bupati Sragen, maka untuk menjamin
kelangsungan roda pemerintahan, perlu Peraturan
Bupati Sragen yang mengatur tentang pengeluaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012 untuk belanja yang bersifat mengikat
dan yang bersifat wajib; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati Sragen tentang Pengeluaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012 untuk belanja yang bersifat mengikat dan yang
bersifat wajib;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengeluaran belanja terdiri dari belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib dan penyediaan dana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2012.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 83 Tahun 2011
PERBUP Kab. Sumedang No. 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
PERBUP Kab. Sumedang No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan keuangan daerah agar dapat dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai program yang sudah ditentukan, maka perlu adanya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 45 Tahun 2010, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 73 Tahun 2010, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 62 Tahun 2011.
Terdiri dari 24 pasal, 19 bab yaitu ketentuan umum, sistem dan prosedur, pejabat dan pelaksana pengelola keuangan daerah, pejabat dan pelaksana pengelola keuangan daerah, prosedur pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, prosedur perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, prosedur penatausahaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah, prosedur pertanggungjawaban pelaksanaan apbd, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan, pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, pengadaan barang/jasa, uraian sistem dan prosedur, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
mengatur mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
935 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 82 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Pagu Pengeluaran Sebelum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2012 Ditetapkan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 79 Tahun 2011
PERBUP Kab. Bantul No. 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial
Diubah dengan
PERBUP Kab. Bantul No. 36.2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul No. 79 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monotoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. bahwa pemberian bantuan sosial harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 42 ayat (1)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial YangBersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,perlu ditetapkan tata cara penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan sosial;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantu! Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantu! Nomor 24 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Tujuan, Kriteria, dan Pemberian Bantuan Sosial; Penganggaran; Pelaksanaan dan Penatausahaan; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
Jumlah Halaman: 13 hlm. Lampiran: 7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 78 Tahun 2011
PERBUP Kab. Bantul No. 36.1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul No. 78 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. bahwa pemberian hibah harus dilaksanakan secara efektif,
efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 42 ayat (I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20Il tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,perlu ditetapkan tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungiawaban serta monitoring dan evaluasi belanja hibah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; ndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahu 1950; Peraturan Pemerintah Norr 55 Tahun 2005; Peraturan Pererintah Nomor 57 ahun 2005; Peraturan Permerintah Noor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 7I Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011; peraturan Presiden Nomor S4 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Tujuan, Kriteria dan Pemberian Hibah; Penganggaran; Pelaksanaan dan Penatausahaan; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
Mencabut Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
Jumlah Halaman: 16 hlm; Lampiran: 8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 75 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta
monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur dengan peraturan bupati;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah; Penganggaran Hibah Dan Bantuan Sosial; Pertanggungjawaban Dan Pelaporan; Monitoring Dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
Jumlah Halaman: 18 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maros Nomor 74 Tahun 2011
PENETAPAN HARGA NILAI PASAR ATAU HARGA STANDAR JENIS BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2011 NOMOR 74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN HARGA NILAI PASAR ATAU HARGA STANDAR JENIS BAHAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan, maka perlu ditetapkan harga nilai pasar atau harga
standar jenis bahan mineral bukan logam dan batuan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a diatas, maka perlu metetakan Peraturan Bupati tentang
Penetapan Harga Nilai Pasar atau Harga Standar Jenis Bahan
Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tk. II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme; 3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara; 4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara; 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan; 6. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propvinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Maros; 14.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2011
Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 15. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral
Bukan Logam atau Batuan.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pasal 1
Menetapkan harga nilai pasar atau harga standar jenis bahan mineral bukan logam dan
batuan dalam wilayah Kabupaten Maros Pasal 2
Harga nilai pasar atau harga standar jenis bahan mineral bukan logam dan batuan
sebagaimana dimaksud pasal 1 ditinjau kembali selambat-lambatnya sekali dalam 3 (tiga) tahun sesuai dengan kondisi perekonomian dan kemampuan masyarakat yang
berkembang dalam wilayah Kabupaten Maros. Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2011.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 71 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman No. 5 Tahun 2011 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. ahwa pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dapat diberikan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; b. Bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemberian lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor '15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Bupati Sleman Nomor 5 Tahun 2011;
Materi Pokok: Mengubah Peraturan Bupati Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2011.
Mengubah Peraturan Bupati Sleman No. 5 Tahun 2011 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Jumlah Halaman: 7 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 70 Tahun 2011
KEUANGAN, DAN ASET DAERAH - PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD.2011/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temangung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung, maka
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kabupaten Temanggung harus disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset
Daerah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 28 tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas pokok dan fungsi, organisasi, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2011.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2008 dicabut.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 67 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kepada Desa dan Dana Bantuan Sosial Kepada Kelurahan Wates
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa agar pengelolaan Dana Bantuan Keuangan
Pemerintah Daerah kepada Desa dan Dana Bantuan
Sosial kepada Kelurahan Wates berdaya guna dan
berhasil guna secara optimal, perlu menyusun
pedoman;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10
Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16
Tahun 2008 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Sumber Dana Bantuan Keuangan dan Dana Bantuan Sosial; Pembagian Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Keuangan
dan Dana Bantuan Sosial; Sasaran pemberian Dana Bantuan Keuangan dan Dana
Bantuan Sosial; Prinsip Pengelolaan; Penetapan dan Variabel Bobot Desa/Kelurahan; Penggunaan dan Larangan; Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Keuangan dan Dana Bantuan Sosial; Pelaksana Kegiatan; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Contoh, Bentuk, dan Format Blangko/Formulir; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2011.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kepada Desa
Jumlah Halaman: 16 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
