Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerbitan Pas Kecil untuk Kapal Kurang dari 7 Gross Tonnage yang Berlayar di Perairan Laut dan Pas Sungai dan Danau untuk Kapal yang hanya Berlayar di Perairan Sungai dan Danau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan identitas terhadap kapal dengan tonnage kotor kurang dari 7 Gross Tonnage (< GT. 7) yang berlayar dan beroperasi di perairan laut dan/atau kapal yang hanya beroperasi di perairan sungai dan danau, perlu diberikan surat tanda bukti kebangsaan kapal berupa Pas Kecil dan/ atau Pas Sungai dan Danau; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, Pas Kecil dan/ atau Pas Sungai dan Danau diterbitkan oleh Pejabat yang
ditunjuk oleh Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a. dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Penerbitan Pas Kecil untuk kapal kurang dari 7 Gross Tonnage yang berlayar di perairan laut dan Pas Sungai dan Danau untuk kapal yang hanya berlayar diperairan sungai dan danau;
Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2015; Produk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008;
Peraturan bupati ini mengatur tentang penerbitan pas kecil untuk kapal kurang dari 7 gross tonnage
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2016.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 22 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk menyelenggarakan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Klaten agar dapat berjalan dengan tertib, aman, nyaman dan lancar serta untuk menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Klaten, diperlukan sistem penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penyelenggara Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum
Bab III Penetapan Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum
Bab IV Zona Parkir di Tepi Jalan Umum
Bab V Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum
Bab VI Pengelolaan Parkir
Bab VII Penindakan dan Pemindahan Kendaraan
Bab VIII Pengawasan dan Pengendalian
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2016.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 21 Tahun 2016
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN/JASA KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN LOKAL, REGIONAL, INTERNASIONAL DAN ASDP DI KABUPATEN NUNUKAN
2016
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BD 2016/NO.21
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN / JASA KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN LOKAL, REGIONAL, INTERNASIONAL DAN ASDP DI KABUPATEN NUNUKAN
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan Kepelabuhanan, diperlukan dukungan pendapatan daerah yang memadai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan memperhatikan perkembangan perekonomian masyarakat dan kewajaran, maka perlu dilakukan peninjauan atas tarif retribusi Pelayanan/Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Lokal, Regional, Internasional dan ASDP di Kabupaten Nunukan. Berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa penetapan terhadap tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan/Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Lokal, Regional, Internasional dan ASDP di Kabupaten Nunukan.
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multi Moda; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan/Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Lokal, Regional, Internasional dan ASDP di Kabupaten Nunukan.
Peraturan ini mengatur mengenai mengidentifikasi jenis pelabuhan (lokal, regional, internasional, dan ASDP) dan layanan yang diberikan. Menetapkan besaran tarif yang harus dibayar oleh pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan jenis layanan yang diterima. Mengatur mekanisme pengenaan tarif, termasuk prosedur pembayaran dan penegakan hukum bagi pelanggaran. Menjelaskan alokasi pendapatan dari retribusi untuk pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, besarnya tarif Retribusi Pelayanan/Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Lokal, Regional, Internasional dan ASDP di Kabupaten Nunukan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan/Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Lokal, Regional, Internasional dan ASDP di Kabupaten Nunukan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 19 Tahun 2016
PENETAPAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN PEDESAAN (ANGDES) DI KABUPATEN LEBONG
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Penumpang Angkutan Pedesaan (Angdes) di Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
Menimbang ;
A. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Penghubungan SE 15 Tahun 2016 tentang penyesuaian tarif angkutan umum kelas ekonomi, maka dipandang perlu menyesuaikan tarif dasar dan tarif jarak angkutan penumpang antar kecamatan dalam Kabupaten Lebong dengan mobil penumpang umum.
B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diata, perlu didtetapkan dengan peraturan bupati
1. UU No. 33 Tahun 1964
2. UU No. 9 Tahun 1967
3. UU No. 39 Tahun 2003
4. UU No. 22 Tahun 2009
5. UU No. 12 Tahun 2011
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. PP No. 17 Tahun 1965
8. PP No. 20 Tahun 1968
9. Permendagri No. 80 Tahun 2015
10. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 70 TAHUN 1993
11. Perda kab. Lebong No. 1 Tahun 2008
Pasal 2
Tarif dasar angkutan penumpang umum antar kecamatan atau angkutan penumpang umum pedesaan dalam Kabupaten Lebong sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2016.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Perdesaan Di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan
pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang
umum perdesaan di Kabupaten Blora dan sebagai
upaya peningkatan mutu pelayanan, maka perlu
mengatur tarif angkutan penumpang perdesaan
umum di Kabupaten Blora dengan tetap
memperhatikan kepentingan dan kemampuan
masyarakat luas serta kelangsungan usaha
penyedia jasa angkutan;
bahwa tarif angkutan penumpang umum
perdesaan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Bupati Blora Nomor 24 Tahun 2013 sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan keadaan
sehingga perlu ditinjau kembali;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum
Perdesaan di Kabupaten Blora;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Perdesaan di Kabupaten Blora
dihitung berdasarkan akumulasi dari Tarif Dasar Angkutan Penumpang Umum Perdesaan dan Iuran Wajib Dana Kecelakaan Penumpang (IWKDP).
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2016.
Peraturan Bupati Blora Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Perdesaan di Kabupaten Blora dicabut.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day)
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung upaya pengendalian kualitas udara dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat, perlu diselenggarakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) di Kab Blora; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day);
UU No 13 Tahun 1950; UU No 38 Tahun 2004; UU No 3 Tahun 2005; UU No 26 tahun 2007; UU No 22 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 1993; PP No 41 Tahun 1999; PP No 34 Tahun 2006; PP No 74 Tahun 2014; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kab Blora No 18 Tahun 2011; Perda Kab Blora No 13 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, hari bebas kendaraan bermotor (car free day), pengisian acara kegiatan, pemasangan spanduk, pengamanan akses jalan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2016.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 16 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pengoperasian Kapal Penumpang Bantuan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penempatan dan pengoperasian KAPAL
PENUMPANG bantuan Kementerian PDT di Kabupaten Kolaka Utara, perlu
diatur dengan suatu pedoman penempatan dan pengoperasian.
b. bahwa pedoman penempatan dan pengoperasian sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolak Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara; Tenggara (LNRI Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
, LNRI Nomor 4339);
2. Undang-Undang N omor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonisia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor:
07 /PER/M-PDT/III/2007 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001/KEP /M-PDT /11/2005
tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;
8. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor:
1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus
Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan di Daerah Tertinggal DAK-SPDT
Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka
Utara Tahun 2013 Nomor), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kolaka Utara
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN,
BAB III RUANG LINGKUP,
BAB IV PENEMPATAN DAN PENGOPERASIAN,
BAB V PERJANJIAN KERJASAMA,
BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KEGIATAN,
BAB VII MONITORING, PELAPORAN DAN EVALUASI,
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD Tahun 2016/No.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Perdesaan dan Angkutan Kota dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi di Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa berdasarkan kebijakan pemerintah tentang
penurunan harga bahan bakar minyak dan sumber daya
mineral dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2
Tahun 2016 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah
Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas
Ekonomi dengan Mobil Bus Umum di Provinsi Jawa Tengah,
maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 53 Tahun 2014
tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Pedesaan dan
Angkutan Kota dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi di
Kabupaten Sukoharjo tidak sesuai lagi dengan
perkembangan sehingga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Perdesaan dan
Angkutan Kota dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi di
Kabupaten Sukoharjo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5594);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003
tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan
Kendaraan Umum;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016
tentang Penetapan Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah
Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Propinsi Kelas
Ekonomi dengan Mobil Bus Umum di Provinsi Jawa Tengah
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 189);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan penumpang
pedesaan dan angkutan kota dengan mobil bus umum kelas
ekonomi di Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :
a. tarif batas atas sebesar Rp160,00 (seratus enam puluh rupiah)
per penumpang per kilometer; dan
b. tarif batas bawah sebesar Rp98,00 (sembilan puluh delapan
rupiah) per penumpang per kilometer.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Sukoharjo Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif
Angkutan Penumpang Pedesaan dan Angkutan Kota dengan Mobil
Bus Umum Kelas Ekonomi Di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 281) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 288 Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
yang menyebutkan bahwa untuk mengurangi tingkat
pencemaran udara dan kebisingan pada wilayah daerah,
pemerintah daerah dapat melaksanakan program hari
bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) pada waktu dan
lokasi yang ditetapkan oleh Bupati;
bahwa untuk menciptakan kawasan bebas polusi dan
ruang publik yang bersih dan sehat di wilayah Kabupaten
Semarang, perlu dilakukan upaya pembatasan operasional
kendaraan bermotor pada kawasan tertentu dan pada
waktu tertentu;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penetapan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang yang meliputi Pelaksanaan dan Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2016.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
