Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 21 Tahun 2016

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN / JASA KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN LOKAL, REGIONAL, INTERNASIONAL DAN ASDP DI KABUPATEN NUNUKAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur mengenai mengidentifikasi jenis pelabuhan (lokal, regional, internasional, dan ASDP) dan layanan yang diberikan. Menetapkan besaran tarif yang harus dibayar oleh pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan jenis layanan yang diterima. Mengatur mekanisme pengenaan tarif, termasuk prosedur pembayaran dan penegakan hukum bagi pelanggaran. Menjelaskan alokasi pendapatan dari retribusi untuk pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 21 Tahun 2016 tentang PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN / JASA KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN LOKAL, REGIONAL, INTERNASIONAL DAN ASDP DI KABUPATEN NUNUKAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Nunukan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Nunukan

Tanggal Penetapan

30 November 2016

Tanggal Pengundangan

30 November 2016

Tanggal Berlaku

30 November 2016

Sumber

BD 2016/NO.21

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Nunukan

Bidang

Halaman ini telah diakses 484 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP-NO-21-2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN/JASA KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN LOKAL, REGIONAL, INTERNASIONAL DAN ASDP DI KABUPATEN NUNUKAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD 2016/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN / JASA KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN LOKAL, REGIONAL, INTERNASIONAL DAN ASDP DI KABUPATEN NUNUKAN
ABSTRAK:	Dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan Kepelabuhanan, diperlukan dukungan pendapatan daerah yang memadai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan memperhatikan perkembangan perekonomian masyarakat dan kewajaran, maka perlu dilakukan peninjauan atas tarif retribusi Pelayanan/Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Lokal, Regional, Internasional dan ASDP di Kabupaten Nunukan. Berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa penetapan terhadap tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan/Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Lokal, Regional, Internasional dan ASDP di Kabupaten Nunukan. Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multi Moda; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan/Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Lokal, Regional, Internasional dan ASDP di Kabupaten Nunukan. Peraturan ini mengatur mengenai mengidentifikasi jenis pelabuhan (lokal, regional, internasional, dan ASDP) dan layanan yang diberikan. Menetapkan besaran tarif yang harus dibayar oleh pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan jenis layanan yang diterima. Mengatur mekanisme pengenaan tarif, termasuk prosedur pembayaran dan penegakan hukum bagi pelanggaran. Menjelaskan alokasi pendapatan dari retribusi untuk pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2016. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, besarnya tarif Retribusi Pelayanan/Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Lokal, Regional, Internasional dan ASDP di Kabupaten Nunukan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan/Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Lokal, Regional, Internasional dan ASDP di Kabupaten Nunukan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 11 HALAMAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 21 Tahun 2016

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN / JASA KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN LOKAL, REGIONAL, INTERNASIONAL DAN ASDP DI KABUPATEN NUNUKAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT