Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.273 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/3/2009 Tahun 2009

Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 18 Tahun 2018 tentang Pencabutan Tiga Puluh Tiga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Download :
Permen Kominfo Nomor 17 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/2/2006 Tahun 2006

Teknis Penyadapan Terhadap Informasi

Hak Asasi Manusia Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 18 Tahun 2018 tentang Pencabutan Tiga Puluh Tiga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Download :
Permen Kominfo Nomor 11 Tahun 2006.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 6A Tahun 2019

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Download :
PERBUP Lombok Barat No 6A Tahun 2019.pdf

Abstrak

mendorong efektivitas diseminasi informasi kepada masyarakat Lombok Barat secara mandiri;

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6A, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

ABSTRAK:

a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok dari setiap orang dari tingkat bawah sampai ke tingkat atas, begitu pula sebaliknya informasi harus merata penyebarannya keseluruh masyarakat; b. bahwa pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ini bertujuann untuk mendorong efektivitas diseminasi informasi kepada masyarakat Lombok Barat secara mandiri; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelompok Informasi;
Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41Tahun 2007 Peraturan Menteri Komunikasi lnformatika Nomor 08 Tahun 2010 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI TENTANG KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2019.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 65B Tahun 2011

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
PERBUP-65B-2011.pdf

Abstrak

PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65B, BD Tahun 2011/No.65B

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora

ABSTRAK:

bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah; bahwa dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, maka perlu diselenggarakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Bab III Akses Informasi dan Dokumentansi Bab IV Pengelola Informasi dan Dokumentansi Bab V Pemohon Informasi dan Dokumentasi Bab VI Klasifikasi Informasi Bab VII Standar Layanan Informasi Publik Bab VIII Tata Cara Penyampaian Informasi Publik Bab IX Sarana dan Prasarana Bab X Tata Cara Pengelolaan Keberatan Bab XI Pelaporan Bab XII Monitoring dan Evaluasi Bab XIII Pembiayaan Bab XV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2011.
18 halaman

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 44/PER/M.KOMINFO/12/2007 Tahun 2007

Perubahan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 25/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri Untuk Produk Iklan yang Disiarkan Melalui Lembaga Penyiaran

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan

Mengubah :

Permenkominfo No. 25/PER/M.KOMINFO/5/2007 Tahun 2007 tentang Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri Untuk Produk Iklan yang Disiarkan Melalui Lembaga Penyiaran

Download :
Permen Kominfo Nomor 44 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 148/KA/VII/2010 Tahun 2010

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Tenaga Nuklir Nasional

Pers, Pos, dan Periklanan Informasi Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BATAN No. 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik

Diubah dengan :

Perka Batan No. 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 148/KA/VII/2010 Tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Di Badan Tenaga Nuklir Nasional

Download :
Perka BATAN Nomor 148 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011

Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pers, Pos, dan Periklanan Perizinan, Pelayanan Publik Informasi Publik

Download :
bn173-2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 121/PMK.02/2008

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Subsidi, PSO

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 98/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos

Mencabut :

PMK No. 29/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi dan Bidang Pos

Download :
PMK Nomor 121 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 Tahun 2012

Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian

Pers, Pos, dan Periklanan Pangan, Pertanian dan Peternakan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman Informasi Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 32/PERMENTAN/HM.130/7/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengujian Konsekuensi Informasi Di Lingkungan Kementerian Pertanian

Download :
Permentan Nomor 41 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019 Tahun 2019

Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Keuangan

Pers, Pos, dan Periklanan Informasi Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan lnformasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan

Mencabut :

PMK No. 200/PMK.01/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan

Download :
129~PMK.01~2019Per.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2008.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2019.