Peraturan Walikota (PERWALI) tentang MASTERPLAN SMART CITY KOTA MATARAM TAHUN 2019-2024
ABSTRAK:
Untuk mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara efektif dan efisien di Kota Mataram maka perlu didukung dengan kegiatan Smart CIty (kota cerdas). Kegiatan Smart CIty (kota cerdas) sebagaimana dimaksud huruf a bertujuan untuk mewujudkan e-Government yang berkualitas dalam upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikotta tentang Masterplan Smart City KOta Mataram Tahun 2019-2024
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 65 TAhun 2005, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016,
Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Dokumen Masterplan Smart City, Tahapan Pelaksanaan Masterplan Smart City, Pengembangan Smart City, Pembiayaan, Ketentuan Lain, Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2019.
-
-
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015; PP No. 5 Tahun 2009; Permendagri No. 77 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 6 Tahun 2017; Perda No. 3 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur ketentuan mengenai tata cara penghitungan pemberian dan penetapan jumlah bantuan keuangan, lampiran administrasi yang diperlukan saat pengajuan bantuan keuangan, pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan keuangan, sasaran penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2019.
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 34 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERWALI Kota Bontang No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Stimulan dan Bantuan Biaya Tugas Akhir Pendidikan Tinggi
Diubah sebagian dengan :
PERWALI Kota Bontang No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Stimulan dan Bantuan Biaya Tugas Akhir Pendidikan Tinggi Peraturan Wali Kota Bontang
Nomor 34 Tahun 2019
Mencabut :
Peraturan Wali
Kota Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian
Beasiswa Stimulan dan Bantuan Togas Akhir Pendidikan Tinggi
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Stimulan dan Bantuan Biaya Tugas Akhir Pendidikan Tinggi
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM pada jenjang pendidikan tinggi, memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat yang memiliki potensi akademik tinggi, berprestasi, kurang mampu dan penyandang
disabilitas, perlu memberikan bantuan berupa beasiswa stimulan dan bantuan tugas akhir pendidikan tinggi dan Peraturan Wall Kota Nomor 20 Tahun 2016 belum mengakomodir beberapa ketentuan yang akan diatur dalam peraturan ini.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penerima Beasiswa Stimulan dan Bantuan Biaya Tugas Akhir, Kategori, Persyaratan, Mekanisme Pengajuan, Seleksi, Penyaluran dan Pembatalan, Monitoring Dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2019.
Peraturan Wali
Kota Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian
Beasiswa Stimulan dan Bantuan Togas Akhir Pendidikan Tinggi
(Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 20), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
16 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 36
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Perda No.1 Tahun 2011 Pasal 91 ayat (2) tentang Pajak Daerah, dimana Bupati dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014: Perda Kab. Berau No.1 Tahun 2011
Dalam peraturan ini diatur tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan hasll evaluasi tentang Hari
dan Jam Kerja dllingkungan Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat masih dianggap kurang efektif dalam
peningkatkan pelayanan kepada rnasyarakat, maka perlu
diJakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor
26 Tahun 2017 tentang Hari dan Jam Kerja dilingkungan
Daerah
UU No.6 Tahun 1991, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.53 Tahun 2010, KeputusanPresiden No.68 Tahun 1995, KeputusanMenteriPAN&RB No.8 Tahun 1996, PERDA No.8 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Tentang Tentang Hari Dan Jam
Kerja Dilingkungan Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
Halaman 4
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia NO. 34, BN 2019/ NO 1025; PERATURAN.GO.ID : 44 HLM
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tentang Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Terpencil dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2019
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018
Peraturan menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 untuk MendukungPercepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Paskabencana Gempa Bumi
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penjabaran Änggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Ketentuan Pasal 10 diubah dengan menambah 1 (satu) ayat baru
Antara Pasal 10 dan BAB V PELAPORAN DANA DESA Pasal 13 disisipkan 2 (dua) Bagian Baru yakni Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa yang terdiri dari Pasal 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F dan 10G dan Bagian Kedua Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terdiri dari Pasal 10A1, Pasal 10B1 dan Pasal 10C1
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2019.
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2019
12 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
