Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penurunan Stunting
ABSTRAK:
bahwa kualitas sumber daya manusia yang Sehat. cerdas dan
produktif merupakan aset berharga bagi kemajuan bangsa
dan negara Indonesia. Kejadian stunting pada balita masih banyak teradi di
Kabupaten Barito Utaro sehingga dapat menghambat upaya
peningkatan kesehatan masyarakat dan pembengunan
kualitas sumber daya manusia. Untuk mendukung upaya perbaikan gizi dalam hal
penurunan stunting diperlukan pedoman untuk memberikan
arah dan landasan hukum daJam pelaksanaan
UU No 27 Tahun 1959; UU No 36 Tahun 2009; UU No 18 tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; PP No 69 Tahun 1999; PP No 28 Tahun 2004; PP No 33 tahun 2012; PP No 17 Tahun 2015; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 42 Tahun 2013; Perpres No 83 Tahun 2017; Permenkes No 21 Tahun 2015; Permenkes No 39 Tahun 2016; Permenkes No 51 Tahun 2016; Perbup Barut No 19 Tahun 2018
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II ASAS DAN TUJUAN;
BAB III RUANG LINGKUP DAN SASARAN;
BAB IV PILAR PENURUNAN STUNTING;
BAB V PENDEKATAN;
BAB VI EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI;
BAB VII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN;
BAB VIII PENGUATAN KELEMBAGAAN;
BAB IX SASARAN WILAYAJ PENURUNAN STUNTING;
BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT;
BAB XI PENCATATAN DAN PELAPORAN;
BAB XII PENGHARGAAN;
BAB XIII PENDANAAN;
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak
ABSTRAK:
bahwa anak merupakan rahmat dan anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa sekaligus merupakan
generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup,
tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya; bahwa perkawinan pada usia anak merupakan praktek yang dapat menghilangkan hak-hak anak dan memiliki
dampak buruk bagi anak baik secara fisik, mental, ekonomi maupun sosial; bahwa pendewasaan usia perkawinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka menciptakan lingkungan sosial yang ramah anak dan sebagai upaya mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat dalam mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kebupaten Sleman Nomor 2
Tahun 2017; Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.9 Tahun 2014; Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Bupati Sleman Nomor 15.1 Tahun 2018;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak; Penguatan Kelembagaan; Layanan Pendampingan dan Pemberdayaan; Pengaduan; Pembinaan dan Pengawasan; Pemantauan dan Evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2019.
Jumlah Halaman: 16 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 31 Tahun 2019
pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan stunting melalui gerakan kolaborasi mengentaskan dan mencegah anak stunting
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2019/No. 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting melalui Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Naional Percepatan Perbaikan Gizi, bahwa tujuan gerakan nasinal perbaikan gizi dimaksudkan untuk perbikn masyarakat prioritas pada kurun waktu seribu hari pertama kehidupan
Dsar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No.28 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.18 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.28 Tahun 2004; PP No.33 Tahun 2012; PP No.18 Tahun 2016; Perpers No.74 Tahun 2012; Perpres No.42 Tahun 2013; Perpres No.83 Tahun 2017; Instruksi Presiden No.1 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pertanian No.4 Tahun 2010; Permendagri No.63 Tahun 2010; Peraturan Mentri Kesehatan No.033 Tahun 2012; Perturn Menteri Kesehatan No.26 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan No.1 Tahun 2014; Perturan Menteri Kesehatan No.23 Tahun 2014; Peratuan Menteri Kesehatan No.25 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan No.28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan No.41 Tahun 2014; Perturan Menteri Kesehatan No.66 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan No.88 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan No.21 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan No.51 Tahun 2016; Permendagri No.120 Tahun 2018; Peraturan daerah No.6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pohuwato No.21 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur tentang pelaksanan ksi konvergensi pencegahan stunting melalui gerakan kolaborasi mengentaskan dan mencegah anak stunting termasuk didlamnya mengatur tenang tujuan sasaran dan indikator, ruang lingkup, prinsip strategi dan pendekatan gerbos emas, pelaksanaan, pengorganisasian,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2019.
Terdiri dari 24 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF LOMBOK BARAT
ABSTRAK:
Kesejahteraan sosial terhadap anak harus dipenuhi sebagai perwujudan perlindungan dna jaminan terhadap hak-hak anak;
Dalam rangka pemenuhan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak diperlukan upaya yang terstruktur, tersistematis dan terintegratif agar lebih efektif dan efisien, sehingga perlu dibentuk Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Lomnbok Barat
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 4 Tahun 1979
UU Nomor 23 Tahun 2002
UU Nomor 20 Tahun 2003
UU Nomor 23 Tahun 2006
UU Nomor 11 Tahun 2009
UU Nomor 25 Tahun 2009
UU Nomor 36 Tahun 2009
UU Nomor 11 Tahun 2012
UU Nomor 23 Tahun 2014
Perda NTB Nomor 8 Tahun 2015
Perda Nomor 2 Tahun 2013
Perda Kab. Lombok Barat Tahun 2013
Visi, Misi, Tujuan dan Prinsip Layanan
Pembentukan
Susunan Organisasi
Tugas dan Tanggung Jawab
Jenis Layanan
Alur Layanan
Tata Kerja dan Standar Operasional Prosedur
Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2019.
-
-
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kabupaten Layak Anak
ABSTRAK:
Bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak dengan melaksanakan kebijakan sebagai diamanatkan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diwujudkan melalui upaya membangun Kabupaten Layak Anak
Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 14 Tahun 2010; Peraturan Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 3 Tahun 2011; Peraturan Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011; Peraturan Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011; Peraturan Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 13 Tahun 2011; Peraturan Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 14 Tahun 2011; Peraturan Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 8 Tahun 2014; Perda No. 21 Tahun 2014; Perda No. 12 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur ketentuan dalam mewujudkan pemenuhan hak anak sebagai acuan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) meliputi klaster dalam pemenuhan hak anak, tahapan pengembangan KLA, dan penetapan anggaran yang dikeluarkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2019.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Penutupan Lokalisasi Prostitusi Lembah Durian Di KM 3,5 Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa Penutupan Lokalisasi Prostitusi Lembah Durian di Km
3,5 Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu Kelurahan Melayu
Kecamatan Tewch Tengah Kabupaten Barito Utara telah
dJtetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor
31 Tahun 2018. sehubungan dengan perubahan jadwal penutupan
lokalisasi prostitusi Lembah Durian di Km 3,5 Jalan Negara
Muara Teweh-Puruk Cahu Kelurahan Melayu Kecarnatan Teweh
Tengah Kabupaten Barito Utara, maka Peraturan Bupati perlu dilakukan
perubahan
UU No 8 tahun 1981; UU No 23 Tahun 2002; UU No 23 Tahun 2004; UU No 44 Tahun 2008; UU No 11 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 27 Tahun 1983; PP No 6 Tahun 2010; PP No 39 Tahun 2012; Perda Kab Barut No 2 Tahun 2016
Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e dan huruf f dalam Peraturan
Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2018 tentang Penutupan Lokalisasi Prostitusi
Lembah Durian Di Km 3,5 Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu Kelurahan
Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 31) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2019.
Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e dan huruf f dalam Peraturan
Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2018 tentang Penutupan Lokalisasi Prostitusi
Lembah Durian Di Km 3,5 Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu Kelurahan
Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 31) diubah
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Program lnisiasi Menyusui Dini Dan Air Susu lbu Eksklusif di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian bayi dan peningkatan status gizi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanirnbar, maka perlu dibentuk Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program lnisiasi Menyusu Dini Dan Air Susu lbu EksklusiI di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Mrn.PP/XII/2008, Nomor PER.27/MEN/XII/2008, Nomor 1177/Menkes/PB/Xll/2008; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesebatan Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2019; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/X/2004; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelaksanaan Program lnisiasi Menyusu Dini Dan Air Susu lbu EksklusiI di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2019.
Kewajiban menyediakan ruang laktasi mulai berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggaJ diundangkan.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22
ayat (4) dan . Pasal 29 ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian
Penduduk Dan Pembangunan Keluarga maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati. tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6
Tahun 2019 tentang Pengendalian Penduduk Dan
Pembangunan Keluarga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pengendalian Kuantitas Penduduk
Bab III Tata Cara Pengumpulan Data dan Analisis Mengenai Mobilitas dan Persebaran Penduduk
Bab IV Penyelenggaraan Data Rutin
Bab V Pengelolaan Data Rutin
Bab VI Kelembagaan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2019.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Internet Sebagai Informasi Layak Anak Dan Kawasan Internet Gratis
ABSTRAK:
a. bahwa setiap anak mempunyai hak mendapatkan informasi, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari seluruh informasi yang diperolehnya;
b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak dalam mendapatkan informasi diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat dalam memberikan Informasi Layak Anak;
c. bahwa Pemerintah Daerah telah mewujudkan pembangunan layanan internet untuk seluruh lapisan masyarakat termasuk anak-anak;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Internet sebagai Informasi Layak Anak dan Kawasan Internet Gratis.
U ndang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
a. prinsip dan tujuan layanan internet;
b. layanan internet;
c. peranan;
d. pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2019.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 Jaminan Persalinan, menyebutkan bahwa Bupati dalam rangka mendukung pelaksanaan Jampersal dapat menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Jampersal
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 37 tahun 2016; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 66 Tahun 2018;
Ketentuan Umum; Tujuan Dan Sasaran; Kebijakan Operasional; Penggunaan Dan Pemanfaatan Dana Jampersal; Standar Biaya Jampersal; Syarat Memperoleh Jampersal; Tempat Pelayanan Dan Pihak Dalam Jampersal; Tata Cara Klaim Dan Pertanggungjawaban; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2019.
15 halaman peraturan dan 2 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
