Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Percepatan Pencegahan Stunting Di Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang
disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup
lama, dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik
pada anak dengan tinggi badan lebih rendah atau pendek
dari standar usianya, mempengaruhi perkembangan jaringan
otak serta kecerdasan sehingga berdampak terhadap kualitas
sumber daya ketika dewasa;
b. bahwa prevalensi stunting pada balita di Jawa Tengah masih
cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan penanganan secara
komprehensif, terpadu oleh unsur Pemerintah, Pemerintah
Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga/Organisasi
Kemasyarakatan, Organisasi Profesi serta Pemangku
Kepentingan terkait lainnya;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor
42 Tahun 2Ol3 tentang Gerakan Nasional Percepatan
Perbaikan Gizi, Pemerintah Daerah melaksanakan Gerakan
Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di daerah masingmasing;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, agar pelaksanaannya
dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Percepatan Pencegahan
Stunting Di Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2019
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pelaksanaan 8 aksi konvergensi percepatan pencegahan stunting, pengorganisasian, koordinasi, penilaian kinerja daerah, kerja sama, monitoring evaluasi dan pelaporan, pembiayaan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2019.
45 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF PADA SATUAN PENDIDIKAN
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan rangsangan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017
SIstematika peraturan ini sebagai berikut:
KETENTUAN UMUM,
TUJUAN, PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN,
RUANG LINGKUP,
STRATEGI, SASARAN,
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB,
PENYEDIAAN LAYANAN PAUD HI PADA SATUAN PENDIDIKAN,
GUGUS TUGAS KABUPATEN,
PERAN SERTA MASYARAKAT,
PEMBIAYAAN,
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN,
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2021.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2015 .tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndoesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2021
BAB I Ketentuan Umum; BAB II Persiapan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; BAB III Indikator KLA; BAB IV Tugas, Fungsi, dan Susunan Gugus Tugas Provinsi; BAB V Kewajiban dan Peran Serta; BAB VI Pembinaan dan Pengawasan; BAB VII Rencana Aksi Daerah; BAB VIII Pemantauan dan Evaluasi; BAB IX Penghargaan KLA; BAB X Pembiayaan; BAB XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2022.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Jaminan Persalinan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) di Kabupaten Wonogiri, diperlukan pengaturan penyelenggaraan Jaminan Persalinan di Kabupaten Wonogiri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2018;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UUU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 36 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 40 Tahun 2014, Permenkes Nomor 25 Tahun 2014, Permenkes Nomor 97 Tahun 2014, Permenkes Nomor 43 Tahun 2016, Permenkes 61 Tahun 2017, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2016, Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2017, Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018, Perbup Nomor 12 Tahun 2012, Perbup Wonogiri Nomor 101 Tahun 2017, Perbup Wonogiri Nomor 102 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mnegatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Ruang Lingkup, Kepesertaan Jampersal, Penyelenggaraan, Pengajuan Tagihan/Klaim, Pembinaan dan Pengawasan dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2018.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2016
PENYELENGGARAAN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 34, Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 35
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Sistem Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat
ABSTRAK:
a. Bahwa setiap warga masyarakat baik perorangan maupun organisasi memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk berperan serta dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlu mengembangkan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat.
c. Bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat di provinsi bengkulu, perlu diatur dalam peraturan gubernur.
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 4 Tahun 1979
3. UU No. 39 Tahun 1999
4. UU No. 23 Tahun 2002
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. PP No. 20 Tahun 1968
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 6 Tahun 2014
8. Perda No. 8 Tahun 2016
9. Perda Provinsi Bengkulu No.5 Tahun 2018
10. Pergub Bnekulu No. 47 Tahun 2016
Pasal 2
Tujuan penyelenggaraan SISPANA BERBAKAT adalah:
1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama masyarakat dengan semua unsur Lembaga di Provinsi Bengkulu dalam mempromosikan dan mencegah tindakan kekerasan terhadap anak.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat di Provinsi Bengkulu untuk berpartisipasi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.
3. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pelaporan kekerasan terhadap anak melalui aplikasi e_Pana Berbakat.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2001.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 34 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN TULANG BAWANG
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perda Kab. Tulang Bawang No. 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Tulang Bawang, guna melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang berdasarkan kriteria dan kebutuhan satuan kerja perangkat daerah, dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak adalah UPTD yang dibentuk oleh pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
UU No. 04 Tahun 1979; UU No. 02 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMEN PP dan PA No. 4 Tahun 2018; Perda Kab. Tulang Bawang No. 12 Tahun 2016.
Ketentuan umum; pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi; susunan organisasi; eselonisasi, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional; tata kerja; pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya untuk menurunkan angka kematian
ibu dan angka kematian bayi serta mencegah secara dini
terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa
nifas, perlu menyusun regulasi berkaitan dengan Program
Jaminan Persalinan; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3
Tahun 2019 ten tang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun
Anggaran 2019, untuk mendukung pelaksanaan Jaminan
Persalinan Walikota dapat membentuk Peraturan Walikota
tentang Jaminan Persalinan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Persalinan Kota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Sasaran
Bab III Penyelenggaraan Program Jampersal
Bab IV Mekanisme Pelaksanaan Program Jampersal
Bab V Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Bab VI Pembiayaan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2019.
14 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
