Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Presensi Online Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan, dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, salah satunya diwujudkan melalui presensi online guna menjamin ketaatan Aparatur SipiI Negara untuk masuk kerja dan mematuhi ketentuan jam kerja, sehingga penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dapat dioptimalkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Presensi Online Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pernerintah Norn.or 53 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Bupati Wonogiri Norn.or 38 Tahun 2012, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Presensi Online Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri terkait maksud dan tujuan, perangkat presensi online, pengelolaan presensi online, tata cara melakukan presensi online, Ketentuan lain-lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2019.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang merupakan perbuatan yang merugikan keuangan Negara dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan, untuk mendorong peran serta pegawai dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, perlu disusun Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
UU No.13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 71 Tahun 2000; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; Permenpanrb No. 52 Tahun 2014; Perda No.13 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan sistematika yaitu Ketentuan Umum, Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) dan Lampiran Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) yang terdiri atas pendahuluan, kebijakan kewenangan, penanganan pengaduan, perlindungan dan apresiasi dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Tahun 2018/ No. 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya secara profesional dan akuntabel diperlukan apparat pengawasan yang memiliki integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi dan akuntabilitas; bahwa untuk mendukung kesinambungan terpenuhinya persyaratan apparat pengawasan perlu adanya aturan kode etik sebagai landasan perilaku dalam menjalankan tugas pengawasan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 16 Tahun 1994; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 18 Tahun 2016; PERMENDAGRI Nomor 23 Tahun 2007; PERMENDAGRI Nomor 28 tahun 2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 7 Pasal yang terdiri BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud dan Tujuan; BAB III Prinsip-Prinsip Etika Aparat Pengawasan; BAB IV Kode Etik; BAB V Majelis Kode Etik; BAB VI Pengaduan; BAB VII Larangan dan Sanksi; BAB VIII Pembinaan; BAB IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2021.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, adil, dan transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan dan memberikan pemahaman yang seragam dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; Permenpanrb No. 37 Tahun 2012; Permenpanrb No. 52 Tahun 2014; Perda No. 13 Tahun 2016; Perbup No. 43 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum dan lampiran Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2019.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Good Governance Terintegrasi Bagi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 43 Tahun 2019
KODE ETIK AUDITOR DAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2019/No.43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Kabupaten Karo
ABSTRAK:
Dalam rangka menjaga profesionalisme Auditor dan Pengawas Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Di Daerah diperlukan kode Etik sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M-PAN/03/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 18 Tahun 2019.
Penegakan Kode Etik; Pembentukan Majelis Kehormatan Kode Etik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019.
22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 43 Tahun 2019
Kepegawaian, Aparatur Negara - Sistem Pengendalian Intern
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGGUNAAN DAFTAR HADIR BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menghindari serta mencegah adanya
kecurangan danl atau manipulasi data yang berhubungan
dengan kehadiran pegawai, perlu penggunaan sistem daftar
hadir berbasis elektonik;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin Aparatur Sipil
Negara guna menunjang peningkatan produktivitas, efisiensi
dan efektivitas dalam pelaksanaan pembangunan dan
pemerintahan serta pelayanan publik, perlu mengoptimalkan
penggunaan daftar hadir berbasis elektronik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur Penggunaan
Daftar Hadir Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana te1ah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aaparatur
Negara Nomor 8 Tahun 1996 ten tang Pedoman Pelaksanaan
Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2007 ten tang
Pelaksanaan Hari Kerja, Waktu Kerja dan Pakaian Kerja
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Jombang.
Menetapkan disiplin kerja pegawai me!iputi disiplin dalam pelaksanaan tugas dengan ketentuan:
a. Mematuhi jam kerja dengan datang tepat waktu dan pulang tepat waktu;
b. Me!aksanakan ape! pagi;
c. Melaksanakan senam pagi pada hari Jum'at;
d. Memakai pakaian dinas dengan atribut lengkap;
e. Menggunakan sarana dan prasarana kantor secara efektif dan efisien;
f. Melaksanakan tugas yang diberikan atasan;
g. Menye!esaikan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan
h. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan lembaga lainnya dengan baik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BAGIAN HUKUM KABUPATEN LOMBOK UTARA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diselenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menggunakan/ memanfaatkan sistem informasi manajemen daerah dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Dalam penggunaan/pemanfaatan sistem informasi manajemen keuangan daerah agar berjalan efektif dan efisien, serta selaras dengan peraturan tentang penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) maka perlu pedoman dalam penggunaan/pemanfaatan sistem informasi manajemen keuangan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan peraturan tentang tata cara pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan daerah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2015
Ketentuan umum, Penanggungjawab pengelola SIMDA, Pengamanan, Pengendalian dan Pemeliharaan SIMDA, Intalasi SIMDA, Pengawasan dan pengendalian, Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
-
-
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 42 Tahun 2019
pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar danau perintis kabupaten bone bolango tahun 2020-2039
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2019/NO.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sekitar Danau Perintis Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020-2039
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Povinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Gorontalo serta berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2031 dan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang seuai dengan rencana tata ruang setiap kegiatan pemanfaatan ruang harus mempunyai ketentuan peraturan pemanfaatan ruang yang memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan prundang-undangan.
Dalam Peraturan ini diatur UU No.11 Tahun 1974; UU No.5 Tahun 1990; UU No.41 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.38 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2009; UU No.41 Tahun 2009; UU No.41 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.17 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; UU No.2 Tahun 2012; UU Tahun 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No.17 Tahun 2019; PP No.45 Tahun 2004; PP No.42 Tahun 2008; PP No.76 Tahun 2008; PP No.15 Tahun 2010; PP No.68 Tahun 2010; PP No.38 Tahun 2011; PP No.27 Tahun 2012; PP No. 37 Tahun 2012; Perpres No.71 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No.148 Tahun 2015; PP No.24 Tahun 2019; Perda Prov Gorontalo No.4 Tahun 2011; Perda Prov Gorontalo No.11 Tahun 2014; Perda Kab Bone Bolango No.8 Tahun 2012; Perda Kab Bone Bolango No.5 Tahun 2014; Perda No.6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sekitar Danau Perintis Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020-2030 termasuk didalamnya mengatur tentang asa,fungsi,tujuan dan manfaat, kedudukan dan jangka waktu,ruang lingkup, tjuan penataan kawasan,rancana struktur ruang, rencana pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang,peraturan zonasi, intensif dan disinsentif, perizinan, sanksi, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2019.
Terdiri dari 95 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
