Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 Nomor 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019
Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
7 Pasal (7Hlm.) dan IV Lampiran (27 Hlm.)
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Swasta Penerima Siswa Miskin Dan Tunjangan Guru Sekolah/Madrasah Swasta Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Depok
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ternate Nomor 43 Tahun 2017
PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2017-TATA CARA
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 43, Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 311
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat yang ada di Kelurahan,maka perlu ditunjang dengan alokasi dana yang memadai, sehingga proses pemberdayaan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan; untuk memperlancar kegiatan sebagaimana dimaksud perlu dilaksanakan program pengalokasian Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan dalam wilayah Kota Ternate; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan Tahun Anggaran 2017;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 11 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011;UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; Perda Kota Ternate No. 11 Tahun 2016; Perda Kota Ternate No. 12 Tahun 2016; Perwali Ternate Nomor 23 Tahun 2016
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan Tahun Anggaran 2017 dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang jumlah dan sasaran penggunaan dana pembangunan partisipatif kelurahan; tim pembina dan pelaksana dana pembangunan partisipatif kelurahan;penyusunan rencana penggunaan dana; tata cara penyaluran dan pencairan dana; pengelolaan aseet; pembinaan dan pengawasan; pelaporan; sanksi
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2017.
10 halaman; Lampiran: 4 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Khusus Pada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Pasangkayu, perlu menyusun standar biaya khusus;
b. bahwa Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 37 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Khusus Pada Pemerintah Desa pada kolom uraian dan kolom biaya Lampiran terdapat beberapa penyesuaian sehingga perlu ditinjau kembali dan dilakukan perubahan;
a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan ini Mengatur tentang perubahan Standar biaya yang terdapat pada lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
-
-
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengisian Jabatan Direktur/Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 43 Tahun 2020
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaDesaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015 Nomor 39);
b. Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 23);
c. Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 33);
d. Peraturan Bupati Rembang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 19);
e. Peraturan Bupati Rembang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 22)
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD Kabupaten Rembang Tahun 2020 No. 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kepada Desa;
b. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat, serta dalam upaya percepatan
penanggulangan kemiskinan, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Kebijakan pemberian bantuan keuangan meliputi:
a. bantuan keuangan diberikan sebagai bentuk dukungan/stimulan keuangan Daerah kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD dalam rangka prioritas pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan yang menjadi kewenangan desa;
b. bantuan keuangan diberikan dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan APBD;
c. bantuan keuangan diberikan berdasarkan klasifikasi tingkat kemiskinan desa;
d. bantuan keuangan ditransfer langsung ke RKD dan masuk pada APB Desa;
e. bantuan keuangan diberikan untuk kegiatan yang belum didanai dari sumber dana lainnya; f. penerima bantuan keuangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
g. Pemerintah Daerah memfasilitasi dan berperan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan bantuan keuangan sesuai kewenangannya.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. sasaran, besaran, dan peruntukan bantuan keuangan;
b. perencanaan pemberian bantuan keuangan;
c. pencairan bantuan keuangan;
d. pelaksanaan bantuan keuangan;
e. pertanggungjawaban dan pelaporan;
f. monitoring dan evaluasi; dan
g. sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015 Nomor 39); b. Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 23);
c. Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 33);
d. Peraturan Bupati Rembang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 19);
e. Peraturan Bupati Rembang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 22).
dicabut dan diyatakan tidak berlaku.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.69 Tahun 2010, PP No.74 Tahun 2011, PP No.55 tahun 2016, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permenkeu No. 207/PMK.07/2018, Perda Sanggau No.3 Tahun 2010, Perda Sanggau No.5 Tahun 2010, Perda Sanggau No.8 Tahun 2016, Perbup Sanggau No.59 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Tujuan, Ruang Lingkup, Kriteria, dan Bentuk Pemeriksaan Pajak Daerah, Standar Pemeriksaan Pajak Daerah, Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak Daerah, Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, Peminjaman Dokumen, Penolakan Pemeriksaan Pajak Daerah dan Penyegelan, Pembahasan Hasil Pemeriksaan dan Pemeriksaan Ulang Pajak Daerah, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
Peraturan ini memiliki 14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Demak yang Bersumber dari Anggaran Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari dana BLUD dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain, lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dan penerimaan pembiayaan BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa pemerintah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Demak Yang Tidak Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Demak Yang Tidak Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa, pelaku pengadaan barang/jasa, perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pengadaan barang/jasa melalui elektronik, fleksibilitas pengadaan barang/jasa, unit layanan pengadaan, evaluasi dan pengawasan, sanksi, pelayanan hukum bagi pelaku pengadaan barang/jasa, pelayanan sengketa kontrak, pengadaan barang/jasa dengan proses mendahului.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2020.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2022
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Standardisasi Harga Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 51 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 32
Tahun 2022 telah ditetapkan Standardisasi Harga
Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022; bahwa agar pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah dapat berjalan optimal, perlu
dilakukan penyesuaian terhadap beberapa
komponen dalam standardisasi harga barang dan
jasa.
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
60/PMK.02/2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9
Tahun 2021, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 32 Tahun
2022.
Materi Pokok: mengubah ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor
51 Tahun 2021 tentang Standardisasi Harga Barang dan
Jasa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 32 Tahun 2021
tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun
Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2022.
Jumlah halaman: 4 HLM; Lampiran: 9 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 43 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukowati Tangen
ABSTRAK:
bahwa rumah sakit sebagai salah satu fasilitas
kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan
perorangan memiliki peran strategis dalam membantu
percepatan derajat kesehatan, oleh karena itu rumah
sakit berkewajiban untuk menyelenggarakan layanan
kesehatan masyarakat sesuai standar layanan
kesehatan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal
Kesehatan salah satunya adalah Standar Pelayanan
Minimal Kesehatan Kabupaten; bahwa berdasarkan ketentuan diktum KETIGA
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008
tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit,
Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit sebagai
pedoman penjamin penyelenggaraan pelayanan
kesehatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah
Sukowati Tangen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum, Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup
Bab II Jenis Pelayanan, Indikator, Batas Waktu Pencapaian dan uraian Standar Pelayanan Minimal
Bab III Pelaksanaan
Bab IV Penerapan
Bab V Pembinaan dan Pengawasan
Bab VI Monitoring dan Evaluasi
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2022.
57 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
