bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 C, Pasal 68 dan
Pasal 69 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019
tentang Retribusi Jasa Umum perlu diatur tentang
penghitungan tarif retribusi pengendalian menara
telekomunikasi dan tata cara pembayaran, penyetoran,
tempat pembayaran retribusi, tata cara pemberian
pengurangan, keringanan, dan pernbebasan retribusi
dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Und.ang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5
Tahun 2011; Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2016
Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan
ini adalah untuk memberikan
petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah
Daerah dalam melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa pengendalian
menara telekomunikasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2019.
28 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BONDOWOSO
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bondowoso;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 21 /PMK.07 /2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2026 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 N omor 3 Seri A);
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Asas Pelaksanaan Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Penerima dan Alokasi Insentif;
5. Pemanfaatan dan Besaran Insnetif pemungutan Pajak dan Retribusi;
6. Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban;
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bondowoso (Serita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2010
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
deogan ditclapkonnya Undang-Undang Nomor 28 Tnhun 2009 Ieman Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam upaya penghasilkan Penerimaan Pendapatan Asli Dacroh (PAD) dari sektor Pajak Mineral Buknn Logam dan Batuan. perlu meninjau dan merubah kembali Perda Daerah Tingkat 2 Palembang Nomor 5 Tahun 1998 tcntllng Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, pcrlu disesuaikan
dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009 teotmg Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang·Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang·Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Un'dang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undong Nomor 33 Tahun 2004; Peraruran Pcmcrintah Nomor 24 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 6 Tabun 2006; Pcramran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Perda Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008; Perda Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008
Peraturan ini memuat nama, objek, subjek, dan wajib pajak; dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak; masa pajak, saat pajak terutang, dan surat pemberitahuan pajak; pemungutan pajak; pengembalian kelebihan pajak; pembukuan dan pemeriksaan; ketentuan khusus; dan penyidikan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2010.
Peraturan ini mencabut Perda Kota Madya Tingkat II Palmebang Nomor 5 Tahun 1998
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 16 Tahun 2016
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2016 NOMOR 188
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 3 Tahun 2011, tentang Pajak Penerangan Jalan, perlu mengatur dan menetapkan peraturan pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Bupati Teluk Bintuni tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan.
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabipaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republlk lndoneaia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 4 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2007 Nomor 51, Tambahan Lemberan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 29);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 32).
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2016.
Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan
-
44
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Pitulua
ABSTRAK:
a. bahwa kebijakan retribusi penjualan
produksi usaha daerah dilaksanakan
berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan
dan keadilan serta peran serta masyarakat
dan akuntabilitas dengan memperhatikan
potensi daerah.
b. bahwa sehubungan dengan telah
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, maka ketentuan
sebagairnana dirnaksud pada huruf a perlu
ditinjau dan disesuaikan.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagairnana dimaksud pada huruf a dan
huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Retribusi Penjualan Produksi
Usaha Daerah pada UPTD Balai Benih Ikan
(BBI) Pitulua Kabupaten Kolaka Utara
1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);
2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
3 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003,
tentang Pembentukan Kabupaten Bombana,
Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka
Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4339 );
4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,
tentang Perimbangan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
ten tang Pembentukan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5233);
8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
tentang organisasi kemasyarakatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1985 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
10 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);
11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
12 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005 ten tang Pedoman Pembinaan dan
Penyelenggaraan Pemerintaban Daerab
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);
13 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
2010 tentang Tata cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2010Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubab, terakhir diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
15 Peraturan Daerab Kabupaten Kolaka Utara
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Usaba
16 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 34
Tahun 2017 ten tang Pembentukan,
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis
Dinas pada Dinas Perikanan Kabupaten
Kolaka Utara;
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II AZAS DAN TUJUAN,
BAB III NAMA,OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI,
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA,
BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI,
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI,
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN,
BAB VIII PENENTUAN PEMBAYARAN,EMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN,
BAB IX KEBERATAN,
BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN,
BAB XI PENGAWASAN DAN PEMANFAATAN,
BAB XII SANKSI ADMINISTRASI,
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
14 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 16 Tahun 2010
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Trayek
ABSTRAK:
dengan berlakunya UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar perlu menyesuaikan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek
dasar hukum: UU No.8 Tahun 1981; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.22 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; PP No.58 Tahun 2005; PP No.74 Tahun 2005; PP No.69 Tahun 2010; PP No.91 Tahun 2010; Permendagri No.59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan No.147 /PMK07/2010.
dalam PERDA ini diatur mengenai nama, obyek dan subyek retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, serta wilayah pemungutan retribusi izin trayek.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 16 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 168 ayat (4) UU No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta ketentuan pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pasal 76 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah dan pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara penghapusan piutang pajak daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; ruang lingkup penghapusan; kedaluwarsa; kewenangan; tata cara penghapusan; ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2014.
25 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sikka Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Sarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, Nomor: HK.201/50/SATKER-DSTJ/V/2021 dan Nomor Dishub.551.2.21/191/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Pelaksanaan Integrasi Sistem Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan data Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, perlu dilakukan penyesuaian besaran tarif dengan memperhatikan metode pengujian dan biaya KIR berdasarkan jumlah beban kendaraan yang diperbolehkan serta pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sikka saat ini; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu melakukan peninjauan tarif retribusi untuk pengujian kendaraan bermotor; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah: UU No 69 Tahun 1958; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 55 Tahun 2012; PP No 12 Tahun 2019; Permenhub No PM 33 Tahun 2018; Permendagri No 77 Tahun 2020; Peraturan Dirjen Perhubungan Darat No SK.2874/AJ.402/DRDJ/2017; Perda Kab. Sikka No 11 Tahun 2011; Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Sarana Transportasi Jalan Kemenhub dan Dishub Kabupaten Sikka No HK.201/50/SATKER-DSTJ/V/2021 dan No Dishub.551.2.21/191/V/2021 tanggal 24 Mei 2021.
Peraturan tersebut berisi tentang Tujuan Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah (a) mengoptimalkan penerimaan Daerah dari jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, dan (b) menata keseimbangan antara kepentingan masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah Daerah dalam rangka pemanfaatan aset Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
6 halaman; 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Way Kanan Nomor 16 Tahun 2022
Pengalokasian Dan Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Kampung Tahun Anggaran 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Dan Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Kampung Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022;
UU No 12 Tahun 1999, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 1 tahun 2022, PP No 43 Tahun 2014, PP No 12 Tahun 2019, PerMendagri No 20 tahun 2018, Perda Kab Way Kanan No 2 Tahun 2021, Perda Kab Way Kanan No 4 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Pengalokasian Dan Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Kampung Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2022.
Halaman : 16
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Sidempuan Nomor 16 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2003.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
