Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pendidik Dan/Atau Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 79 Tahun 2023
MEKANISME PENYAMPAIAN USULAN KALURAHAN DAN USULAN POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD.2023/NO.79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Penyampaian Usulan Kalurahan dan Usulan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa perencanaan pembangunan daerah bertujuan
untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan
dan demokratis sesuai dengan sasaran daerah;
b. bahwa untuk kemudahan penyampaian infomasi dan
transparansi perencanaan Pembangunan, perlu
diatur informasi pemerintahan daerah yang
terhubung dalam Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah;
c. bahwa untuk menjamin kesesuaian dan ketepatan
waktu pada proses perencanaan perlu mengatur
Mekanisme Penyampaian Usulan Kalurahan dan
Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme
Penyampaian Usulan Kalurahan dan Usulan PokokPokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penyusunan; Usulan Kalurahan dan Usulan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Tahapan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Jumlah Halaman: 7 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 79 Tahun 2023
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Bantuan Hukum, maka perlu segera
dilaksanakan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba
Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan
Hukum;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah beberapakali terkahir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5248);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat
dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran
Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5421);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10
Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata
Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana
Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian
Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
10.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3
Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan
Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
96);
11.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4
Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
PASAL 1 : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten
Bulukumba Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bulukumba Nomor 2).
PASAL 2 : Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba serta berkoordinasi
dengan Perangkat Daerah terkait.
PASAL 3 : Petunjuk teknis, sistem dan prosedur administrasi pelaksanaan Peraturan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun oleh Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.
PASAL 4 : Petunjuk teknis, sistem dan prosedur administrasi pelaksanaan Peraturan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan paling lama 1 (satu)
Tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Bulukumba Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
PASAL 5 : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2023
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan,
pengakuan, penentuan status pribadi dan status
hukum terhadap setiap peristiwa kependudukan
dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk
Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang
berada di dalam maupun di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, perlu melakukan
pengaturan tentang Administrasi Kependudukan;
b. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan pelimpahan
Kewenangan Urusan Administrasi Kependudukan
oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah perlu
mengatur teknis penyelenggaraan urusan
Administrasi Kependudukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013, Dalam melaksanakan
kewenangan pengaturan teknis penyelenggaraan
urusan Administrasi Kependudukan Bupati
menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan
urusan Administrasi Kependudukan dengan
Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74
Tahun 2019; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96
Tahun 2019; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
Tahun 2019; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9
Tahun 2019.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pelayanan Pendaftaran Penduduk; Pencatatan Sipil; Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ; Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Secara Daring; Profil Perkembangan Kependudukan ;Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2023.
Peraturan Yang Dicabut: a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2010
Seri E); dan
b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 14 Tahun 2013);
Jumlah Halaman: 47 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 80 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Aduan, Layanan Administrasi dan Informasi (Si–ALADIN) pada Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan transformasi
digital di sektor pelayanan publik pada Kecamatan
Takisung Kebupaten Tanah Laut;
Bahwa untuk memudahkan masyarakat dalam
menyampaikan aduan, memperoleh pelayanan
administrasi di tingkat Desa dan Kecamatan serta
memudahkan akses mendapatkan informasi, perlu
menerapkan Layanan aduan, administrasi, dan
informasi secara elektronik:
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan Sistem Aduan, Layanan
Administrasi dan Informasi (Si–ALADIN) pada
Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun
2021.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Sistem Aduan, Layanan Administrasi Dan Informasi (Si- ALADIN) Pada Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, Dan Ruang Lingkup; Tata Cara Pelaksanaan; Pengembangan, Pengelolaan, Pembinaan, Dan Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Aplikasi Si- ALADIN; Ketentuan Lain- Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2023.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 80 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru yang memuat tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarbaru;
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016;
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA BANJARBARU dengan sistematika: KETENTUAN UMUM: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI; TATA KERJA: KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 80 Tahun 2023
Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Perindustrian
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD/2023/NO.80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Perindustrian dan Perdagangan.
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi yang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab pada Perindustrian dan Perdagangan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Perindustrian dan Perdagangan;
Dasar hukum:Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021;
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS; UNSUR-UNSUR ORGANISASI; KETETNTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2023.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 80 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa keuangan Kalurahan dikelola berdasarkan asas
transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan
tertib dan disiplin anggaran;
b. bahwa agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan dapat berjalan efektif, efisien, transparan,
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan
disiplin anggaran, perlu menerapkan transaksi non tunai
dalam penerimaan dan Pengeluaran pada Pemerintah
Kalurahan;
c. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan efektifitas
pelaksanaan pembayaraan non tunai dalam setiap
transaksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan,
perlu diatur pelaksanaan sistem transaksi non tunai dalam
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 ; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Jenis Penerimaan Dan Pengeluaran Melalui Transaksi Non Tunai; Tata Cara Transaksi Non Tunai; Peningkatan Kualitas Layanan; Pembinaan Dan Pengawasan; larangan Dan Sanksi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
Jumlah Halaman: 18 Jumlah Lampiran: 9 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 80 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Curug Kecamatan Klari
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa, berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Permendagri No. 45 Tahun 2016, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Curug Kecamatan Klari
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Permendagri No. 58 Tahun 2021; Perda Kabupaten Karawang No. 4 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Batas Wilayah, Peta Batas Desa, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2023.
10 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 80 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 80, BD Tahun 2023 Nomor 80
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Untuk Pelaksanaan Swakelola Oleh Organisasi Kemasyarakatan Dan Kelompok Masyarakat
ABSTRAK:
dalam rangka kelancaran penatausahaan keuangan yang transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif atas kegiatan pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola yang dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat; untuk terwujudnya kelancaran penatausahaan keuangan diperlukan pedoman dalam penerbitan surat perintah pencairan dana melalui mekanisme yang tepat dan benar sebagai wujud pengawasan terhadap kinerja dan juga realisasi atas setiap kegiatan swakelola yang dilaksanakan oleh organisasi Kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat; Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, belum mengatur secara detail mengenai tata cara penerbitan surat perintah pencairan dana untuk pelaksanaan kegiatan swakelola yang dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Wali Kota ini mengatur ruang lingkup meliputi Bab I Ketentuan Umum; Bab II Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana; Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2023.
6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
