PERBUP Kab. Tanjung Jabung Timur No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan pelaksanaan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
"Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000; Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003; Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; . Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 ; Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022."
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD Kab. Tuban Tahun 2022 Seri E No. 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TUBAN NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL RADIO PRADYA SUARA KABUPATEN TUBAN
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya
Suara Kabupaten Tuban sebagaimana telah diatur
dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2011 tentang
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya
Suara Kabupaten Tuban sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Nomor 6 Tahun 2019, maka besaran
honorarium Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan
Kepala Bidang serta karyawan Lembaga Penyiaran
Publik Lokal Radio Pradya Suara Kabupaten
Tuban perlu untuk disesuaikan dengan
perkembangan keadaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2011
tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio
Pradya Suara Kabupaten Tuban;
Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor
3/P/KP/08/2006; Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Propinsi Jawa Timur Nomor 02 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02
Tahun 2011; Peraturan Bupati Tuban Nomor 48 Tahun 2014
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2011
tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio
Pradya Suara Kabupaten Tuban; perubahan meliputi: Ketentuan Pasal 11 diubah tentang honorarium dewan pengawas; ketentuan pasal 12 tentang honorarium; pasal 13 tentang honorarium karyawan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2022.
mengubah Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun
2014
jumlah 9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 24 Tahun 2022
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus
ABSTRAK:
Dalam rangka dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi
Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan, sehingga Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, sudah tidak sesuai lagi dan perlu dilakukan perubahan;
sesuai dengan hasil fasilitasi Gubemur Lampung Nomor 188.342/1686/03/2022 tanggal 13 Mei 2022. Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus, pada huruf B angka 3 menyatakan “Dalam rangka pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui
Jalur Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus cukup mempedomi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan”;
untuk menjamin kepastian hukum, administrasi hukum dan melaksanakan amanat peraturan perundang- undangan atas peraturan Bupati Tanggamus sehingga tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi perlu mencabut peraturan Bupati tersebut;
berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Pencabutan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun
2018
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pencabutan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2022.
Lampiran File: 3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Pemungutan Retribusi Di Objek Wisata Milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 24 Tahun 2022
Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan
Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang
PENDELEGASIAN KEWEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO KEPADA KEPALA DINAS PENAN AMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULANG BAWANG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Tulang Bawang tentang Pendelegasian Kewewenangan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang
Bawang
Dasar Hukum ini adalah UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 25 Tahun 2007; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 30 Tahun 2014; UU NO 1 Tahun 2022; PP NO 5 Tahun 2021; PP NO 6 Tahun 2021; PERPRES NO 97 Tahun 2014; PERPRES NO 91 Tahun 2017; PERMENDAGRI NO 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI NO 138 Tahun 2017;
Peraturan bupati ini menetapkan mengenai Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2022.
18 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2022
PERBUP Kab. Gunung Mas No. 54 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Serta Standar Biaya Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Serta Standar Biaya Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa serta Standar Biaya Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
Peraturan Menteri Dalam Nege Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah rahun Anggaran 2022; dan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Pera.ngkat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
(1) Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Serta Standar Biaya meliputi:
a. Satuan biaya honorarium;
b. Satuan biaya perjalanan dinas;
c. Satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
d. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
e. Satuan biaya pemeliharaan; dan
f. Standar harga satuan barang dan jasa.
(2) Standar Harga Satuan Barang dan Jasa serta Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2022.
96
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022
Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil agar pelaksanaan disiplin terhadap Apartur Sipil
Negara terpenuhi secara optimal perlu menetapkan
Peraturan Bupati
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemermtah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah
dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemenntah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun
2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Nomor 16 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini berisi 6 (enam) Bab dan 21 (dua puluh satu) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Hari Dan Jam Kerja; Kewajiban Dan Larangan; Hukuman Dan Sanksi; Wewenang; Berlakunya Hukuman Disiplin Dan Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2022.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Indragiri
Hilir Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 23 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022 NOMOR: 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023
Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2022, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2012, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 09 Tahun 2022, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 12 Tahun 2022, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Bupati mengatur 3 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2022.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Temanggung maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor
21 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Temanggung sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tugas dan Fungsi
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2022.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 74 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2021 dicabut.
27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 serta menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran, Bab VI, Huruf D Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
2. UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;
3. UU Nomor Nomor 28 Tahun 1999;
4. UU Nomor 17 Tahun 2003;
5. UU Nomor 1 Tahun 2004;
6. UU Nomor 15 Tahun 2004;
7. UU Nomor 25 Tahun 2004;
8. UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;
9. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
10. UU Nomor 1 Tahun 2022;
11. PP Nomor 109 Tahun 2000;
12. PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012;
13. PP Nomor 55 Tahun 2005;
14. PP Nomor 56 Tahun 2005;
15. PP Nomor 69 Tahun 2010;
16. PP Nomor 71 Tahun 2010;
17. PP Nomor 30 Tahun 2011;
18. PP Nomor 2 Tahun 2012;
19. PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 8 Tahun 2016;
20. PP Nomor 12 Tahun 2017;
21. PP Nomor 18 Tahun 2017;
22. PP Nomor 12 Tahun 2019;
23. Perpres Nomor 32 Tahun 2014;
24. Perpres Nomor 87 Tahun 2014;
25. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018;
26. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013;
27. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 120 Tahun 2018;
28. Permendagri Nomor 17 Tahun 2021;
29. Permendagri Nomor 27 Tahun 2021;
30. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;
31. Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perda Nomor 5 Tahun 2014;
32. Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 16 Tahun 2017;
33. Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 17 Tahun 2017;
34. Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 6 Tahun 2015;
35. Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011;
36. Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2017;
37. Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2021;
38. Perbup Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2022;
39. Perbup Banyuwangi Nomor 21 Tahun 2022.
Semua ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 diubah dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Perubahan dimaksud meliputi penambahan alokasi pendapatan dana mandatory pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD);
2. Perubahan dimaksud meliputi penambahan alokasi belanja program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
3. Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok, dan antar jenis;
4. Uraian pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 terinci dalam lampiran-lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2022.
6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
