Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prinsip pemberian TPP, kriteria dan penetapan besaran TPP, penilaian TPP, pengurangan TPP, pembayaran TPP, aplikasi e - kinerja dan presesnsi elektronik, penghentian pemberian TPP, monitoring dan evaluasi, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 122 Tahun 2021 dicabut.
23 hlm
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 132 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 132, BN.2017/NO.1855, kemendagri.go.id : 4 hlm.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Kementerian Dalam Negeri
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang pemberian Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, bentuk tunjangan dan besaran tunjangan yang diberikan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 98 Tahun 2017 dicabut.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 132 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Renumerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Mansyur
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah KH Mansyur
1. UU Nomor 8 Tahun 1965; 2. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; 4. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 6. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 7. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN; 8. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; 9. UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 10. UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; 11. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU sebagaimana telah diubah denan PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 12. Peraturan {emerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah- 17. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 205 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada RSUD KH Mansyur.
Peraturan ini terdiri dari XII Bab yang terdiri dari, BAB I Ketentuan Umum, BAB II Remunerasi, BAB III Sumber Dana Remunerasi, BAB IV Kebijakan Anggaran, BAB V Tim Remunerasi RSUD, BAB VI Alokasi Remunerasi, BAB VII Pola Remunerasi, BAB VIII Perubahan Pola Remunerasi, BAB IX Kriteria Penerima Remunerasi. BAB X Monitoring dan Evaluasi, BAB XI Ketentuan Peralihan, dan BAB XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Hak Keuangan - Fasilitas - Pejabat Struktural - Bank Tanah
2022
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 133, LN.2022/No.235, jdih.setneg.go.id: 10 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Pejabat Struktural Bank Tanah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah dan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Pejabat Struktural Bank Tanah.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 64 Tahun 2021; dan Perpres Nomor 113 Tahun 2021.
Perpres ini mengatur mengenai Hak Keuangan dan Fasilitas Pejabat Struktural Bank Tanah. Pejabat Struktural Bank Tanah memperoleh hak keuangan dan Fasilitas dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang secara proporsional berdasarkan tata kelola yang baik. Hak Keuangan dan Fasilitas tersebut ditetapkan dengan memperhatikan tingkat kewajaran yang berlaku dan mempertimbangkan faktor kondisi kekayaan Bank Tanah. Jenis hak keuangan pejabat struktural Bank Tanah berupa gaji atau honorarium, tunjangan, dan/atau insentif kinerja.
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2022.
Organ pendukung Dewan Pengawas dan organ pendukung Sekretariat Komite diberikan Honorarium paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Gaji Kepala Badan Pelaksana.
Lampiran: 10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 133 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Perbup No 23 Tahun 2021 ttg Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi
pengelolaan keuangan Kalurahan yang berasal dari Bantuan
Keuangan Bersifat Khusus, perlu dilakukan penyempurnaan
beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor
23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Keuangan Berisifat Khusus kepada Kalurahan, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 , Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 , Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019, Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021.
Materi pokok : Mengubah ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Berisifat Khusus kepada Kalurahan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Berisifat Khusus kepada Kalurahan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan.
Jumlah halaman : 6 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 133 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara berbasis kinerja, realisasi anggaran dan kepatuhan disiplin Aparatur Sipil Negara, perlu mengatur kriteria dan prosedur pemberian tambahan penghasilan didasarkan atas penilaian objektif terhadap capaian target Kinerja Pegawai, target dan realisasi kegiatan, serta ketepatan waktu kerja;
b. bahwa Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu ditetapkan kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, pemberian TPP, tata cara perhitungan besaran TPP, tata cara perhitungan pembayaran TPP, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2015.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
