Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Kab Jombang Tahun 2019 No 20/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang Terintegrasi dengan Penaganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu serta penanganan kasus kekerasanan terhadap perempuan dan anak diperlukan sinergitas, peningkatan akses dan integritas layanan melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang Terintegrasi dengan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Peraturan Bupati;
1. Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan SosiaI;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan SosiaI;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Karban Kekerasan;
4. Peraturan Menteri SosiaI Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
Peraturan ini berisi tentang:
1. Ketentuan umum;
2. Tujuan, Prinsip, Fungsi dan Sasaran SLRT;
3. Penyelenggaraan SLRT:
4. Layanan SLRT;
5. Koordinasi dan Kemitraan;
6. Pemantauan dan Evaluasi;
7. pembinaan dan Pengawasan;
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2019.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pusat Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Integratif
ABSTRAK:
Perlindungan perempuan dan anak merupakan urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan dan jaminan pemenuhan hak asasi manusia bagi perempuan dan anak. Untuk mewujudkan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang lebih efektif, efisien serta dapat ditangani lebih sistematis, cepat dan akurat diperlukan sebuah wadah sebagai tempat koordinasi pemberian pelayanan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Lombok Utara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Integratif.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2017
Ketentuan Umum, Pusat Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Integratif, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pembiayaan, MOnitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2019.
-
-
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 19 Tahun 2019
penggunaan dana alokasi khusus nonfsik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini tahun 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2019/No. 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk penyaluran dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini tahun 2019 yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten pohuwato dilaksanakan melalui belanja tidak langsung dengan mekanisme hibah
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telh diubah beberapa kali terkhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2006; PP No.48 Tahun 2008; Pemendagri No.20 Tahun 2009; Pemendagri No.32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Pemendagri No.14 Tahun 2016; Perda Kabupaten Pohuwato No.12 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur tentang pengguanaan dana alokasi khusus non fisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini tahun 2019 termasuk didalamnya mengatur tentang tujuan sasaran dan sumber dana bop paud, mekanisme pelaksanaan dan transfer dana, pengguanaan anggaran/ kuasa penggunaan anggaran, penerbitan spm dan sp2d, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana transfer,pembinaan dan evaluasi, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 19 Tahun 2019
PENCANANGAN - DAN - KOMITMEN - PENANGANAN - STUNTING DI - KABUPATEN - OGAN KOMERING ULU TIMUR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2019/NO.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencanangan dan Komitmen Penanganan Stunting di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan nasional Percepatan Pebaikan Gizi,salah satu Program yang di laksanakan di kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah Penurunan Stunting
UU No 37 Tahun 2003;UU No 36 Tahun 2009;UU No 12 Tahun 2011;UU No 18 Tahun 2012;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;pp No 69 Tahun 1999;PP No 28 Tahun 2004;PP No 33 Tahun 2012;PP No 17 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016;Perpres No 42 Tahun 2013;Perpres No 83 Tahun 2017;Inpres No 1 Tahun 2017;Permendagri No 63 Tahun 2010;Permenkes No 155/Menkes/Per/I/2010;Permenkes No 2269/Menkes/Per/XI/2010;Peraturan Menteri Pertanian No 4 Tahun 2012;Permenkes No 003 Tahun 2012;Permenkes No 26 Tahun 2013;Permenkes No 75 Tahun 2013;Permenkes No 1 Tahun 2014;Permenkes No 23 Tahun 2014;Permenkes No 25 Tahun 2014;Permenkes No 28 Tahun 2014;Permenkes No 41 Tahun 2014;Permenkes No 88 Tahun 2014;Permenkes No 21 Tahun 2015;Permenkes No 51 Tahun 2016;Perda No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 1 Tahun 2017;Perda No 10 Tahun 2018;Perda No 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 8 Tahun 2018
Pilar Pencanangan dan Komitmen Penangan Stunting,Ruang Lingkup.Pendekatan ,Edukasi ,Pelatihan dan Penyuluhan Gizi ,Penelitian dan Pengembangan ,Penguatan Kelembagaan ,Penajaman sasaran wilayah pencanangan dan Komitmen penangan Stunting ,Peran serta Masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2019.
10 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Bina Keluarga Lansia
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Program Pemerintah
tentang Pembentukan dan Pembinaan terhadap Bina
Keluarga Lansia ( BKL)
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah
kegiatan kader BKL meliputi kegiatan:
a. Melaksanakan pendataan keluarga yang memiliki lansia;
b. Menyusun Jadwal Kegiatan;
c. Menyelenggarakan pertemuan berkala;
d. Menjadi fasilitator dalam pertemuan;
e. Memberikan penyuluhan;
f. Melaksanakan kunjungan rumah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2019.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang
ABSTRAK:
Bahwa perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia yang harus dihormati, dan dilindungi oleh negara, pemerintah dan setiap orang.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008;
Dalam Peraturan ini berisi 12 (dua belas) bab dan 31 (tiga puluh satu) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pencegahan; Penanganan Korban Perdagangan Orang; Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Partisipasi Masyarakat; Pembinaan, Koordinasi Dan Pengawasan; Pembiayaan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana ; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kartu Identitas Anak
ABSTRAK:
Bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegritas dengan Sistem Informasi dan Administrasi KependudukaN. Untuk mewujudkan kesejahteraan dalam rangka pemenuhan salah satu hak hak anak, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Penerbitan Kartu Identitas Anak. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kartu Identitas Anak.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2012; dan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kartu Identitas Anak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 17 Tahun 2019
MENSEJAHTERAKAN SOSIAL TERHADAP ANAK DI WUJUDKAN MELALUI HAK-HAK PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Bagian Hukum Kab. Lombok Tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF
ABSTRAK:
. bahwa kesejahteraan sosial terhadap anak harus dipenuhi dalam
rangka mewujudkan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak
anak di Kabupaten Lombok Tengah;
b. bahwa dalam rangka pemenuhan dan perlindungan kesejahteraan
sosial anak, diperlukan sebuah sistem yang terintegrasi agar lebih
efisien dan efektif;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pusat Kesejahteraan Sosial Anak lntegratif;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2015
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009
PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK
INTEGRATIF.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2019.
.
.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, perlu dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa depan.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009;
Lampiran Bupati ini mengatur Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Kabupaten Bengkalis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2019.
Lamp I
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
