Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 163 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2016

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerjasama Daerah

Abstrak

Standar/Pedoman Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 71 Tahun 2012

Download file:

Peraturan Bupati Karangan...hun 2016 Nomor 6.pdf

KERJASAMA DAERAH

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2016/No.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerjasama Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Daerah perlu menetapkao Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 79 Tahun 2005; PP No 50 Tahun 2007; Perpres No 38 Tahun 2015; Permendagri No 17 Tahun 2007; Permendagri No 3 tahun 2008; Permendagri No 19 tahun 2009; Permendagri No 22 Tahun 2009; Perda Prov Jateng No 5 Tahun 2013; Pergub jateng No 79 Tahun 2013; Perda Kab Karanganyar No 14 Tahun 2009; Perda Kab karanganyar No 7 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyelenggaraan dan prosedur kerja sama daerah, naskah kerja sama, mekanisme penyerahan hasil kerja sama, berakhirnya kerja sama daerah, penyelesaian perselisihan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2016.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 71 Tahun 2012 dicabut.
10 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pendelagasian Kewenangan Bupati Dalam Penyelenggaraan Kerjasama Antara Rumah sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiarjo Purwodadi Kabupaten Grobogan Dengan Pihak Lain

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

Perbup 5 2016.pdf

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2016/No.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelagasian Kewenangan Bupati Dalam Penyelenggaraan Kerjasama Antara Rumah sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiarjo Purwodadi Kabupaten Grobogan Dengan Pihak Lain

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan selaku Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain; bahwa agar pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain tersebut dalam huruf a dapat dilakukan sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan, dipandang perlu menetapkan pendelegasian kewenangan Bu pati dalam penyelenggaraan kerjasama yang diatur dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Penyelenggaraan Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan dengan Pihak Lain;
Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pendelegasian Kewenangan Bab III Penyelanggaraan Kerjasama Bab IV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2016.
9 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 45 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pengelolaan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Purworejo

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Standar/Pedoman Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

PERBUP 45 TAHUN 2015.pdf

TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2015/No. 45 Seri E Nomor 38

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pengelolaan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Retribusi Daya Tarik Wisata, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pengelolaan Days Tarik Wisata di Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pengelolaan Days Tarik Wisata di Kabupaten Purworejo.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2015.
8 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 22 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten

Abstrak

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

PERBUP-22-TAHUN-2015.pdf

KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2015/No.22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kerjasama Sadan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah "Bagas Waras" Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2014; Keputusan Bupati Klaten Nomor 445/ 301 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Ruang Lingkup Bab IV Prinsip Kerjasama Bab V Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Bab VI Tata Cara Kerjasama Bab VII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2015.
7 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 50 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Tata Cara Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Kendal

Abstrak

Standar/Pedoman Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

perbup_50_2013.pdf

tata cara-kerja sama

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD Tahun 2013/No.50

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Kendal

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, mensinergikan aset dan potensi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama antar daerah dan/atau pihak ketiga, maka perlu menyusun pedoman teknis tentang tata cara kerjasama daerah
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 22 Tahun 2009;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2011;Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2012
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. prinsip kerja sama; b. subyek dan obyek kerja sama; c. jenis dan bentuk; d. persyaratan kerja sama; e. tata cara kerja sama; f. persetujuan DPRD; g. tahapan tata cara kerja sama; h. tim koordinasi kerja sama daerah; i. naskah kerja sama; j. hasil dan pembiayaan kerja sama; k. berakhirnya kerja sama; l. perubahan kerja sama; m. penyelesaian perselisihan; dan n pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2013.
38 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2013

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Kemitraan PT (Persero) Askes untuk Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) di Puskesmas Kabupaten Tegal

Abstrak

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha / KPBU

Download file:

Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2013_OCR.pdf

Petunjuk Teknis

2013

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BD.2013/No.3

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Kemitraan PT (Persero) Askes untuk Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) di Puskesmas Kabupaten Tegal

ABSTRAK:

bahwa Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Kemitraan PT. (PERSERO) Askes Untuk Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP} Di Puskesmas Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2010 dan telah diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010 Nomor 1 ; bahwa dengan adanya penambahan pemanfaatan dana jasa sarana Puskesmas, maka perlu merubah Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Kemitraan PT (PERSERO) ASKES Untuk Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama Di Puskesmas Kabupaten Tegal ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Kemitraan PT (PERSERO) Askes Untuk Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama Di Puskesmas Kabupaten Tegal ;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomeor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Kemitraan PT (PERSERO) Askes Untuk Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama Di Puskesmas Kabupaten Tegal. Penulisan ayat (1) pada Pasal 6 dihapus, Penulisan kalimat Pasal 6 ayat (1) pada Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (5) diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2013.
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 57 Tahun 2012

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Peraturan Bupati Karawang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah Kabupaten Karawang

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha / KPBU

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Karawang No. 90 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Melalui Sewa
Peraturan Bupati Karawang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata CaraPelaksanaan Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah Kabupaten Karawang Lampiran I Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah beserta perubahannya yaitu Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Tata Cara Pelaksanaan Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah Kabupaten Karawang

Mengubah

Peraturan Bupati Karawang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah Kabupaten Karawang

Download file:

Perbup Nomor 57 Tahun 2012.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 4.2 Tahun 2010

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Kabupaten Purworejo

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pangan, Pertanian dan Peternakan Standar/Pedoman Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

PERBUP 4.2 TAHUN 2010.pdf

DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH - PEDOMAN PENGELOLAAN

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4.2, BD.2010/No.4.1 Seri E Nomor 1.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi, Pemerintah Kabupaten Purworejo mendapatkan alokasi anggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; ahwa agar dalam penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagian Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun pedoman dalam pengelolaan dana tersebut; ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Kabupaten Purworejo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008; eraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengelolaan dan penggunaan DBHCHT, rencana kegiatan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi atas penggunaan DBHCHT, sanksi atas penyalahgunaan DBHCHT.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2010.
6 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 20 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Tata Cara Kerjasama Daerah

Abstrak

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Bandung Barat No. 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

Download file:

Perbup No. 20.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 55 Tahun 2009

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Bagi Hasil Atas Pendapatan Pasar Daerah

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

PERBUP 55 TAHUN 2009.pdf

PENDAPATAN PASAR DAERAH - bagi hasil

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2009/No.55

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bagi Hasil Atas Pendapatan Pasar Daerah

ABSTRAK:

bahwa di Kabupaten Punyvorejo, terdapat pasar daerah yaitu pasar yang dikelola dan dikuasai oleh Pemerintah daerah namun tanahnya masih menggunakan. aset milik Pihak Ketiga; bahwa sebayai kompensasi terhadap penggunaan tanah untuk pasar daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada pihak ketiga pemilik tanah diberikan bagi hasii atas pendapatan yang bersumber dari penerimaan retribusi daerah dari pasar yang bersangkutan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bagi hasil atas Pendapatan Pasar Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pihak Ketiga pemilik tanah yang digunakan sebagai lokasi Pasar Daerah diberikan bagi hasil atas pendapatan Pasar Daerah tersebut.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009.
104 hal

First
Previous
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT